Rangkaian Annual Scientific Meeting (ASM) 2015:
Kaitan Peningkatan Resiko Bencana dengan Peningkatan MDGs

  Senin 16 Maret 2015

i.underline

asm-pokja-bencana

Seminar ASM Kaitan Peningkatan Resiko Bencana dengan Peningkatan MDGs yang digelar Pokja Bencana pada Senin (16/3/2015) mengupas sejumlah hal penting. Beberapa diantaranya, pertama, kebutuhan reproduksi suami istri harus dapat diakomodasi pihak yang berwenang, misalnya melalui “bilik asmara”. Kedua, faktanya dari sejumlah korban bencana, sebagian besar adalah anak-anak dan perempuan. Ketiga, preparedness sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana. Simak lebih jauh melalui reportase berikut ini:

Pembukaan

Seminar Kaitan Peningkatan Risiko Bencana dengan Pencapaian MDGs

Senin, 16 Maret 2015


pembukaan

Seminar ini diselenggarakan dalam rangkaian kegiatan Annual Scientific Meeting FK UGM yang langsungkan rutin antara Februari – Maret setiap tahunnya. Kali ini Pokja Bencana FK UGM kembali terlibat dengan mengusung tema yang sama dengan ASM Pusat, yakni Pencapaian MDGs.

Topik seminar kali ini mengenai Kaitan Peningkatan Risiko Bencana dengan Pencapaian MDGs, khususnya MDGs 4 dan 5 yang berhubungan langsung dengan kesehatan. Seminar ini dibagi menjadi tiga sesi; sesi pertama membahas mengenai pencapaian MDGs 4 dan 5 yang kemungkinan dipengaruhi oleh peningkatan risiko bencana, khususnya mengenai angka kematian ibu dan bayi serta kelompok rentan lainnya. Sesi kedua membahas mengenai bukti penelitian mengenai dampak perubahan iklim dengan kejadian kesakitan dimasyarakat. Serta, sesi ketiga mengenai peran kita bersama untuk penguatan sektor kesehatan dalam menghadapi bencana dan mencapai target pasca MDGs.

Dalam sambutannya, dr. Handoyo menghimbau seluruh peserta untuk dapat terlibat aktif dalam seminar hari ini karena hasil seminar ini akan dibawa pada tahap selanjutnya yakni perumusan rekomendasi kebijakan. Di tahap dua atau seminar ini diharapkan sekali masukan, cerita kasus dilapangan, dan penelitian yang dilakukan peserta yang barangkali belum terpublikasi dapat menjadi masukan untuk tahap selanjutnya.

Dekan FK UGM menyampaikan bahwa wawasan mitigasi merupakan hal yang sangat penting dalam menghadapi situasi bencana dan krisis kesehatan seperti saat ini. Apa yang telah dikerjakan oleh pokja bencana dan PKMK melalui Divisi Manajemen Bencana dan juga rumah sakit serta dinas kesehatan di DIY merupakan langkah-langkah konkrit dalam mitigasi bencana.

Kesadaran ini harus dipertahankan selalu. Apalagi jika kita bersama-sama mampu untuk mengurangi risiko bencana bagi kelompok rentan yang kita bahas pada hari ini. diakhir sambutan dan pembukaannya, Dekan FK UGM menyampaikan harapannya pada policy brief atau rekomendasi yang akan dirumuskan nanti dapat dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh peserta yang terlibat sehingga menjadi rumusan yang tepat bagi pengambil keputusan nantinya.

pemukaan-peserta

Sesi 1

Seminar Kaitan Peningkatan Risiko Bencana dengan Pencapaian MDGs

Senin, 16 Maret 2015 || Ruang Senat lantai 2 Gedung KPTU Fakultas Kedokteran UGM


sesi_bencana

dr. Bella Donna merupakan kepala Divisi Manajemen Bencana Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan FK UGM. Beliau telah lama berkecimpung dalam kebencanaan sektor kesehatan. Dalam seminar kali ini, beliau menjadi moderator untuk sesi 1 dengan topik Dampak Peningkatan Risiko Bencana terhadap Pencapaian MDGs 4 dan 5.

sesi1-dr.-Inni-Hikmatindr. Inni Hikmatin dari Dinas Kesehatan DIY menceritakan pengalamannya pada saat bencana Bantul tahun 2006. Pada saat itu Dinkes belum memiliki pengalaman dalam penangprgulangan bencana. Semua panik. Namun, disanalah pembelajaran di dapat bahwa standar dan SOP itu harus ada untuk mengatasi kepanikan dan kekacauan ini pada saat bencana.

Masalah kesehatan reproduksi pada saat bencana tidak dapat ditangani oleh dinkes sendiri. Penanganannya harus terintegrasi dan direncanakan jauh sebelum kejadian bencana. Namun, pengalaman kejadian Merapi ternyata juga susah untuk memisahkan pengungsian ibu dan anak dengan laki-laki. Apalagi masalah pendistribusian bantuan makanan yang harusnya ibu, anak, dan lansia tidak mendapat jatah bantuan makanan yang sama dengan laki-laki.
Kasus-kasus ibu hamil yang stress, ibu yang kemudian mengganti ASI dengan bantuan susu formula, serta wabah diare pada anak dan bayi karena kurangnya akses air bersih menjadi pemberat dalam meningkatkan angka kesakitan dan kematian ibu dan anak pada saat bencana. Sampai saat ini pedoman yang dibuat oleh kemenkes cukup relevan untuk diterapkan tetapi yang menjadi masukan adalah bagaimana hal ini dapat terdistribusi dengan baik ke pelaksana teknis dilapangan pada saat bencana.

sesi1-dr.-Sari-Mutia-TimurPembicara kedua, dr. Sari Mutia Timur merupakan perwakilan dari YEU atau YAKKUM Emergency Unit yang telah lama kite ketahui kiprahnya dalam kemanusiaan dan bencana. dr. Sari menyampaikan temuannya di lapangan mengenai data-data korban bencana. Hasilnya begitu menguatkan bahwa anak perempuan, ibu, bayi, dan lansia merupakan kelompok rentang yang paling banyak menjadi korban dalam bencana.

Banyak penyebab yang menjadikan kelompok ini rentan, satu yang menjadi sorotan adalah adanya keterbatasan akses informasi ke mereka. Selain itu, mereka rentan menjadi korban pelecehan dan kekerasan pasca bencana oleh laki-laki.

Seorang ibu meman menghadapi beban ganda pada saat bencana. Dimana seorang ibu juga mengalami goncangan bencana untuk dirinya sendiri, masih harus mengurusi anak dan bayinya, ditambah lagi dengan pemenuhan kebutuhan psikologis dia dan suaminya. Hal –hal ini yang harus mau tidak mau kita perhatikan jika tidak ingin kondisi bencana dan krisis kesehatan mempengaruhi pencapaian target kesehatan masyarakat.

Pembahas pada sesi ini adalah mantan Kepala Dinas Kesehatan Bantul yang disebutkan pengalamannya bersama dengan dr. Inni dalam bencana Bantul tahun 2006. Point utama pembahasan beliau kepada pembicara adalah adakah sudah wawasan mengenai peningkatan risiko bencan ini dalam pencapaian target kesehatan masyarakat. Beliau memulai dengan menampilkan dasar-dasar hukum yang mendasari pentingnya penanganan bencana dan krisis kesehatan serta penyelamatan ibu dan anak. Selanjutnya beliau membahas mengenai bagaimana layanan kesehatan masyarakat tetap berjalan meskipun terjadi bencana? yakni dengan pencatatan yang baik sehingga perencanaan ibu melahirkan dan kesakitan anak dapat diupayakan semaksimal mungkin pada saat bencana terjadi meskipun layanan kesehatan kollaps untuk sementara pada saat bencana. Beliau mengomentari belum konkritnya strategi dinkes dalam hal rumusan penanganan ibu dan anak pada saat bencana pasca MDGs. Sedangkan untuk LSM beliau mengomentari mengenai pencatatan dan masukan data untuk pemerintah mengenai angka-angka korban ibu dan anak pada saat bencana.

sesi1-pertanyaan

Beberapa pertanyaan pada sesi diskusi

  1. Apakah buku pedoman penanganan bencana yang dimaksud oleh pembicara sudah pernah diujikan keoperasionalannya?
  2. Apakah latihan bencana untuk kesehatan reproduksi ini sering dilatihkan?
  3. Bagaimana masalah bentuan susu formula bagi pengungsi?
  4. Bagaimana mengenai istilah “tenda biru” dan “bilik asmara” untuk berhubungan suami istri pada saat pengungsia. Relawan luar negeri menganggap ini hal yang tidak perlu kita perhatikan, bagaimana di Indonesia?

Pertanyaan dijawab secara merata oleh pembicara dan pembahas pada sesi 1 ini. Masalah pengujian pasti sudah melalui tahap pengujian untuk mengeluarkan sebuah pedoman, tetapi jika akademisi mau meneliti barangkali bisa juga dilakukan. Masalah latihan bencana itu kerap dilaukan tetapi secara umum memang, yang khusus untuk masalah kesehatan reproduksi memang belum banyak. Saat ini yang penting sebenarnya justru layanan kesehatan seperti rumah sakit dan puksesmas yang harus sering latihan bencana, kalau sekolah dan masyarakat sudah sering.

Malasah bantuan susu formula memang menjadi masalah selama ini. Namun, sudah ada aturannya tidak boleh bantuan susu formula karena ini akan bertentangan dengan kebijakan ASI Ekslusif minimal 6 bulan. Kejadian bantuan susu formula, dalam penelitian memang meningkatkan kajadian kesakitan diare untuk itu sudah saatnya tidak ada lagi bantuan susu formula untuk bayi dan ibu pada saat bencana.

Ini menarik sekali. Wajar jika relawan luar negeri menganggap masalah seksual merupakan masalah individual pengungsi. Namun, yang perlu kite perhatikan bahwa pengungsian yang terjadi di luar negeri jarang sekali yang terjadi lama dan bekepanjangan seperti di Indonesia, sehingga masalah seksual tidak begitu mereka perhatikan. Namun bagaiman jika pengungsian yang mengungsi sampai berbulan-bulan, maka penyediaan fasilitas berhubungan seksual yang aman butuh kita siapkan, misalnya seperti yang kita kenal dengan tenda biru dan bilik asmara.

Sesi 2

Seminar Kaitan Peningkatan Risiko Bencana dengan Pencapaian MDGs

Senin, 16 Maret 2015 || Ruang Senat lantai 2 Gedung KPTU Fakultas Kedokteran UGM


sesi2_bencana

dr. Nandy Wilasto peneliti dari Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan FK UGM sebagai moderator sesi 2 ini.

Pembicara pertama, Prof. Tjandra Yoga Aditama menyampaikan pengantar mengenai Nawacita sebagai dasar politik Indonesia saat ini. dalam lima tahun ke depan pemerintah sudah mengupayakan untuk kesehatan yang tercermin dalam nawacita 5 disusul nawacita 3 dan 6. Dimana posisi dampak perubahan iklim mempengaruhi semuanya.

Litbangkes sudah pernah melakukan penelitian yang terkait mengenai perubahan iklim dan kesehatan, diantaranya pada tahun 2012 dimana penelitian untuk melihat wawasan pemerintah terhadap perubahan iklim. Pencatatan data kesehatan juga masih buruk, padahal adanya dampak perubahan iklim kita harus siaga dengan data yang kuat sehingga mudah untuk melakukan prediksi untuk kesiapsiagaan. Hasil ini merekomendasikan surveilans sistem yang baik ke depannya.

Banyak dampak kesehatan secara nyata akibat perubahan iklim seperti kejadian deman berdarah, diare, dan gizi buruk. Ini semua meningkatkan beban ganda Indonesia dalam menyelesaikan masalah kesehatan.

Penelitian pernah dilakukan di Manado dan juga DIY. Curah hujan jelas ada hubungannya dengan peningkatan kasus DBD. Semua ini dapat dijelaskan dengan pola statistik, data inilah harapannya yang dapat diterjemahkan untuk melakukan tindakan mitigasi dalam kesiapsiagaan penanggulangan  bencana dan krisis kesehatan.

sesi2-1_bencana

Pembicara kedua dari WHO CC, dr. Nirmal Kandel. Beliau telah dua kali hadir dalam kegiatan seminar kebencanaan yang diselenggarakan oleh FK UGM. Dalam paparannya dr.Nirmal menekankan mengenai pola dan dampak perubahan iklim yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kesehatan dan berdampak untuk meningkatkan krisis kesehatan.

Dampak kesehatan yang jelas dirasakan adalah meningkatnya kejadian penyakit menular dengan cepat, adanya dampak kesehatan dan kematian akibat peningkatan kejadian bencana alam, dan juga mengenai pencemaran udara yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Kerentanan masyarakat semakin melemah jika ia berada pada kelompok miskin di negara berkembang.

Yang dibutuhkan adalah penguatan sistem kesehatan dan ekonomi. Upaya kesiapsiagaan dan perenanaan yang baik dibutuhkan dalam menghadapi beban ganda seperti ini. Sektor kesehatan harus memperkuat dirinya.

sesi2-2Pembahas pada sesi ini adalah Prof. Hari Kusnanto dari Ilmu Kesehatan Masyarakat FK UGM. Pembahas melakukan bahasan pada dua materi yang disampaikan. Dukungan beliau terkait penelitian sebelumnya yang disampaikan pemateri. Ditambahkan bahwa dengan menggunakan pola iklim dan kejadian DB di negara lain kita dapat memprediksi kejadian DB di negara kita. yang jelas ada pola hubungannya adalah dari Google analitik antara kejadian DB di India dengan Indonesia. Kejadian DB di Indonesia selalu didahului oleh kejadian DB di India.

Bagaimana mengatasi ini semua? Tidak ada yang bisa kita lakukan selain siaga dengan upaya mitigasi. Di kesehatan masyarakat kita mengenal adanya tingkatan pencegahan penyakit, maka dalam menghadapi krisis kesehatan dampak perubahan iklim juga seperti itu.

sesi2-pertanyaan

Beberapa pertanyaan pada sesi diskusi:

  1. Siapa yang mengkoordinasikan penanggulangan dampak perubahan iklim?
  2. Kematian suku anak dalam, apakah ada kaitannya dengan perubahan iklim ini?
  3. Adakah dampak perubahan iklim terhadap penyakit neurologi?
  4. Bagaimana kita menggunakan data penelitian ini untuk advokasi kebijakan?

Jawaban oleh Prof. Tjandra bahwa ditingkat nasional kita memiliki BNPB sebagai koordinator dalam penanggulangan bencana dan ada juga dewan perubahan iklim nasional yang mengurusi mengenai dampak perubahan iklim. Nah biasanya kebijakan ditingkat atas bersifat umum maka supaya cepat seluruh masyarakat harus berperan serta terutama yang melaksanakan teknisnya dilapangan.

Masalah kematian anak suku dalam, banyak faktornya, tidak bisa kita katakana karena perubahan iklim saja, bisa jadi itu karena pembabatan hutan. Yang jelas jika perubahan iklim pada beberapa negara telah mengganggu sistem pertanian dan ini yang meningkatkan kejadian kelaparan dan malnutrisi.

Kaitan dengan neurologi ada juga. Perubahan iklim juga berdampak tidak langsung dengan tingkatan stress masyarakat, kemiskinan, dan juga masalah psikososial.

Penggunaan data perubahan iklim terhadap penyakit ini dapat dianalogikan seperti efek Dewi Kasandra yang dikutuk setiap pembicaraannya tidak akan dipercaya. Sama halnya dengan data-data dampak perubahan iklim terhadap lingkungan dan kesehatan. Seolah-olah perubahan iklim adalah fenomena natural yang terjadi sejak dulu. Lagi pula ketika berbicara pengurangan emisi gas maka kepentingan yang terlibat banyak sekali salah satunya adalah negara berkembang dan industri. Untuk itulah dibutuhkan upaya advokasi dari kita bersama seperti pada pertemuan ini untuk kerap mengangkat isu perubahan iklim dan kesehatan ditingkat ilmiah dan dirumuskan sebagai rekomendasi kebijakan untuk sektor kesehatan.

Sesi 3 dan Penutupan

Seminar Kaitan Peningkatan Risiko Bencana dengan Pencapaian MDGs

Senin, 16 Maret 2015 || Ruang Senat lantai 2 Gedung KPTU Fakultas Kedokteran UGM


sesi3_bencana

dr. Hendro Wartatmo merupakan konsultasn senior di Divisi Manajemen Bencana PKMK FK UGM, juga sebagai konsultan bedah di RS Sardjito Yogyakarta, dalam kesempatan kali ini menjadi moderator untuk sesi 3 mengenai penguatan peran sektor kesehatan dalam menghadapi risiko bencana pasca MDGs.

dr. Ina dari PPKK Kemenkes menerangkan mengenai risiko yang dihadapi sektor kesehatan dan penguatan ketahanan yang harus juga dilakukan oleh sektor kesehatan. Penguarangan risiko bencana yang tidak memadai akan memperburuk krisis kesehatan yang terjadi.

Memang ada sedikit perbedaan antara bencana dan krisis kesehatan. Penanggulangan yang dilakukan oleh PPKK sebagai leader dalam penanganan bencana sektor kesahatan dilakukan dalam beberapa tahap tetapi tetap dalam satu rangkaian pase penanganan bencana. Pada tahap tanggap darurat kita melakukan RHA, kemudian hasil ini akan kita lakukan ERNA atau A2 yang merupaka laporan awal untuk melakukan kegiatan operasional segera. Dan terakhir kita menyususn Ina DRI atau Indonesia Disaster Recovery Indeks.
Memang ada perbedaan data bencana antara BNPB, PPKK, dan WHO misalnya, karena indikator yang digunakan berbeda. Kalau PPKK khusus untuk bencana yang kemudian menimbulkan ancaman krisis kesehatan. data di PPKK lebih sedikit dari BNPB karena memang hanya mencatat data bencana yang berdampak pada krisis kesehatan.

Menarik, pembicara membahas mengenai analogi berfikir kesiapsiagaan bencana. Misalkan pada situasi normal standar peralatan yang dibutuhkan untuk layanan kesehatan sekian. Maka dapat kita prediksi jika terjadi bencana maka keadaan layanan kesehatan pasti dibawah standart. Jika suatu daerah tidak memiliki kesiapsiagaan sektor kesehatan yang baik maka sudah dipastikan pada saat bencana terjadi maka status layana kesehatan akan jauh di bawah standar. Untuk itulah diperlukan peningkatan upaya kesiapsiagaan layanan kesehatan termasuk peralatan sehingga jika terjadi bencana sekalipu, layanan dan peralatan kesehatan masih berada di atas standar.

sesi31dr. Handoyo Pramusinto, beliau menyampaikan mengenai peran perguruan tinggi dalam penguatan sektor kesehatan dalam menghadapi peningkatan risiko bencana pasca MDGs ini. Pada intinya perguruan tinggi terlibat dalam penyediaan data-data penelitian dan rumusan rekomendasi kebijakan. Mendukung pemerintah dalam upaya kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan. Setelah kita mengetahui bahwa koban yang paling banyak dalam bencana adalah ibu dan anak maka kita dapat berperan untuk mengadvokasi populasi rentan ini.

Pembahas sesi ini adalah Prof. Laksono Trisnantoro seorang pakar kebijakan kesehatan. Dalam bahasannya beliau sangat menghimbau dan mengajak seluruh individu dan tim yang menamakan dirinya sebagai penggiat bencana untuk dapat berperan aktif dalam mengadvokasi pemerintah dalam hal ini kementerian kesehatan untuk memperhatikan masalah kebencanaan dan krisis kesehatan.

Adanya dana penelitian merupakan upaya konkrit dari pemerintah untuk mendukung upaya advokasi kita bersama, misalnya. Masalahnya, kita bergerak di tahap mitigasi atau kesiapsiagaan, sedangkan bencana atau ancaman bencana masih terjadi di masa depan, tapi merupakan tantangan bagi kita bersama untuk dapat menyakinkan pemerintah dan pengambil keputusan untuk sadar mengenai masalah bencana dan krisis kesehatan yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat ke depannya.

Kita membutuhkan adanya advokasi yang menggunakan kebutuhan masyarakat sebagai dasarnya. Pertemuan kita kali ini harus menjadi rekomendasi kebijakan yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat.

sesi3-pertanyaan

Beberapa pertanyaan pada sesi diskusi:

  1. Bagaiman sistem koordinasi PPKK dalam satu regional sehingga semua kebutuhan daerah dipenuhi oleh PPKK regional?
  2. Apa tantangan PPKK yang sudah melakukan pelatihan untuk SDM di daerah?
  3. Apa perbedaan krisis kesehatan dan bencana?

Memang sistem regional dalam pusat penanggulangan krisis akan dilakukan evaluasi kembali bagaimana efektivitasnya dan kondisinya selama ini. Memang harusnya regional yang bertanggungjawab dengan daerah-daerah di bawah regionalnya. Ini memang perlu kita kaji lagi bagaiamana sebaiknya.

Iya, tantangannya adalah mutasi yang cepat di daerah. Pindah-pindah SDM kesehatan di daerah menyulitkan monitoring evaluasi pelatihan yang kami berikan.

Ini pertanyaan yang menarik, selama ini bencana adalah bagian dari krisis kesehatan. Namun, dengan paradigma seperti ini, sektor kesehatan agak kesulitan dalam penanganannya yang membutuhkan koordinasi bersama dengan sektor lain. Sehingga ke depannya kita mengupayakan meluruskan persepsi bahwa krisis kesehatan salah satunya disebabkan oleh bencana sehingga penanganan bencana harus memperhatikan penanganan dampak krisis kesehatan yang ditimbulkannya juga.

Kegiatan seminar ini kemudian ditutup oleh dr.Bella Donna. Dan diakhir kegiatan kembali beliau mengingatkan bahwa aka nada tahap tiga pasca seminar ini untuk kita bersama-sama merekomendasikan kebijakan yang terkait mengenai kesehatan ibu dan anak serta peningkatan risiko bencan yang mempengarhi capaian target kesehatan masyarakat.