Diskusi Refleksi 2015 dan

Outlook Kebijakan Manajemen Kesehatan 2016

Sabtu 19 Desember 2015
Ruang Senat, KPTU FK UGM.

i.underline

Sebagai salah satu fungsi sistem kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan meliputi komponen revenue collection, pooling, dan purchasing. Peningkatan dana kesehatan menjadi kaleidoskop utama karena Nawacita mengamanahkan anggaran kesehatan mencapai 5% dari APBN di tahun 2016. Pertumbuhan kepesertaan JKN dari awal tahun 2014 sampai akhir tahun 2015 juga berkontribusi meningkatkan dana kesehatan di Indonesia. Oleh karena itu, sejauh mana dukungan pendanaan program UKM dan UKP, kesiapan layanan primer, dan keberlangsungan sistem pembiayaan patut menjadi perhatian di tahun 2016 mendatang.

Kondisi defisit sebesar 3,3 T yang dialami oleh program JKN di tahun 2014 diproyeksikan meningkat menjadi 6,8 T di tahun 2016. Hal ini sangat berkaitan dengan adverse selection, cost effectiveness, sistem rujukan, optimalisasi UKM, dan faktor lainnya. Beberapa regulasi terkait perencanaan dan penganggaran kesehatan perlu menjadi acuan dalam penyelenggaraan sistem pembiayaan kesehatan. Salah satunya terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dan Permenkes Nomor 828 Tahun 2008 Tentang Pengintegrasian Dalam Dokumen Perencanaan Kesehatan Daerah.

Poin-poin yang terangkum di tahun 2015, antara lain : keberlangsungan sistem JKN, kesiapan sistem kesehatan, kompleksitas sistem pendanaan kesehatan, risk pooling dan isu equity, supply-side readiness, perencanaan dan penganggaran di daerah, revenue collection dan adverse selection, penggunaan dana kapitasi, cap benefit package, integrasi Jamkesda, koordinasi antar lembaga, dan pendanan UKP-UKM di Indonesia.

Reportase 1

Reportase Panel 1 : Kebijakan Pembiayaan Kesehatan / JKN


side

Pada sesi pertama ini, terdapat empat pembicara dan satu pembahas yang akan membedah tema pembiayaan kesehatan di Indonesia.

Kebijakan pembiayaan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional merupakan topik yang dibahas pada panel 1 – outlook kebijakan dan manajemen kesehatan tahun 2015. Sebagai moderator panel 1; dr. Yodi Mahendradhata, MSc, Ph.D terlebih dahulu telah memaparkan mengenai kerangka konsep yang akan dijelaskan lebih lanjut melalui beberapa subtopik berikutnya. Salah satu modifikasi pada kerangka konsep WHO untuk program JKN di Indonesia adalah menambahkan aspek kepesertaan di dalamnya.

Salah satu subtopik mengenai purchasing, pooling, dan supply side disampaikan oleh dr. Tiara Marthias, MPH, Kepala Divisi Public Health, PKMK FK UGM. Selama 2 tahun berlangsungnya program JKN, sejauh mana kesiapan layanan primer dan keberlangsungan sistem pembiayaan UKM menjadi bagian dari isu utama yang ditekankan oleh dr. Tiara. Adanya pertumbuhan kepesertaan JKN yang signifikan perlu mempertimbangkan bagaimana pemerataan pemanfaatan pelayanan kesehatan di daerah. Hal ini tidak lain juga akan berdampak terhadap keberlangsungan pembiayaan program JKN di tengah kemungkinan defisit JKN yang semakin tinggi di tahun 2016.

Apakah proyeksi defisit JKN yang naik menjadi 6,8 T di tahun 2016 akan terjadi? Selama minimnya penguatan UKM, tingginya adverse selection, dan koordinasi antar lembaga belum tertangani dengan baik maka bukan tidak mungkin akan berkontribusi terhadap proyeksi defisit tersebut. Keberlangsungan program JKN, perbaikan sistem kesehatan, kompleksitas sistem pendanaan kesehatan dan integrasi Jamkesda menjadi bagian utama kaleidoskop 2015 untuk perbaikan pembiayaan kesehatan di tahun 2016.

dr. Tiara menekankan beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjawab tantangan dan peluang di tahun 2016 mendatang yaitu mengenai riset implementasi kebijakan pembiayaan kesehatan dan knowledge management baik di tingkat pusat dan daerah.

Hadir sebagai pembicara kedua yaitu Niluh Putu Eka Andayani, Kepala Divisi Manajemen Rumah Sakit, PKMK FK UGM. Di tahun 2015, penyedia layanan kesehatan belum bisa memenuhi standar yang diharapkan baik pada aspek aktivitas pelayanan maupun aktivitas pendukung. RS cenderung berminat pada klaim BPJS dengan meningkatkan kelas RS, dimana klaim kelas RS yang lebih tinggi pada kelas yang lebih atas. Walaupun pada sisi supply pertumbuhan rumah sakit cukup tinggi terutama di Jawa sementara di daerah Indonesia Timur sangat kurang, terutama adalah RS swasta for profit yang membuktikan bahwa sektor swasta berminat pada bisnis RS dengan segala isu pembiayaan JKN. Di samping itu, tantangan RS antar lain berupa akreditasi RS, sistem rujukan di era JKN, BLUD dan MEA yang belum terantisipasi dengan baik.

Pada 2016 yang akan datang seharusnya RS tidak hanya berfokus pada klaim BPJS tapi juga harus pada peningkatan mutu manajemen pelayanan baik di aspek aktivitas layanan maupun aktivitas pendukung. Mengembangkan layanan unggulan berbasis pada kebutuhan masyarakat pelanggan, pengembangkan clinical leadership, dan perbaikan tim klinis yang multi disiplin profesi menjadi contoh area yang harus diperbaiki. Selain hal tersebut pada aktivitas pendukung perlu dikembangkan antara lain aspek sistem informasi manajemen maupun lean manajemen yang bertujuan untuk efisiensi.

Pembicara ketiga ialah dr. Hanevi Djasri, MARS, Kepala Divisi Mutu Pelayanan Kesehatan, PKMK FK UGM. Mutu Pelayanan Kesehatan dalam Jaminan Kesehatan Nasional, naik atau turun? Hal ini menjadi Renungan 2015 dan harapan 2016 Divisi Manajmen Mutu PKMK FK UGM. Hasil Perenungan ini menghasilkan empat poin penting yaitu: 1) Perubahan mendasar dalam sub-sistem pembiayaan masih tidak diikuti dengan perubahan mendasar pada sub-sistem yang lain dalam SKN termasuk regulasi mutu pelayanan kesehatan, 2) Mutu pelayanan kesehatan masih belum benar-benar diukur secara sistematis dan nasional, 3) Akses dan efisiensi masih merupakan dimensi mutu yang paling sering dibicarakan, meninggalkan dimensi lain: efektivitas, akseptabilitas dan keadilan serta keselamatan, 4) Fraud dalam pelayanan kesehatan muncul sebagai salah satu masalah yang berpotensi mengancam hampir seluruh dimensi mutu.

Menurut dr. Hanevi Djasri, MARS, dari 6 Sub-Sistem SKN yang ada pada Sistem Kesehatan Nasional (Ppres 72 tahun 2012) diantaranya: 1) upaya Kesehatan, 2) pembiayaan kesehatan, 3) sumber dana manusia kesehatan, 4) obat dan perbekalan kesehatan, 5) pemberdayaan masyarakat, 6) manajemen kesehatan. Dari 6 sub-sistem SKN tersebut didominasi oleh pembiayaan kesehatan dibandingkan dengan sub-sistem lainnya, lima sub-sistem lainnya belum terlalu banyak dibahas atau tersentuh atau mengalami perubahan. Tidak ada perubahan mendasar dalam sub sistem pembiayaan dan tidak diikuti dengan perubahan mendasar pada regulasi mutu pelayanan kesehatan, contohnya, tidak ada national quaity framework, fasilitas kesehatan berbondong-bondong untuk menaikkan kelas untuk meningkatkan tarif yang tidak disertai peningkatan mutu. Selain itu tidak ada perubahan mendasar dalam pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan.

Sebenarnya sudah ada lima regulasi untuk peningkatan mutu, namun dari kelima regulasi tersebut hanya ada satu regulasi yang banyak disoroti saat ini yaitu masalah price, empat regulasi lainnya seperti quality and safety, quantity and diffusion, public information and media, entri to market belum banyak disoroti. Saat ini WHO juga sudah mengeluarkan dimensi kesehatan, sudah diukur, namun masih terpisah-pisah dari dimensi lainnya, dimensi lainnya seperti efektivitas belum diukur padahal sebenarnya data tersebut ada dan bisa dianalisis.

Dari renungan ini diharapkan ada perbaikan ke depan, jika tidak dikhawatirkan tahun berikutnya masalahnya akan sama, yaitu akan terjadi ketimpangan yang semakin melebar. Penutup presentasi dr. Hanevi Djasri MARS menekankan bahwa untuk mencapai UHC/pelayanan kesehatan bermutu sesuai kebutuhan tanpa beban finansial, membutuhkan adanya regulasi mutu pelayanan kesehatan yang dapat memastikan tercapainya ke-6 dimensi mutu.
Sebagai pembicara keempat, dr. Guardian Sanjaya, MSc memaparkan sejumlah kaitan pelayanan kesehatan dan sistem informasi kesehatan di Indonesia. Berbicara JKN, maka kita wajib bicara BPJS Kesehatan, rumah sakit, peserta dan regulator. Dua tahun program JKN berjalan menuntut stakeholder memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Sejak diberlakukan program JKN, timbul masalah mulai dari meningkatnya jumlah peserta yang menikmati fasilitas kesehatan, waktu tunggu pasien makin panjang, sistem rujukan belum optimal, munculnya potensi fraud dan sebagainya.

Dunia teknologi menjadi salah satu solusi. Sistem informasi merupakan alat bantu untuk mengubah proses. Pada diskusi outlook dan kaleidoskop yang diselenggarakan PKMK FK UGM, dr. Guardian Sanjaya, MSc mengungkapkan ada 3 isu yang berkaitan dengan sistem informasi kesehatan (Simkes) di era JKN: 1) Adopsi sistem informasi di organisasi kesehatan (Faskes, BPJS,Dinkes, dan Kemenkes); 2) Integrasi dan interoperabilitas antar sistem; dan 3) Penyediaan data sekunder untuk monitoring, evaluasi, penelitian.

Teknologi memudahkan stakeholders untuk mengevaluasi program JKN. Evaluasi meenggunakan data sekunder yang tersimpan di sistem informasi BPJS Kesehatan. Kenyataannya data yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan susah diakses oleh Kemenkes apalagi akademisi. Secara tegas, dapat disimpulkan tidak ada akuntabilitas. BPJS Kesehatan akan menjadi organisasi yang kaya akan data, ada jutaan transaksi data tiap bulan. Berkembangnya program JKN akan menuntut stakeholders mengembangkan dan memanfaatkan media sistem informasi. Pelajaran yang bisa dipetik dengan adanya JKN yaitu: 1) Adopsi sistem informasi di Faskes meningkat; 2) Kebutuhan penggunaan standar data kesehatan untuk mendukung integrasi dan interoperabilitas; 3) Penyediaan data sekunder untuk publik (peneliti, lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah); dan 4) Kebijakan ehealth nasional.

Sesi Diskusi Panel 1

Setelah pemaparan 4 subtopik kebijakan pembiayaan kesehatan, sesi diskusi diawali dengan pembahasan oleh Dr. drg. Julita Hendrartini, M.Kes yang menekankan bahwa ada tiga poin utama dalam pencapaian Universal Health Coverage (UHC) yaitu kepesertaan, pembiayaan, dan manfaat (benefit package). Dalam mendukung paket manfaat, beberapa kajian menunjukkan masih banyak Puskesmas yang mengalami penurunan dukungan pembiayaan daerah untuk pengadaan obat setelah ada kapitasi. Penguatan promotif preventif pun perlu menjadi perhatian, bahkan ada negara lain yang HMO-nya melakukan subkontrak untuk melakukan fungsi tersebut.

Dampak terhadap mutu dengan adanya sistem pembiayaan yang mendominasi sistem kesehatan di Indonesia patut dipertimbangkan. Menurut Ibu Julita, validitas data untuk monev JKN juga memerlukan reformulasi kebijakan. Beberapa topik tersebut juga diutarakan oleh Bapak Dwi, Ibu Zaenab, dan Ibu Sasi dalam sesi tanya jawab. Bapak Hanevi menambahkan bahwa pengukuran indikator mutu berdasarkan data yang ada dan diikuti dengan penggunaan clinical pathway dapat meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan program JKN.

dr. Tiara dan Bapak Dwi juga sependapat bahwa outlook pemerintah pusat dan daerah perlu dipertimbangkan dalam perbaikan sistem pembiayaan kesehatan. dr. Tiara juga menanggapi pertanyaan Ibu Zaenab bahwa kuota/ mapping faskes bukan hanya dialami oleh rumah sakit, melainkan juga fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang menjadi mitra BPJS Kesehatan. Menurut Ibu Putu, ketersediaan RS yang mempertimbangkan rasio tempat tidur (TT) terhadap jumlah penduduk tidak dapat disamaratakan di setiap daerah, karena akses dan kondisi politis juga patut menjadi perhatian tersendiri, termasuk dalam penerapan lean management dan membangun kemitraan antara BPJS Kesehatan (purchaser) dan rumah sakit (provider).

Peran sistem informasi dan manajemen kesehatan juga tidak dapat dipisahkan dalam memperbaiki sistem pembiayaan kesehatan. Menurut Guardian, bridging primary care (p-care) dan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) bahkan bisa dilakukan oleh BPJSK tanpa melibatkan Kemenkes. Peluang big data di BPJS Kesehatan sangat penting untuk diikuti dengan feedback ke daerah, sehingga daerah tidak hanya diposisikan dalam entry data, melainkan dapat mem-pooling dan memanfaatkan data di tingkat daerah. Sependapat dengan hal ini, Ibu Julita juga menegaskan bahwa peran sistem dan regulasi perlu menjadi perhatian utama untuk perbaikan program JKN, terlebih di tengah masih rendahnya angka kontak peserta JKN dalam upaya penyehatan masyarakat.

*Tim reporter:
Budi Eko Siswoyo, MPH; Tri Yuni Rahmanto, MPH; Armiatin, MPH; dan Eva Tirtabayu Hasri, MPH

Reportase 2

Seminar Outlook Pembiayaan 2016


Seminar Outlook Pembiayaan 2016 telah dilaksanakan pada Sabtu (19/12/2015) di Ruang Senat, KPTU, FK UGM. Acara ini terbagi dalam dua sesi dan ada sejumlah poin menarik yang dapat disimak. Pembicara yang hadir kali ini ialah Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M. Sc, Ph. D dan Dr. dr. Dwi Handono Sulistyo, M. Kes. Poin-poin sesi pertama antara lain, sulit menghitung Out of Pocket (OOP) yang terjadi dalam pembiayaan kesehatan, namun apabila suatu daerah memiliki rumah sakit swasta yang banyak maka dimungkinkan OOP juga akan sangat tinggi. Sementara untuk di Indonesia GDP naik sangat tinggi dari tahun 2007 hingga tahun 2016, akan tetapi pendapatan pajak (Tax Revenue) mengalami kenaikan yang tidak signifikan.

Pada sesi tanya jawab salah seorang mahasiswa KMPK yaitu Budi menyatakan bahwa di daerahnya masih terjadi ketidaksinkronan antara kebutuhan anggaran untuk kesehatan dan anggaran yang disediakan oleh pemerintah. Masih banyak penduduk di daerah yang seharusnya berhak menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) namun tidak terdata. Kendala dialami juga pada Puskesmas yakni dana hanya tersedia untuk tindakan kuratif, namun untuk promotif dan preventif belum tersedia.

Pelatihan jarak jauh yang diselenggarakan PKMK FK UGM hanya diikuti  oleh beberapa Pemda saja, masih banyak yang belum tertarik mengenai permasalahan yang bisa dibilang urgent ini. Padahal banyak kendala yang dialami seperti yang terjadi pada Dinkes Kulon Progo dimana pemerintah memutuskan bahwa dana BOK akan dimasukkan ke dalam anggaran APBD sementara keputusan tersebut keluar pada saat last minute sehingga harus merombak anggaran pendanaan yang telah disusun. Kendala lain yang muncul di daerah yakni mendapatkan dana dari pemerintah namun masih perlu mendapat pelatihan mengenai pengelolaannya.

Kemudian, untuk sesi 2, beberapa poin menarik yang muncul antara lain, dalam sistem kesehatan terdapat empat peran yakni regulasi, pendanaan, pelaksana kesehatan, dan pengembangan SDM. BPJS Kesehatan merupakan pengelola dana yang menjalankan jaminan kesehatan, bukan sebagai pemberi dana. Hubungan BPJS Kesehatan dengan puskesmas dan rumah sakit merupakan hubungan kontraktual yang sudah berjalan selama ini. Tri Wahyuning (mahasiswa MMR yang bekerja di Dinkes Bantul) menyatakan bahwa anggaran kesehatan untuk 2016 dimungkinkan mengalami kenaikan yang sangat tinggi, sehingga tugas dari Puskesmas secara otomatis akan bertambah juga. Dinas Kesehatan kemungkinan akan melakukan suatu kerjasama dengan lembaga lain seperti Poltekes dalam melakukan kegiatan tersebut.

Lalu, pernyataan lain muncul dari mahasiswa KMPK yang bekerja di Dinas Kesehatan yang menegaskan pada berita diketahui bahwa penyerapan BOK pada tahun 2015 hanya 54%, tetapi dana BOK tahun 2016 direncanakan meningkat 100%. Lalu kondisi saat ini  sumber keuangan di puskesmas lumayan banyak yakni dari BOK, kapitasi, dana otsus, sehingga kegiatan puskesmas sangat meningkat dan untuk pelaksanaan sangat sulit dikarenakan kendala pada SDM yang kekurangan. Salah satu solusi terkait isue saat ini tentang pendaan yang banyak namun kekurangan SDM yaitu dengan melakukan kontrak dengan pihak ketiga dalam menjalankan manajemen program, seperti dalam penyusunan RPJMD supaya sinkron dengan RPJMN.

Dalam keputusan Permendagri muncul banyak peluang yakni anggaran untuk konsultan perencanaan, implementasi, evaluasi, serta penelitian. Namun sesuai aturan Litbang untuk penelitian hanya dapat dilakukan di pusat, untuk di daerah tidak diperkenankan untuk dikomersilkan. Pengalaman dari daerah di Yogyakarta kerjasama hanya diperbolehkan dengan pihak swasta tidak diperkenankan dengan lembaga pemerintah seperti perguruan tinggi pemerintah, dan keputusan selalu keluar mendadak sehingga tidak bisa well prepare. Kendala yang saat terjadi dalam penyusunan paket yaitu belum adanya panduan untuk daerah. Pemda saat ini hanya terbatas dalam menjadi narasumber saja. Kendala di daerah juga terjadi karena dalam Kementerian Keuangan anggaran untuk konsultan hanya ada pada menu pengadaan. Dana APBD tidak mungkin untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk konsultan, namun Kemenkes sering melakukan kerjasama dengan menggunakan dana donor luar negeri.

Reporter: Wisnu Damarsasi