Berbagai Isu Strategis Dalam Sistem Kesehatan
di Kabupaten Dalam Era BPJS

Jumat, 20 Desember 2013
Ruang R. 301 IKM FK UGM
i.underline

kabupaten

Diskusi: Berbagai Isu Strategis Dalam Sistem Kesehatan di Kabupaten Dalam Era BPJS

Berbagai isu strategis saat ini muncul di Indonesia terkait dengan system kesehatan, terutama menjelang era Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJSN). Beberapa hal yang masih mendapatkan kendala adalah upaya promosi dan prevensi di era BPJS dan bagaimana peran dinas kesehatan kabupaten/kota dan propinsi dalam menghadapi SJSN.

Dalam rangka mendiskusikan isu – isu tersebut, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan bekerjasama dengan Minat KMPK dan MMR FK UGM bermaksud menyelenggarakan Diskusi Satu Hari dalam membedah Isu – Isu Strategis dalam Sistem Kesehatan di Kabupaten dalam Era BPJS.

Reportase Sesi 1

Reportase sesi 1:

Berbagai Isu Strategis Dalam Sistem Kesehatan

di Kabupaten dalam Era BPJS

kabupaten

Diskusi: Berbagai Isu Strategis Dalam Sistem Kesehatan di Kabupaten Dalam Era BPJS

Saat ini, berbagai isu strategis muncul di Indonesia terkait dengan sistem kesehatan, terutama menjelang era Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJSN). Isu strategis yang masih ‘terkendala’ ialah upaya promosi-prevensi di era BPJS dan bagaimana peran dinas kesehatan kabupaten/kota dan propinsi dalam menghadapi SJSN. Kali ini, PKMK bekerjasama dengan Minat KMPK dan MMR FK UGM menyelenggarakan ‘Diskusi Berbagai Isu Strategis Dalam Sistem Kesehatan di Kabupaten dalam Era BPJS’ pada Jumat (20/12/2013) di R. 301, IKM FK UGM. Sementara, peserta yang hadir meliputi kalangan: dosen, mahasiswa, konsultan, pengelola di KMPK, Minat Studi Promkes, MMR, PKMK dan S2 IKM.

Acara pertama dibuka oleh Prof. Laksono Trisnantoro melalui Pengantar : Situasi Upaya Pencegahan dan Promosi Saat ini dan Kemungkinannya di Era BPJS. BPJS akan beroperasi di level kabupaten juga. Jadi, akan ada BPJS pusat, cabang dan regional. BPJS secara finansialnya sangat besar yaitu sekitar 20 Trilyun. Apakah BPJS membawa perubahan? Apakah fungsi Dinkes dalam mutu pelayanan? Era BPJS, promkes dilakukan oleh siapa? Hal yang perlu kita cermati, bagaimana memantau Mutu Pelayanannya?

Sesi Diskusi Pertama mengangkat judul Penyusunan Rencana Strategis untuk Program Pencegahan dan Promosi yang disampaikan oleh Dr. Bambang Sulistomo, MPH – Penasehat Khusus Menteri Kesehatan RI. Sementara pembahasan dilakukan oleh Dr. dr. Yayi Suryo Probandari, M.Sc. Ph.D dan Dr. Krishnajaya, MS.

Promosi kesehatan meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan edukatif. Kaitan derajat kesmas dengan upaya promosi dan prevensi. Dalam Konas Promkes tahun ini, disebutkan upaya promosi kuat dilakukan. Namun, rencana strategi promosi untuk menyambut BPJS belum ada yang merumuskannya. Saran saya, silahkan buat proporsi upaya promosinya, sebelum menyusun anggaran, ungkap Dr. Bambang Sulistomo. Salah satunya, RPP Tembakau segera selesaikan. Lalu, Upaya kesehatan melalui sekolah digalakkan kembali. Selama ini, semangat promkes hanya sampai LSM dan ormas-ormas atau belum sampai ke bawah. Aliansi kader kesehatan posyandu (dulu), sekarang belum tentu jalan. Upaya promkes banyak yang merupakan upaya swadaya masyarakat. Hal yang terpenting yaitu Mencegah Orang Sakit, sayangnya banyak RS Internasional didirikan agar tidak banyak yang ke luar negeri. Maka, yang utama ialah memantapkan upaya preventif, memperkuat kapasitas (deklarasi Jakarta 2013). Deklarasi yang diadakan pada November 2013 itu dihadiri oleh pemerintah pusat, Pemda, kelompok profesi, organisasi kemasyarakatan, swasta, dan masyarakat.

Deklarasi tersebut merupakan hasil pertemuan Konas Promkes keenam tahun 2013 yang menyatakan: pertama, memantapkan upaya promotif-preventif dalam penerapan JKN sebagai bagian dari SJSN. Kedua, memperkuat komitmen dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam upaya promotif-preventif sebagai solusi masalah kesmas. Ketiga, memperkuat kapasitas promotif-preventif di pusat dan daerah yang mencakup regulasi, kelembagaan dan manajemen, ketenagakerjaan, pendanaan serta sarana dan prasarana. Keempat, memperkuat keterlibatan individu, keluarga, masyarakat termasuk ormas dan swasta dalam menerapkan PHBS, Pengendalian faktor resiko penyakit dan lingkungan. Kelima, meningkatkan sinergisme multisektor dalam pembangunan berwawasan kesehatan. Keenam, menguatkan peran dan kapasitas organisasi profesi kesehatan dalam mendukung upaya promotif-kuratif. Mana upayanya untuk menyambut era BPJS ini? Saya berkhayal bangsa ini sehat tumbuh dari bawah, bagaimana masyarakat sadar akan kesehatannya, tambah Bambang. Dana untuk promkes apakah hanya ada di Kementrian kesehatan/Dinas kesehatan/dinas lainnya?.

Dr. Yayi Suryo Prabandari, S2 IKM Minat Perilaku dan Promkes, FK UGM menyampaikan promkes belum menjadi isu seksi karena banyak hal yang belum dibenahi. Misalnya, pencegahan primer yang belum dilakukan yaitu pendidikan dan penyuluhan yang belum atraktif dan interaktif. Lalu belum ada pelatihan Life Skills atau ketrampilan hidup yang sebenarnya bisa dilakukan dengan pihak swasta. Kemudian, pemasaran sosial (misalnya aksi cuci tangan dengan pihak swasta) serta komunikasi kesehatan-kampanye (anti tembakau-melalui iklan yang tayangannya ditolak tv swasta meski promkes anti rokok sudah membayar biaya iklan yang sama dengan pelaku industri), melalui media massa, penggunaan IT (website based-social media). Salah satu fenomena menarik yang ada, yaitu billboard rokok sebulan sekali ganti, hal inilah yang menjadi daya tarik untuk masyarakat. Masalah yang kita hadapi, struktur kurang jelas di provinsi, anggaran terbatas, pemahaman petugas (nakes) berbeda serta komunikasi advokasi terbatas. Misalnya terkait RUU Pengendalian produk tembakau, ada banyak poin yang dihilangkan. Sehingga saat pengesahan undang-undangnya, banyak bagian penting yang hilang. Misalnya Pasal 3 yang menyebutkan melindungi dampak tembakau, perlindungan untuk yg tidak merokok.

Prof. Laksono menyampaikan di Thailand desain bungkus rokok bergambar mengerikan dan desainernya dari indonesia. Gambar mengerikan itu mewakili apa saja yang terjadi pada tubuh manusia usai menjadi perokok pasif. Lalu, Filipina berhasil menggunakan: sin tax dari cukai rokok untuk promkes sehingga upaya promkes menjadi efektif. Dr. Krisnajaya, MS-Kepala Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) menyampaikan, saya berharap ada ahli sospol yang memperjuangkan fokus regulasi. Dirjen Pengendalian Penyakit dan Pengendalian Lingkungan (P2PL) bukan penanggulangan penyakit tapi promotif. Sebaiknya Kemenkes menempatkan tenaga promkes di daerah tertinggal yaitu di 98 kabupaten. NTT saja memiliki jargon revolusi KIA (preventif), meskipun dana kesehatannya kurang dari 3%. Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebaiknya menegaskan seluruh upaya promotif dan preventif. Selama ini Kemenkes belum mengirim pengajar, sebaiknya Kadinkes dilatih birokrasi, manajemen, pemerintahan untuk tiga bulan pertama. Jika tidak ada anggaran dari pusat, maka daerah harus menyediakannya. Untuk melaksanakan hal ini, perlu dilihat kemampuan fiskal dan SDM-nya juga.

Dr. Bambang S, public health dan health promotion agar dikuatkan. Saya melihat promosi prevensi lebih baik, tambah Bambang. Belum ada visi yang sama di dalam organisasi Dinkesnya dan nakes, yaitu belum menganggap promosi itu wajib dan lebih baik untuk dilakukan. Maka, kita perlu mengerjakan strategi promosi dan rencana strategis. Mengapa masih ada AKI tinggi?, karena tidak yakin upaya promosi itu lebih baik. Masyarakat selama ini diposisikan sebagai pelengkap penderita. Puskesmas lebih terlihat sebagai Pusat Pengobatan Masyarakat. Mari kita gunakan kesempatan SJSN untuk menjadi momentum politik-misal Deklarasi Jogja-diperlukan strategi kesehatan untuk menyongsong SJSN. Salah satu poin yang ditekankan yaitu kesadaran masyarakat perlu diberdayakan. Sehingga, strategi ini bisa dibawa ke DPR dan Menkes. Jika perlu, strategi ini disepakati dan ditandatangani oleh Pengurus IAKMI, Arsada, IBI dan Adinkes se-Indonesia. FK FKM harus sadar, kita harus mengembalikan atau mengubah pola pikir.

Prof Laksono, pelaku-pelaku promkesnya kurang militan karena sibuk mengurus Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sering dimutasi sehingga programnya terganggu. Maka, promkes ini tergantung pada siapa? Siapa pemimpinnya? Dinkes atau ormas atau LSM? Hal ini harus jelas, karena Dinkes penuh dengan politik. Promotor kesehatan lebih baik dari Dinas atau swasta?. Dr. Yayi Suryo memberi masukan, promkes bukan hanya birokrat, tetapi juga swastra dan akademisi. Misalnya di Jogja terkait Perwal KTR-isu ini akan membuat proses mitasi Kadinkes. Saat World Tobbaco Day-Kadinkes salah satu kabupaten sudah mau datang, namun dicegah Sekda. Lalu, saya pernah memberi konseling berhenti merokok di kawasan Jawa Barat, 20 dari 30 pesertanya dimutasi dari Puskesmas. Dr. Krisnajaya menambahkan, kemudian, untuk menjadi kadinkes kab/kota yang memilih Gubernur. Harus memiliki kompetensi teknis-manajerial pemerintahan, kepemimpinan lembaga. Alangkah baiknya jika Kemendagri mengundang Kadinkes dan Sekda (birokratif). Saat ini, masih banyak gubernur yang sebenarnya kurang mumpuni namun menang karena politik dan massa.

Diskusi termin 1:

Salah kebijakan yaitu kuratif saja-Suwarta (Arsada), promkes harus dipimpin oleh Kadinkes dengan kemampuan yang terukur.

Sitti Zaenab, M. Sc (PKMK), Dinkes regulator, LSM eksekutor. Agus Rahmadi (mahasiswa MMR) juga memberikan pendapat yang sama dengan Sitti, bahaw peran LSM lumayan besar.

Doni (mahasiswa MMR), perlu kerjasama antara Dinkes dan Dinas Pendidikan.

Anna (mahasiswa MMR), jika kerjasama dengan LSM, harus hati-hati karena banyak LSM yang bekerja jika ada dana (siluman).

Firman (KMPK), seharusnya ada pusat sistem informasi di Puskesmas sehingga masyarakat bisa mengumpulkan seluruh informasi dari satu pintu.

Dra. Retna Siwi Padmawati, MA, FK UGM, mungkin kita punya alternatif lain yaitu melibatkan pusat studi dalam hal ini. Kasus di Jogja ada dana keistimewaan, yang terjadi ialah universitas yang diminta Dinkes dan Pemprov untuk mendampingi SKPD.

Tanggapan dari pembahas:

Dr. Yayi, saya setuju dengan jejaring, siapa pelaku promkesnya dan mereka yang akan bahu membahu. LSM beragam, berwawasan kesehatan, bukan abal-abal. Perusahaan atau swasta yang memiliki CSR yang tidak temporer. Bagaimana kita menggandeng semuanya? Promkes lebih baik dan lebih murah.

Dr. Krisnajaya-kesehatan itu leadership melibatkan banyak pihak. Adinkes saat ini sedang membuat materi kompetensi, lalu membuat jejaring salah satu yang harus dimiliki.

Dr. Bambang S, promosi prevensi lebih baik. Hal yang kita kejar dari keduanya ialah produktivitas manusia, kebersamaan, hubungan antar amsayrakat lebih baik dalam kerangka promosi prevensi dibanding kurasi.

Prof. Laksono, sebaiknya dana untuk BPJS sekitar 19,6 Trilyun dialokasikan juga untuk upaya promosi prevensi. Kewirausahaan di bidang promkes, jadi promkes yang digerakkan swasta bisa bebas politik, militan dan agresif.

Diskusi termin 2:

Anung, BPJS memiliki kepentingan berpromosi-AKI turun sehingga anggarannya turun. Strategi prmosi seperti apa? Anggaran di luar BPJS akan di-cover darimana? Saat ini merupakan momen yang bagus untuk membuat bagaimana sistem promosinya.

Sitti Zaenab, M. Kes, organisasi keagamaan misalnya NU dan Muhammadiyah (Ormas) bisa digandeng untuk masuk ke promkes. Mungkin, bisa diambil sekian persen dari anggaran untuk dana promkes ini.

Sasongko (Arsada), penyamaan persepsi upaya kesehatan promosi prevensi mana wadahnya? Kalau tidak ada lembaga, untuk lobi sulit.

Dr. Bambang: silahkan telpon dr. Fahmi Idris dan silahkan mencari informasi promosi prevensi sudah seberapa jauh di BPJS? Tolong sampaikan jika ada masukan dari Jogja. Bagaimana kita memadukan SDM, gagasan, dana, dan kelompok masyarakat? Salah satunya melalui asosiasi yang terkait kesehatan, visinya harus sama. Upaya kesehatan yang strategis harus dikelola dengan kuat, untuk menghadapi kelompok dunia usaha.

Catatan lain: dari Doni-mahasiswa MMR. Kesehatan reproduksi selalu mendapat tentangan di Dinas kebudayaan. Faktanya aborsi dan kematian ibu masih menjadi ancaman di kalangan anak muda.

Materi :

7Dr. Bambang Sulistomo, MPH Penasehat Khusus Menteri Kesehatan RI
7Deklarasi Jakarta 2013

Reportase Sesi 2

Berbagai Isu Strategis Dalam Sistem Kesehatan

di Kabupaten dalam Era BPJS


Pengantar oleh Prof. Laksono Trisnantoro

Sebelumnya telah dibahas bersama mengenai situasi upaya pencegahan dan promosi saat ini dan kemungkinannya di era BPJS. Porsi aspek promotif preventif yang belum jelas menjelang penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi hal yang perlu dikaji lebih dalam. Salah satu pertanyaan pentingnya adalah siapa pelaku dan penanggung jawab fungsi promotif preventif kesehatan? Apakah kemudian BPJS Kesehatan atau bahkan Dinas Kesehatan? Apakah fungsi promotif preventif ditujukan untuk seluruh masyarakat ataukah hanya kepesertaan BPJS?

Sesi diskusi kedua mengangkat topik peranan Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan Dinas Kesehatan provinsi dalam era BPJS dan hubungan antara Dinas Kesehatan dan RSUD dan RS swasta. Pembahasan pertama disajikan oleh Dr. Anung Sugihantono, M.Kes (Kadinkes provinsi Jawa Tengah). Menurut beliau, kejelasan dan pemahaman definisi operasional mengenai kapitasi menjadi hal yang sangatlah penting karena berkaitan dengan kejelasan aspek pembiayaan untuk kegiatan promotif preventif. Minimnya apresiasi terhadap kegiatan tersebut turut berpengaruh terhadap minimnya pendayagunaan fungsi promotif preventif.

Berbeda halnya dengan kesehatan rujukan dengan tarif INA-CBG yang konteks tarifnya lebih ke arah kuratif. Jika ada konsep promotif preventif dalam mekanismenya, maka hal itu lebih ke upaya perorangan (contoh : mencegah kambuhnya penyakit). Oleh karena itu, definisi operasional mengenai kapitasi dan konsep promosi sangat berperan untuk mengetahui tatanan kapitasi dalam sistem pembiayaan.

Dinas Kesehatan kabupaten/kota diharapkan bukan hanya berfokus pada kepesertaan BPJS melainkan juga mengakomodir fungsi promotif preventif dalam penyelenggaraan JKN bersama dengan fasilitas kesehatan secara keseluruhan. Menanggapi hasil pemaparan tersebut, Prof. Dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, Ph.D mengangkat kembali kasus seputar siapakah aktor ahli yang berperan dalam pelaksanaan fungsi preventif promotif? Para Sarjana Kesehatan Masyarakatkah atau PTT yang telah dikontrak oleh BPJS? Atau bahkan Dinas Kesehatan itu sendiri? Mengingat Dinas PU selalu melakukan mekanisme kontrak dalam setiap pembangunan proyek, dan bagaimana dengan Dinas Kesehatan? Anggaran BPJS di daerah sudah lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran kesehatan daerah. Bagaimana dengan proporsi anggaran untuk promotif preventif? Pembiayaan kegiatan preventif promotif selain dari anggaran APBD, apakah ada kontribusi dari BPJS?

Beberapa rekomendasi awal bahwa adanya negosiasi terkait manajemen kesehatan untuk memberikan fungsi komprehensif termasuk aspek promotif preventif selain kuratif rehabilitatif. Aspek promotif preventif ini kemudian akan lebih ditekankan pada gate keeper JKN. Anung kembali menambahkan bahwa peran Dinkes ada pada tatanan proses dan prasyarat dengan disertai negosiasi dan kerjasama. Peran Dinkes sebagai pemilik Puskesmas (UPT) dan rumah sakit yang notabene juga bagian kesatuan Dinkes. Pemberi izin sebagai aspek legal. Jika dalam konteks asosiasi maka Dinkes sebagai fasilitator pihak-pihak yang terkait dan memberikan rekomendasi terhadap pengembangan fasilitas kesehatan.

Meskipun tidak adaPerjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinkes kabupaten/kota dan Dinkes provinsi, namun tetap perlu ada koordinasi antara keduanya dalam hal implementasi JKN. Adapun tantangan peran Dinkes, diantaranya : sumber daya kesehatan, regulasi dan persepsi kapitasi, pembiayaan kesehatan terkait public goods, tata kelola, dan keterlibatan dalam kontrak. Oleh karena itu, Dinkes diharapkan dapat bertanggung jawab secara proaktif dalam fungsi manajemen pembiayaan kesehatan wilayah dan mutu pelayanan, fokus pada pelayanan kesehatan dengan tiga pilar utamanya, dan diikuti pola penguatan SDM kesehatan, kemitraan dengan profesi dan asosiasi.

Kewajiban Dinkes untuk proaktif dalam kewenangan mapping fasilitas kesehatan juga ditegaskan oleh Dr. Ronny Rukmito, M.Kes (Kadinkes Kabupaten Klaten). Dinkes dan organisasi profesi telah membahas potensi safeguarding bersama-sama. Selain itu, apabila suatu kecamatan memiliki lebih dari tiga fasilitas kesehatan primer maka akan dimobilisasi ke kecamatan lainnya. Peran lain adalah memberikan rekomendasi kepada BPJS Kesehatan untuk fasilitas kesehatan sebagai provider. Asosiasi dan fasilitas kesehatan hanya berwenang dalam negosiasi, sementara Dinkes mengatur, membina, mengarahkan fasilitas kesehatan primer di kabupaten/kota. Berbeda halnya dengan rumah sakit yang hanya sebatas pembinaan. JikaKadinkes ex oficio maka pada masa BPJS Dinkes akan ikut berperan lebih dalam terhadap kinerja rumah sakit. Sejauh ini posisinya hanya melihat dari luar, jika ada masalah di rumah sakit dan masyarakat barulah melibatkan Dinas Kesehatan. Oleh karena itu, Dinkes memiliki paradoks sebagai “pemadam kebakaran”. Harapannya di tahun 2014 akan ada peraturan baru yang memfasilitasi peran Dinkes.

Berikutnya adalah pemaparan dari ARSADA yang diwakili oleh Dr. Kuntjoro, M.Kes (Ketua Umum ARSADA). Semua pihak harus tetap berusaha menjalankan fungsinya masing-masing menjelang reformasi sistem pembiayaan ini. Asosiasi RSUD bersama dengan PERSI melakukan koordinasi dan negosiasi terkait siapa dan daerah mana saja yang masuk wilayah cakupan jaminan kesehatan. Ada satu draft perjanjian untuk semua fasilitas kesehatan yang kerja sama dengan BPJS Kesehatan telah dievaluasi pula oleh ARSADA dan asosiasi lainnya dengan menekankan prinsip good corporate governance dan good clinical governance. Pelayanan publik memiliki kemungkinan dapat gagal yaitu kegagalan strategi (sehingga perlu negosiasi secara terpusat). Jika fasilitas kesehatan merasa belum siap untuk melakukan PKS dengan BPJS Kesehatan maka lebih baik dibatalkan dahulu dan kemudian koordinasi dengan ARSADA. Dalam good governance harus ada pembina dan pengawas, transparansi termasuk dalam hubungan kerja, komunikasi dan advokasi.

“Asosiasi klinik dan asosiasi lainnya terkadang juga terjadi “crash” dalam negosiasi”, ujar Dr. Krishnajaya, MS (Ketua Umum Adinkes). Dinkes bukan hanya akan berperan sebagai pelaksana otonomi serta penanggungjawab otonomi bidang kesehatan, melainkan juga sebagai lembaga teknis daerah dan sebagai dinas daerah. Dalam hal ini, Adinkes atau Asosiasi Dinas Kesehatan berusaha mengatur bersama Permendagri untuk kelembagaan teknis daerah dan dinas daerah. Kemungkinan untuk rumah sakit cenderung merupakan lembaga fungsional.

Sesi Tanya Jawab

Mahasiswa MMR “terkait fraud di samping sebagai Dinkes bukan hanya negosiator tetapi juga pengawas. Apabila regulasi sudah dibuat, bagaimana dengan teknisnya? Bagaimana dengan usulan draft teknis fungsi tersebut?”

Tanggapan pembahas: fraud merupakan korupsi yang canggih sehingga peran verifikator juga perlu dilibatkan dan terkait badan pengawas juga perlu dilakukan legalitas dan kredibilitas.

Mahasiswa KPMK “ada produk Askes, Jamsostek, BPJS 1, dan BPJS 2? Bagaimana sosialisasi mengenai hal ini?”

Tanggapan pembahas, peran Dinkes cenderung lebih pada memastikan sistem pembiayaan di daerah berjalan dengan bagus. Sistem evaluasi “voice” atau suara customer juga perlu untuk dioptimalkan sebagai upaya kegiatan sosialisasi nantinya.

Mahasiswa Promkes “adanya fraud atas double claim yang dilakukan oleh bidan pada program Jampersal, bagaimana menyikapinya?” Bagaimana dengan fraud yang tidak disengaja?

Tanggapan pembahas: perlu ada pemahaman kembali mengenai jaminan kesehatan dan mekanisme klaim pada saat sosialiasi fraud karena bukan hanya fenomena double claim tetapi juga penyalahgunaan dalam pengajuan klaim pada pasien usia dua tahun pernah terjadi. Catatannya, mekanisme fraud adalah disengaja.

Konsultan “bagaimana untuk BP dan RB yang akan berubah jadi klinik?”

Tanggapan pembahas, DAK akan digunakan seoptimal mungkin dalam ketersediaan obat (keamanan satu tahun) dan untuk BP dan RB disarankan menjadi bidan praktek mandiri dibandingkan membuka klinik.

Beberapa rekomendasi untuk melengkapi saran pada bahasan sebelumnya yaitu perlu adanya revisi regulasi terkait peran Dinkes dengan tidak menggunakan pendekatan struktur tetapi mengacu pada good governance. Kendala akan terjadi ketika pengawas di luar bagian Dinkes sehingga koordinasi dengan Pemda dikuatirkan akan berkurang. Dr. Ronny Rukmito menambahkan bahwa BPK dan BPKP belum familiar dengan kapitasi, mereka terbiasa dengan retribusi, sehingga hal ini dikhawatirkan akanmenjadi suatu temuan. Ke depannya, diperlukansuatu komunikasi antara Kemenkes, BPJS, dan lembaga auditor. Adanya regulasi mengenai pemanfaatan kapitasi sepenuhnya untuk penyelenggaran pelayanan kesehatan di Puskesmas tanpa melalui mekanisme kas daerah juga perlu untuk dipertimbangkan.

7dr. Anung Sugihantono, M.Kes – Kadinkes Jateng