Apa yang Baru dari Sister Hospital ?

4 September 2014, 09.00 – 12.00 WIB
Bali

Terkiat dengan kegiatan Sister Hospital di NTT yang melibatkan RS-RS Pendidikan, AIPMNH, Dinkes Provinsi NTT dan PKMK FK UGM, pada 4 September yang lalu telah dilakukan suatu pertemuan untuk meg-update pencapaian kegiatan SH sekaligus mendiskusikan best practices yang dapat diangkat ke level nasional.

Dinas Kesehatan Provinsi NTT menyampaikan bahwa masyarakat NTT sangat merasakan manfaat dari adanya program SH, dimana pelayanan spesialistik menajdi lebih terjangkau dan lebih cepat. Untuk itu, Dinkes menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap semua pihak yang terlibat, khususnya RS Mitra A (RS Pendidikan) yang telah secara konsisten mengirimkan residen dan tim manajemen ke RS Daerah di NTT untuk membantu pelayanan. Bila ada advokasi terus menerus ke Pemda, bukan tidak mungkin kegiatan ini akan dapat berlanjut dengan dukungan dana APBD.

Pada kesempatan ini ada beberapa kemajuan yang dilaporkan antara lain:

1. Kegiatan Sister Hospital. Ada shifting angka kematian di beberapa RSUD, naun hal ini masih perlu diklarifikasi karena ada yang yang kurang sinkron antara RSUD, Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabuapten. Akibat adanya daerah pemekaran, maka pencatatan angka kematian ini belum baik. Oleh karena itu, tugas selanjutnya bagi RS Mitra A adalah memperbaiki manajemen data, memastikan rekomendasi AMP ditindaklanjuti, memastikan ketersediaan data kematian antara RS-Kabupaten, memastikan ketersediaan data lokasi kematian ibu dan bayi, memastikan semua rencana tindak lanjut hasil monev dapat dilaksanakan, sinkronisasi jadwal dan menentukan best practices.
2. Kegiatan Performance Management and Leadership. Fokus kegiatan pada periode ini adalah mengimplementasikan billing system, dimana PKMK telah memiliki software generic-nya dan RSUD tinggal mengembangkan sesuai dengan kebutuhan. Kedepannya akan ada pengembangan implementasi dari yang sebelumnya hanya di rawat jalan dan penunjang menjadi berkembang ke rawat inap. Kendala umum yang ditemui adalah kurangnya kapasitas dan jumlah SDM di RSUD.
3. Kegiatan Pengembangan Manual Rujukan. Masih ada kendala antara lain SOP-SOP pendukung perlu disusun dan dipatuhi, perlu refreshing tentang pelayanan klinis di RS maupun puskesmas, membangun sistem informasi dan komunikasi seperti yang telah dilakukan oleh Flores TImur (2H2C), perlu advokasi ke Bupati dan DPRD untuk perbaikan sistem tranpsotrasi  dan sistem pembiayaan yang perlu mendapat dukungan stakeholders. Selanjutnya, kegiatan manual rujukan akan berkembang menjadi menyusun manual rujukan regional. Hal ini sekaligus menjawab masalah mengenai rujukan antar kabupaten dan rujukan baliknya. Selain itu instrumen monitoring juga akan dikembangkan.

Yang terpenting dari pelaksanaan kegiatan ini adalah komitmen dari kepala daerah terhadap pelayanan kesehatan. Sebagai contoh, di sebuah RSUD masalah sederhana seperti ketersediaan air bersih di RSUD sulit diatasi, meskipun daerah tersebut tidak termasuk yang kekurangan sumber air bersih.

Provinsi NTT sudah memiliki Perda No. 3/2014 yang mengatur tentang rujukan regional. Perda ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun peraturan bersama antar-kepala daerah mengenai pola rujukan, termasuk pembiayaannya.

Dalam diskusi ini, kesepakatan mengenai best practices juga telah tercapai. Topik best practice dapat berdasar tujuan kegiatan Clinical Contracting Out di SH antara lain Pengiriman dokter spesialis, peningkatan keterampilan teknis staf di rumah sakit dan pelatihan tim tenaga di Puskesmas dalam rangka penguatan siste rujukan kesehatan ibu dan anak.

Indikator best practice dalam Clinical Contracting Out (secara umum) misalnya dukungan Pemda  (termasuk penganggaran dana dari APBD (persentase alokasi anggaran)), terselenggara beberapa kali peningkatan kapasitas dan Exit Strategy yang perlu disiapkan sehingga tidak ada keguncangan dalam pelaksanaan program. Topik-topik best practice (kisah dari masing-masing RSUD) bisa meliputi model implementasi manual rujukan, model penilaian/peer review terkait pelaksanaan program SH dan Penggunaan teleconference. Best practice untuk Dinkes Provinsi adalah Monitoring dan Evaluasi (Monev) kegiatan SH-PML.