Dies Natalis Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM ke-73
HUT RSUP DR Sardjito ke-37 dan RSA UGM ke-7
Dan HUT RSUP DR Soeradji Tirtonegoro ke-91
Annual Scientific Meeting (ASM) 2019
“Reorientasi ke Depan Pembangunan Kesehatan di Indonesia
Meningkatkan Kemanusiaan, Kesejahteraan, dan Keadilan Sosial”
Senin, 4 Maret 2018, Pukul 07.00-16.30 WIB
Auditorium FK-KMK UGM
Pendahuluan
Dalam kurun waktu tujuh puluh tiga tahun setelah kemerdekaan, telah banyak dicapai kemajuan pembangunan di bidang kesehatan di Indonesia sebagai upaya mewujudkan cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang diamanatkan oleh pembukaan UUD 45. Pembangunan pelayanan kesehatan primer melalui pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) bersama dengan program-programnya banyak diakui sebagai salah satu tonggak kemajuan (mile stone) pembangunan kesehatan di Indonesia dengan dampak yang positip untuk peningkatan derajat kesehatan.
Di awal tahun 2000, telah dilakukan desentralisasi berbagai kebijakan kesehatan di mana sebagian program kesehatan menjadi tanggung jawab kabupaten/kota dan propinsi. Suatu kemajuan yang sangat bermakna dalam reformasi kebijakan kesehatan di Indonesia, meskipun dalam pelaksanaannya masih banyak diperlukan sinkronisasi, koordinasi, dan kolaborasi antara pusat dan daerah, antara sektor kesehatan dan non kesehatan dan antara pemerintah dan sektor swasta.
Beberapa kejadian katastrofik yang tidak diharapkan dalam beberapa tahun terakhir memberikan pertanyaan besar mengenai bagaimana efektifitas pelaksanaan berbagai program kesehatan di lapangan. Beberapa contoh antara lain, kejadian ledakan penyakit anak yang sebenarnya bisa dikendalikan dengan imunisasi seperti difteria, morbili, rubella di berbagai lokalitas, kejadian kurang gizi dan gangguan pertumbuhan pada anak (stunting), kegagalan untuk mencapai target Millenium Development Goal (MDG) dari PBB, peredaran vaksin palsu meskipun Indonesia telah mempunyai system surveillance dan penjaminan mutu produk yang fungsional, dan lain lain.
Kejadian-kejadian katastrofik di atas menunjukkan perlunya sinkronisasi yang efektif antara aparat di Pusat dan daerah, antara sector kesehatan dan non kesehatan, antara kebijakan di hulu dan pelaksanaannya di hilir, antara sector pemerintah dan swasta, termasuk dengan lembaga swadaya dan organisasi profesi. Jika pola kebijakan kesehatan dan pelaksanaannya masih berjalan seperti biasanya (business as usual) dikhawatikan ke depan masih akan banyak terjadi kejadian katastrofi dan kegagalan dalam mencapai hasil akhir (outcome) pembangunan kesehatan yakni kegagalan meningkatkan derajad kesehatan, kesejahteraan dan keadilan sosial.
Tujuan Kegiatan
- Membahas kemajuan dan keterbatasan kebijaksanaan pembangunan bidang kesehatan di Indonesia dan mencari pemecahan yang berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan dan kemanusiaan.
- Membahas upaya meningkatkan koordinasi, sinkronisasi kerjasama antar sektor, kesehatan dan non kesehatan, antara pusat dan daerah, antara sektor pemerintah dan swasta
- Membahas mekanisme bantuan teknis untuk pelaksanaan kebijaksanaan kesehatan untuk daerah yang memerlukan termasuk pemanfaatan kemajuan tekologi dan ilmu pengetahuan
Materi
