The 2nd Indonesia Health Economics Association Congress
“Health Financing and Economics of nutrition”
Reportase Hari Kedua InaHEA 2015:
JKN Coverage
Jakarta, 7-10 April 2015
Moderator: Adiatma Yudistira Manogar Siregar
Reporter: Madelina Ariani, SKM, Nurul Jannatul Firdausi, S.KM
Assessment on Indonesia national Health Insurance Inclusiveness for Persons with Disabilities.
Menarik, presentasi dari Maria Widagdo dari Duta Wacana Christian University, Yogyakarta, mengangkat topik mengenai kemampuan kaum difabel untuk mengakses layanan kesehatan di era JKN saat ini. Banyak masalah praktis yang dipaparkan Maria secara ilmiah dalam presentasinya. Misalnya bagaimana masalah tenaga kesehatan melayani pasien tunawicara, apakah menggunakan bahasa biasa atau menggunakan bahasa isyarat?. Analisis dari paparan Maria ini bahwa cakupan layanan JKN masih rendah untuk kaum difabel dan ini perlu ditingkatkan. Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan mengenai akses dan layanan bagi kaum difabel ini. Paparan ini memberikan wawasan baru bagi kita semua untuk lebih memperhatikan kaum difabel dalam skema pembiayaan kesehatan di negara kita.
Universal Health Coverage in ‘One Asean’: Are Migrants Included?
Presentasi kedua dari Ufara Zuwastin Curran yang merupakan alumni Universitas Oxford yang pada tahun lalu bersama teman-teman dari berbagai universitas di ASEAN menuliskan paper yang mengangkat isu kelompok imigran di kawasan ASEAN. Paper ini sudah pernah dipublikasikan pada jurnal internasional tahun lalu. Pada kesempatan ini, Ufara mempresentasikannya kembali untuk membawa wawasan baru bagi pelaksanaan dan cakupan JKN di Indonesia, khususnya fenomena kelompok imigran ini di masing-masing negara penelitian. Negara yang diambil pada penelitian ini adalah Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand.
Informal Workers and Its Role in Jaminan Kesehatan Nasional in Denpasar City: Feasible Model for Collecting revenue to the Achievement of Universal Health Coverage
Mengingat pentingnya pengumpulan iuran jaminan kesehatan oleh seluruh masyarakat Indonesia pada tahun 2019, maka Putu Ayu Indrayathi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Udayana Bali memaparkan hasil penelitiannya mengenai pekerja informal. Latar belakang penelitian ini adalah anggapan bahwa kesehatan itu penting tetapi cakupan asuransi dan jaminan kesehatan hingga saat ini masih menyentuh sekelompok saja. Bagaimana dengan kelompok pekerja informal? Bagaimana pola pengumpulan iuran kelompok yang tidak memiliki persatuan dan perusahaan ini? Dalam penelitian ini, Putu Ayu coba mengidentifikasi siapa pekerja informal yang dimaksud, apa sajakah pekerjaan mereka, lalu dilakukan uji untuk mengukur tingkat pengetahuan dan persepsi mereka tentang JKN. Putu Ayu juga memberikan usulan untuk mempermudah pembayaran iuran bagi pekerja informal, yaitu dengan memanfaatkan sistem banjar (seperti Lembaga Perkreditan Desa atau Koperasi Unit Desa). Sistem ini diusulkan karena sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Bali.
Jaminan Kesehatan, Sebenarnya Investasi Kesehatan untuk Siapa?: Kajian dari Segi Demand
Belajar dari penerapan Jaminan Kesehatan sebelumnya merupakan hal penting untuk memperbaiki penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional yang masih tergolong baru. Pemaparan kali ini Nurul Jannatul Firdausi dari PKMK FK UGM menjelaskan seberapa besar pemanfaatan Jamkesmas oleh masyarakat miskin dan bagaimana pandangan masyarakat miskin terhadap JKN di NTT dan Jawa Timur. Temuan menarik dari pemaparan ini adalah kepemilikan Jamkesmas dan Pemanfaatan Jamkesmas di Jawa Timur lebih rendah dari NTT. Rendahnya pemanfaatan Jamkesmas ini menyebabkan tingginya out of pocket dari masyarakat miskin di Jawa timur. Masyarakat miskin, terutama di Jawa Timur lebih sering menggunakan Jamkesmas ini untuk pengobatan penyakit yang parah. Kondisi ini bisa menjadi salah satu pemicu drop out JKN jika mindset tetap dipegang teguh oleh masyarakat. Pemaanfaatan Jamkesmas juga digunakan untuk penyakit ringan, namun seringkali masyarakat meminta untuk membeli obat yang tidak ditanggung Jamkesmas. Obat Jamkesmas yang tidak terbungkus dianggap oleh masyarakat miskin sebagai obat yang tidak manjur. Pengalaman masyarakat yang tidak baik di pelayanan kesehatan (supply side) sangat berdampak terhadap penurunan kepercayaan untuk memanfaatkan kembali Jamkesmas. Pembelajaran ini diharapkan dapat membantu Indonesia untuk mencapai UHC di tahun 2019.
Developing Pay For Performance Concept for Indonesia’s Primary Care: What Do The Doctors Say?
Penyelenggaraan JKN yang telah berjalan selama lebih dari 1 tahun perlu adanya perhatian untuk memperbaiki pelayanan. Perhatian ini tentu harus seimbang antara demand side dan supply side. Perhatian terhadap supply side salah satunya terhadap dokter di pelayanan primer. Pelayanan primer merupakan garda depan dalam pelayanan JKN saat ini. Citra jaya merupakan perwakilan dari BPJS yang memaparkan penelitian awal untuk menemukan bentuk pembayaran berdasarkan kinerja untuk dokter pelayanan primer. Responden penelitian ini adalah dokter di klinik dan dokter praktek swasta di 16 Provinsi. Penelitian ini juga menawarkan sistem pembayaran kinerja dengan metode seperti arisan. Dokter dengan skor kinerja yang tinggi akan mendapat pembayaran kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dokter yang mendapat skor kinerja rendah. Hasil penelitian ini menunjukkan masih banyak dokter yang tidak bisa memutuskan bahwa sistem pembayaran kinerja ini akan berjalan baik. Tetapi sebagian dokter juga setuju dengan sistem tersebut dengan alasan lebih adil dan dapat meningkatkan kinerja. Selain reward berupa uang, sebagian kecil dokter juga cukup puas jika diberi reward non finansial.
Unduh Materi
