“Visi Sistem Rujukan di Indonesia”

Pada sesi ke 2 workshop “Penguatan Sistem Rujukan di Era Jaminan Kesehatan Nasional” di ruang Senat FK UGM, menghadirkan ketua Board Pusat kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM Prof. dr. Laksono Trisnantoro MSc,PhD sebagai pembicara terkait visi sistem rujukan untuk dapat menjelaskan arah perkembangan sistem rujukan nasional yang sesuai dengan konteks Indonesia.

Penjelasan dimulai dengan terlebiih dahulu merangsang adrenalin dari pelaku pelayaan kesehatan, mengenai bagaimana respon stakeholder menanggapi sistem rujukan nasional yang ada. Siapa yang akan menjadi pemimpin, apa fungsi Kemenkes dan apa kebijakannya. Dijelaskan oleh Prof Laksono bahwa yang saat ini terlihat adalah visi tentang Rumah Sakit rujukan gereget atau semangatnya sebagai rujukan nasional belum terlihat, sehingga perlu ada semacam dorongan dan semangat menjadi RS rujukan, dan yang terpenting tidak hanya berbicara mengenai kita sebagai pelaku, namun juga bicara tim sehingga secara menyeluruh dapat terbangun pola rujukan nasional yang baik.

Pentingnya leadership dalam rujukan nasional. Hal ini sangat erat kaitannya karena leadership diperoleh dari bakat dan training dan ada pula yang bisa didapatkan karena bakat training dan kesempatan. Kemudian, untuk menjadi rujukan yang baik adalah pelaksananya klinisi dan pendukungnya adalah direksi. Namun perlu diketahui apakah direksi yang ada mampu membawa perubahan karena ada direksi yang paham betul mengenai apa yang akan dilakukan namun adapula yang tidak paham sehingga perlu diberikan training untuk menjadi rujukan nasional. Mengenai visi Kementrian Kesehatan terkait rujukan, perlu ada maping mengenai rujukan nasional karena belum ada kriteria rujukan nasional yang benar sesuai dengan SK rujukan yang suda ada.

Pembicara 2 : Dr.dr Youth Savitri, MARS

Konsep Sistem Rujukan Nasional Di Indonesia Pelaksanaannya, Serta Tantangan yang Dihadapi

Program kementerian kesehatan selalu berkaitan dengan nawacita yang dibuat oleh Presiden RI. Salah satunya adalah sistem rujukan. Pengelolaan dalam  sistem rujukan harus dibenahi dalam struktur kerjanya. Selama ini sistem rujukan yang berjalan masih belum optimal. Kendala yang dihadapi yaitu dari segi infrastruktur, elektronik medicine yang didalamnya harus ada elektronik rujukan yang terintegrasi dengan rekam medik, ketepatan rujukan ke fasilitas layanan kesehatan yang sesuai. Selain itu ada juga faktor lain untuk menunjang sistem rujukan yaitu rumah sakit yang menjadi rujukan harus ditata kembali berdasarkan kompetensi rumah sakit tersebut.

Tantangan Kemenkes saat ini yaitu antara ketersediaan dan kesiapan fasyankes dalam pelaksanaan sistem rujukan. Faktanya yang terjadi saat ini sistem rujukan nasional rata-rata di fasyankes tersier adalah kasus yang seharusnya ditangani oleh fasyankes primer.  Setelah dtelusur, ternyata ada beberapa rumah sakit yang  belum maksimal untuk penggunaan Clinical Pathway–nya.  Di rumah sakit jejaring,  Intensif Care Unit (ICU)  belum maksimal pelayanannya. Beberapa rumah sakit kapasitas ICU-nya masih kurang, selain itu SDM yang melayani pun terkadang tidak memadai. Harus dibenahi stratifikasi rumah sakit rujukan baik regional maupun nasional.

Program telemedicine yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan pada prinsipnya yatitu agar tidak ada lagi kesenjangan antara dokter, pasien dan fasyankes di suatu daerah.  Ternyata program yang sudah diterapkan dibeberapa wilayah Indonesia bagian timur juga menjadi tantangan dalam penerapannya. Belum semua rumah sakit bisa menerapkan program Telemedicine, karena terkait dengan tenaga dan fasilitas.

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatn di rumah sakit, maka Kementerian kesehatan menghimbau untuk rumah sakit swasta diharapkan memiliki satu keunggulan dalam pelayanannya, misalnya ada pelayanan Hemodialisa di rumah sakit tersebut.

Dalam sesi ini diakhiri dengan sesi diskusi, pertanyaan dari bu Putu yaitu ada puskesmas dan dan RSUD yang sudah menerapkan telemedicine, bagimana sistem klaim ke BPJS. Pertanyaan tersebut dijawab oleh dr. Youth bahwa nantinya pelayanan melalui telemedicine akan diganti biayanya oleh bpjs, sebagai uang transportasi.

“Pembahasan dan Diskusi Pada Sesi 2”

Pada sesi ke 2 workshop “Penguatan Sistem Rujukan di Era Jaminan Kesehatan Nasional” di ruang Senat FK UGM, bertindak sebagai pembahas 2 dan 3 yakni dr. Upik Handayani, AAK. Selaku Kepala BPJS Kesehatan KCU Yogyakarta dan dr. R. Koesmedi Priharto, Sp.OT selaku Kadinkes DKI Jakarta. Masing-masing membahas mengenai pengembangan sistem rujukan dalam perspektif regulasi, kebijakan, dan strategi BPJS Kesehatan dan Konsep pengembangan sistem rujukan di DKI Jakarta. Pembahas menyampaikan pandangan masing-masing terkait dengan pemaparan yang disampaikan oleh pembicara pada panel sebelumnya.

Dari perspektif BPJS dr Upik menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan rujukan yang ada saat ini masih banyak yang harus diperbaiki dan perlu kerjasama yang baik dari semua pihak yang terlibat. Strategi dalam pengembangan rujukan nasional yakni sangat penting harmonisasi antar lembaga. Pemantapan layanan, tidak hanya dari resources tetapi juga budaya kerja dan perliaku tenaga kesehata itu sendiri, yang mana  selama ini tidak banyak dipikirkan sebelum JKN karena merasa berada di zona nyaman. Dikatakan pula oleh dr Upik bahwa di Era JKN masih ada disparitas pemahaman, tentang hak dan kewajiban. Terkaiit rujukan di DIY sudah memrtimbangkan akses, kedekatan layanan, bahkan sudah memperhatikan daerah perbatasan dan juga kompetensi serta BPJS juga sudah melakukan analisa kebutuhan.

Sebagai pembahas selanjutnya dr Kusmedi selaku kepala Dinas Kesehatan DKI menyampaikan pernah mengalami penurunan pasien pada saat ada RS dinaikkan sehingga DKI mengembangkan layanan yang ada di layanan tersier, bayi tabung, pelayanan hematologi cancer. Disampaikan juga mengenai rujukan tidak hanya rujukan ke atas dan ke bahwa. DKI sudah mengembangan zona rujukan sehingga fasilitas kesehatan yang berada di luar zona rujukan tidak bisa. Hal yang perlu dipikrkan bersama yakni mengajak profesi untuk membangun untuk membuat suatu program promotif dan reventif dan hal ini sangatlah dibutuh strategi leadership untuk mengembangkan sistem rujukan nasional.

Pada sesi diskusi disampaikan oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro MSc,PhD bahwa sangat menarik pernyataan yang ada bahwa ketika Rumah Sakit dinaikkan kelasnya maka yang ada adalah pasien menurun, hal ini perlu menjadi perhatian. Ditegaskan juga bahwa rujukan nasional itu sangat kaku, sebaiknya rujukan bukan berdasarkan kelas Rumah Sakit tapi berdasarkan apakah layanan kesehatan tersebut PONEK dan poned. Dr. Youth dari Kemkes  juga menegaskan bahwa sebaiknya rujukan harus dibuatkan dasar hukum yang kuat baik peraturan Gubernusr (Pergub), Peraturan Wali Kota (Perwali) dan lainnya  agar ada harmonisasi, dikatakan juga bahwa sangat penting memiliki pemahaman yang sama tentang leadership rujukan nasional. Yang penting juga disampaiakn oleh dr Ari dari POGI bahwa dalam membangun system rujukan nasional dibutuhkan political will untuk mengubah perilaku, harus punya networking dan niat yang baik.

Pengembangan dan tantangan sistem rujukan dalam perspektif rumah sakit pendidikan

Permasalahan pemerataan tenaga kesehatn di Indonesia telah menjadi polemik di dunia kesehatan. Sebagian besar tenaga kesehatn berada di kota besar, sehingga didaerah terpencil jumlah tenaga kesehatan yang ada jumlahnya tidak memadai. Salah satu solusinya adalah dengan mendirikan program dokter spesialis di Fakultas Kedokteran swasta. Hal ini menurut dr.Rukmono solusi yang kurang tepat, karena untuk memecahkan masalah terkait sumber daya manusia dalam hal ini tenaga kesehatan, harus berfokus pada distribusi dan kompetensi tenaga kesehatan. Di Indonesia sudah banyak Fakultas kedokteran didirikan, juka kualitas pendidikan dan lulusan tidak dipoerbaiki, maka akan menjadi masalah baru.

Strategi untuk memecahkan masalah terkait distribusi tenaga kesehatan yaitu dengan penerimaan tenaga kesehatn baru yang disesuaikan dengan penempatannya. Di Fakultas Kedokteran UGM sudah ada program penerimaan dokter spesialis yang berasal dari daerah, sehingga nanti setelah lulus harus kembali ke daerah tersebut.

Pembahasan selanjutnya terkait dengan program telemedicine yang harus dipetakan terlebih dahulu dalam penerapannya, mana daerah yang cocok untuk penerapan program tersebut dan daerah yang tidak cocok dengan program telemedicine. Pemetaan ini harus dilakukan agar program telemedicine dapat diterapkan dengan baik dan sesuai.