Geneva Health Forum 2018

10 – 12 April 2018
Center Internasional de Conferences Geneve

Geneva Health Forum (GHF) 2018 yang mulai dilaksanakan pada 2006 merupakan kegiatan rutin di Swiss yang membahasisu kesehatan global. Setiap dua tahun, GHF diikuti oleh baik pemangku kepentingan dari Swiss maupun dunia internasional dan menggabungkan peserta dari semua sektor (kesehatan, akademisi, politik, masyarakat sipil dan profesional sektor swasta). GHF pada 2018 dilaksanakan di Center Internasional de Conferences Geneve (10-12 April 2018). GHF menghadirkan 420 pembicara dengan 13 sesi sharing informasi. Tema yang diangkat dalam GHF 2018 adalah “Precision Global Health in The Digital Age” dengan mengangkat sub tema:

Kesetaraan Akses Kesehatan (Health Equity)
Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverages)
Akses ke Pengobatan Esensial (Access to essential medicine)
Sekuritas Masalah Kesehatan dan Pandemik (Future pandemics and Health  Security)
Penyakit Tropis (Neglected Tropical Disease)

GHF adalah forum praktik inovatif untuk mengatasi tantangan masalah kesehatan dunia. GHF diharapkan menjadi forum untuk mencari solusi bersama mengenai tantangan yang dihadapi, merumuskan pendekatan baru terhadap kesehatan global, dan menciptakan tools baru yang dapat diterapkan secara global, oleh beberapa unsur. GHF 2018 dihadiri oleh kurang lebih 1000 peserta yang berasal dari seluruh dunia. CHPM ikut serta mengambil peran dalam kegiatan ini.

REPORTASE HARI PERTAMA

Reportase Hari 1

Plenary 1 bertema Quality of health system – The missing piece between better access and Improved Health”.

Sesi ini disampaikan oleh Edward Kelley dan dipandu oleh Schule Alexander dari Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), Direktur Department of Service Delivery WHO, Kruk Margaret dari Harvard T.H Chan School of Public Health, dan Yogan Pillay, Deputy Director General of the National Department of Health, South Africa. Pada sesi ini, ketiga narasumber memaparkan kualitas dari sistem kesehatan dari berbagai perspektif sebagai salah satu indikator Millennium Development Goals (MDGs).

MDGs telah menggerakkan sumber daya dalam skala besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Masih terdapat tantangan besar yang mengarah pada penilaian ulang terhadap kerangka kerja MDGs. Salah satu kritiknya terletak pada fokus ke aspek penyakit yang terlalu besar, sehingga mengorbankan sistem kesehatan dan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, kualitas pelayanan digambarkan sebagai faktor yang perlu mendapat perhatian untuk menerjemahkan cakupan intervensi dari sistem kesehatan. Narasumber menjelaskan beberapa tantangan utama serta temuan-temuan yang muncul kaitannya dengan pendekatan ukuran dan peningkatan kualitas serta pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan etika mengenai hak atas perawatan kesehatan yang berkualitas dan distribusi yang adil.

The Lancet Global Health telah menginisiasi terbentuknya Komisi terkait sistem kesehatan yang berkualitas. Komisi ini telah mengusulkan rekomendasi kebijakan untuk mengukur dan meningkatkan kualitas dalam mengejar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Senada dengan hal tersebut, Kruk Margaret memaparkan bahwa The Lancet Global health telah menerbitkan laporan, naskah akademik, dan laporan komisi di berbagai negara terkait kualitas dari sistem kesehatan, usulan indikator kualitas, dan upaya baru terkait perubahan sistem. Kualitas kesehatan menurut Margaret tidak selalu berkaitan dengan cakupan (coverage) karena cakupan kesehatan yang tinggi belum tentu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Contoh konkretnya adalah cakupan kesehatan ibu dan anak yang tinggi di beberapa negara tidak diikuti dengan penurunan angka kematian ibu dan anak. Indonesia adalah salah satu negara dengan angka kematian ibu dan anak yang masih cukup tinggi. Salah satu isu yang diangkat mengenai kompetensi tenaga kesehatan. Berdasarkan data dari 18 negara, masyarakat hanya mendapatkan setengah dari jumlah pemeriksaan kesehatan yang seharusnya dalam kunjungan ke fasilitas kesehatan. Beberapa publikasi juga menunjukkan bahwa kompetensi tenaga kesehatan tidak dapat menyediakan pemeriksaan kesehatan yang baik dan seharusnya. Hal tersebut diharapkan akan diminimalkan seiring dengan perbaikan sistem kesehatan dari aspek kualitas.

Menurut Margaret dan Yogan, sebuah sistem kesehatan yang berkualitas harus mempertimbangkan 3 hal penting yakni konsisten dalam memberikan pelayanan, bernilai dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, serta respons terhadap perubahan yang terjadi. Fondasinya adalah masyarakat itu sendiri, pemerintah, platform, tenaga kesehatan, dan alat penunjang. Didukung oleh sebuah proses belajar dan perubahan maka diharapkan tercapai indikator kesehatan yang lebih baik, sistem yang terpercaya dan kontinuitas, serta keuntungan secara ekonomis. Berdasarkan data yang ada di beberapa negara Low Middle Income menunjukkan sebuah sistem kesehatan yang berkualitas akan menyelamatkan 7,8 juta kehidupan, dimana 3,2 juta berkaitan dengan perbaikan akses kesehatan dan 4,6 juta lainnya terkait dengan perbaikan kualitas pelayanan kesehatan.

Hal serupa diungkapkan oleh Edward Kelley, hanya 34% diagnosis akurat yang ditemukan di negara Low Middle Income (LMI). Kemudian yang menjadi perhatian berikutnya, ditemukan 40% dari fasilitas kesehatan memiliki akses air bersih yang rendah dan 20% memiliki sanitasi yang buruk. Diperburuk bahwa wanita di negara-negara tersebut menjadikan wanita sebagai korban, rendahnya respek terhadap pelayanan, dan ekslusi (pengecualian) dari pengambil keputusan pada pelayanan prenatal dan post natal. Jika dilihat dari ilustrasi Universal Health Coverage, maka dengan jelas terlihat bahwa indikator cakupan memegang peranan penting, akan tetapi timbul pertanyaan besar yakni apakah pemerintah dapat menggalakkan pelayanan gratis kepada ibu hamil hanya untuk meningkatkan cakupan ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan, sementara di lain sisi, pelayanan yang diberikan dapat tergolong berbahaya?.

Salah satu alternatif dalam mengatasi masalah tersebut adalah strategi kebijakan pemerintah yang juga dituntut berkualitas. Indikatornya adalah adanya prioritas masalah kesehatan, indikator kualitas yang bersifat nasional dan dapat diterapkan di daerah, kerja sama lintas sektor, analisis situasi, struktur pemerintahan yang jelas, perubahan dari segi metode dan intervensi, serta sistem informasi dan manajemen data yang terpadu. Hal terpenting adalah pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan alur rujukan yang jelas. Perbaikan pelayanan kesehatan di Primary Health Care (PHC) juga sangat penting karena 80-90% dari kebutuhan kesehatan dapat dideteksi sejak awal di fasilitas kesehatan tersebut. Langkah WHO ke depan terkait isu ini yaitu melakukan pendekatan di level pollitik dengan menghasilkan dokumen peningkatan kualitas kesehatan sebagai indikator utama dalam mencapai UHC, di level strategis yakni memberikan dukungan teknis berupa pilihan kebijakan dan jenis intervensi yang sesuai, serta di level operasional dengan mengembangkan development plan yang disertai dengan monitoring dan evaluasi seperti pada program UHC 2030.

Reporter: Muhamad Asrullah, MPH (PKMK UGM)

Paralel Session 1

Sesi paralel yang pertama mengenai “e-training and medical education, a leverage to restructire the health system”. Sesi ini berupa sesi sharing informasi menngenai E-medical education yang telah diterapkan di berbagai negara. Banyak negara di Asia Tengah dan Eropa Timur menghadapi kekurangan dokter yang signifikan di daerah pedesaan. Tren ini terjadi di seluruh dunia. Ini adalah hasil dari kombinasi beberapa faktor seperti kurangnya insentif dan kompensasi untuk bekerja di daerah terpencil, isolasi, kehidupan yang sulit dan kondisi kerja, akses yang sulit terhadap dukungan para ahli dan pelatihan. Pendidikan kedokteran memiliki tanggung jawab tertentu dan berkontribusi secara tidak langsung terhadap situasi ini. Dengan memusatkan pada mayoritas, proses pelatihan di lembaga akademik yang terletak di pusat kota besar, mengurungkan niat siswa dari daerah pedesaan. Hal ini menjadi alasan perlunya E-Medical Education.

Pembicara pertama adalah Petr V. Glybochko dari Universiy of Setchenov Moscow, Russin Federation. Petr memaparkan mengenai e-training yang ikut melibatkan 3 juta e-library. e– training juga disertai dukungan penuh dari pusat studi yang ada sehingga aplikasi dari training dapat dilaksanakan. Program ini terbukti dapat menjangkau wilayah rural sehingga meminimalisasir masalah terkait ekuitas tenaga kesehatan. Penerapan program ini juga memerlukan kontrol kualitas yang baik untuk menjamin kualitas keluaran yang baik pula.

Teknologi komunikasi baru saja memainkan peran penting dalam proses tersebut. Kursus pelatihan elektronik formal disediakan bagi lembaga daerah yang terlibat, konsultasi dapat diselenggarakan melalui sosial media. Reformasi pendidikan kedokteran gabungan dan pengembangan teknologi memberikan peluang yang menjanjikan untuk penguatan sistem kesehatan yang inovatif.

Pembicara lainnya adalah Aigul Azimova dari Public Foundation Initatives in Medical Education/Medical Education Reforms Project, Kyrgiztan. Aigul mengemukakan bahwa Kyrgiztan juga mengalami masalah kekurangan tenaga dokter di daerah rural dan remote area. 50% diantara daerah rural tidak memiliki dokter. 70% dokter yang bertugas di daerah rural akan memasuki masa pensiun. Masalah yang dihadapi adalah sekitar 2500 lulusan dokter dari beberapa perguruan tinggi, hanya 6%-nya yang bersedia ditempatkan di daerah. Faktanya banyak diantara lulusan kedokteran tidak memenuhi kualifikasi dan tidak kompeten. Hal yang perlu dilakukan antara lain, mendorong reformasi pendidikan kedokteran yang berusaha mencakup pra pendidikan dokter yang berfokus pada pelatihan Good Clinical Practice, strategi baru dalam upaya menerapkan continuing medical education (CME), desentralisasi pelatihan pendidikan kedokteran ke daerah, meng-upgrade kompetensi perawat untuk meningkatkan peran dari perawat dalam manajemen penyakit di fasilitas kesehatan, meningkatkan organisasi profesi kesehatan, dan melibatkan peran serta pemerintah dalam memecahkan masalah yang ada. Isu yang lain yang ditemukan adalah bahwa supervisor tidak termotivasi untuk melatih calon dokter serta tidak ada peluang untuk dapat memberikan gaji kepada dokter yang menjalani training di daerah.

Hal yang bisa menjadi bahan diskusi bersama berdasarkan paparan ini adalah bahwa sistem postgraduate training harus berdasarkan pada kebutuhan di fasilitas kesehatan, desentralisasi tidak hanya diperlukan untuk mengirim dokter ke daerah tetapi juga secara progresif mencegah masa kerja dokter yang sangat singkat di daerah. Pemerintah daerah di Kyrgiztan juga berupaya memfasilitasi rumah tinggal bagi dokter selama masa training sehingga selangkah demi selangkah perubahan dapat dijalankan. Clinical supervisor juga dilatih dengan kurikulum yang baru sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. e-learning membutuhkan kerjasama yang baik antara universitas dan pemerintah daerah, untuk menunjang kualitas training yang diberikan.

Reporter: Muhamad Asrullah, MPH (PKMK UGM)

Plenary 2

Sesi ini berkaitan dengan “Access to health: put the patient at the heart of our concerns”. Moderator dari sesi ini adalah Katz Zachary dari Foundation for Innovative New Diagnostic (FIND). Pemateri pertama Nassim Khoja Olimzoda dari MInister of Health, Tadjikiztan. Nassim memaparkan periode reformasi bidang kesehatan yang tidak mudah di Tadjikiztan. Dimulai dengan masa kolaps pada 1992-1995, kemudian restorasi yang dilanjutkan dengan pengembangan kebijakan terkait masalah kesehatan masyarakat dan prioritasnya, serta dimulainya modernisasi fasilitas kesehatan hingga sekarang. Proses modernisasi fasilitas kesehatan mencakup 1010 fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan obsetrik, pelayanan pediatrik, TB dan lainnya. Hal yang lainnya adalah pemerintah Tadjikiztan menerapkan 650 standar, guideline, dan protokol diagnostik, serta norma kesehatan masyarakat, guna memproteksi masyarakat terutama pada kelompok khusus. Seluruh reformasi yang dilakukan bertujuan untuk menjamin akses kesehatan masyarakat.

Hal yang berbeda disampaikan oleh Vuyiseka Dubula. Dari Africa Center for HIV /AIDS Management, South Africa. Dubula menjelaskan bahwa jika ingin melihat pasien sebagai pusat dari pelayanan kesehatan, penting untuk tahu terlebih dahulu social determinant masyarakat dalam mengakses kesehatan. Sistem kesehatan bisa saja diterjemahkan sebagai program yang ditujukan untuk masyarakat miskin, akan tetapi banyak hal yang mempengaruhi preferensi masyarakat dalam memutuskan untuk mengakses dan jenis pelayanan apa yang diinginkan. Salah satu isu yang terjadi di Afrika Selatan adalah terkait gender dan orientasi seksual, dimana hal tersebut menjadi faktor yang juga mempengaruhi akses ke pelayanan kesehatan. Masalah ekonomi menjadi salah satu faktor, dalam hal keterjangkauan menuju fasilitas kesehatan dan dalam mengakses obat-obatan yang harganya terjangkau. Di sebagian besar wilayah Afrika, preferensi masyarakat tidak berada pada aspek kualitas layanan, akan tetapi berkisar pada mendapatkan atau tidak mendapatkan layanan. Hal lainnya yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa tidak hanya berfokus pada penyediaan layanan, tetapi jauh lebih kepada solidaritas. Tanggung jawab moral menjadi landasan untuk menyediakan fasilitas yang berkualitas dan sama basic need-nya untuk seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, komitmen bahwa pasien sebagai pusat pelayanan kesehatan dapat diawali dengan menciptakan sistem informasi di fasilitas kesehatan yang efektif sehingga mengurangi waktu tunggu pasien di fasilitas kesehatan. Sistem informasi tersebut juga dapat menjadi landasan tenaga kesehatan dalam menentukan pengobatan apa yang diperlukan, tidak lupa melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Reporter: Muhamad Asrullah, MPH (PKMK UGM)

Plenary 3

Sesi ini dipandu oleh Detlev Ganten dari World Health Summit, Jerman. Tema sesi ini berkaitan dengan Cybersecurity and the health system: What risk for patients”, dibahas oleh beberapa pakar cybersecurity yakni Jacqueline Hubert dari Grenoble University Hospital Prancis, Solange Ghernaouti dari University of Lausenne Switzerland, Bertrand Levrat dari Geneva University Hospital Switzerland da Charlotte Lindsey-Curtet dari International Commitee of Red Cross (ICRC) Switzerland.

Era teknologi digital memberikan fakta bahwa catatan pasien yang direkam secara elektronik, tindak lanjut perawatan yang terkomputerisasi, dan sistem informasi berbasis teknologi telah diperkenalkan di seluruh elemen sistem kesehatan. Meskipun penggunaan alat digital ini dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan, tetapi juga dapat menciptakan banyak kelemahan. Pencurian data dalam sektor kesehatan dalam beberapa bulan terakhir juga menjadi target serangan cybercrime. Hal ini menjadi perhatian publik karena penyalahgunaannya dapat menyebabkan kerugian banyak pihak, terutama pasien dan sistem kesehatan yang berada dalam masalah.

Menurut Bertrand, pengalaman dari rumah sakit di Swiss dalam menanggulangi kejahatan Cybercrime menunjukkan tidak seluruh rumah sakit dapat memberikan data pasien, walaupun untuk keperluan studi atau digunakan dalam upaya pengambilan kebijakan. Hal ini disebabkan pengalaman yang berbeda dalam menghadapi penggunaan data pasien yang tidak tepat sasaran pada masa sebelumnya. Bertrand menyadari bahwa seluruh data medis pasien tidak selalu bersifat anonymous karena penggunaan data medis memerlukan beberapa data konfidensial yang bersifat individual, sehingga berpotensi disalahgunakan. Hal tersebut menjadi alasan perlunya secara perlahan memperbaiki sistem informasi yang ada untuk bisa mengontrol penggunaan data, “siapa dan untuk apa penggunaan data tersebut”.

Hal yang berbeda dikemukakan oleh Charlotte, yakni terdapat beberapa data yang bersifat konfidensial dari pasien yang tidak perlu diberikan kepada pihak manapun. Ini dilakukan dengan mempertimbangkan privasi dan bahwa perlu adanya batasan mengenai definisi dan indikator konfidensial yang dapat diakses oleh publik. ICRC telah melakukan beberapa analisis yang menunjukkan bahwa seluruh data pasien dapat dianalisis tanpa melibatkan data konfidensial yang merugikan masyarakat. Pertimbangan bahwa sistem informasi dan penggunaan data oleh pihak kedua tidak dapat dikontrol setiap saat. Meta data analisis juga berpotensi disalahgunakan jika tidak didukung oleh legalitas yang ada. Di lain sisi, era demokrasi adalah era di mana seluruh data dapat dipergunakan publik sehingga menurut Solange, perlu adanya kesadaran dari berbagai pihak dalam menggunakan data yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat umum.

Isu cybercrime disadari semakin mengkhawatirkan bidang kesehatan karena data medis memuat informasi detail terkait individu, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tertentu. Inovasi telah banyak dilakukan untuk meminimalisir kejahatan terhadap data. Sistem informasi kesehatan tidak dapat dibandingkan dengan sistem informasi perbankan karena memuat data yang lebih rumit dan sistem yang lebih kompleks. Begitu pun dengan isu transfer data antar negara. Menurut Bertrand, Swiss dan negara Eropa lainnya belum dapat mengimplementasikan transfer data antar negara karena terkendala regulasi yang berlaku di negara masing-masing. ICRC telah melakukan transfer data antar negara namun masih dalam skala yang lebih kecil, dengan terlebih dahulu melalui proses engagement dari kedua negara dan justifikasi penggunaan data yang sesuai.

Umumnya, cybercrime adalah sesuatu yang tidak bisa dihentikan tetapi bisa diminimalisir potensi terjadinya dengan perbaikan sistem dan regulasi yang jelas.

Reporter: Muhamad Asrullah, MPH (PKMK UGM)

Workshop Seission

Pada sesi ini, peserta diberikan kesempatan menghasilkan rekomendasi mengenai “Community Health workers and digital revolution: How is it transforming healthcare”. Diskusi dimulai dengan perkenalan diri. Peserta berasal dari berbagai negara dengan latar belakang profesi yang berbeda-beda. Tujuan dari diskusi ini selain merumuskan rekomendasi mengenai kader kesehatan dan transformasi ke sistem pelayanan kesehatan, diharapkan juga sebagai information sharing forum mengenai kader kesehatan di berbagai negara dengan segala potensi yang dapat dikembangkan sesuai dengan revolusi teknologi.

Posisi Community Health workers dalam sistem kesehatan berbeda di setiap negara. Community health worker yang diposisikan di luar dari sistem karena tidak tercakup dalam organisasi profesi yang resmi. Melihat hal tersebut, revolusi yang dibuat mempertimbangkan community health worker sebagian bagian dari sistem kesehatan tetapi diposisikan di luar dari tenaga kesehatan misalnya dokter, perawat, dan lain-lain.

Hal yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun rekomendasi adalah kondisi sarana prasarana, regulasi, dan jumlah tenaga kesehatan lainnya. Rekomendasi yang dihasilkan dari sesi ini adalah:

Menimbang peran Community Health Worker yang sangat penting dalam menunjang kesehatan masyarakat, maka dianggap perlu memberikan pelatihan terkait pelayanan kesehatan dasar untuk meningkatkan kompetensi dalam pelayanan kesehatan dasar
Memfasilitasi community health worker dengan penggunaan teknologi informasi yang dapat diterapkan tidak hanya dalam upaya preventif, tetapi juga dalam aspek promosi kesehatan. Beberapa negara telah menerapkan penggunaan teknologi tetapi tidak secara menyeluruh ke segala aspek kesehatan dan tidak mencakup seluruh daerah.

Reporter: Muhamad Asrullah, MPH (PKMK UGM)

Lunch Session

Sesi ini membahas Information Technology as an Innovative approach to address Non-Communicable Disease. Pemateri terdiri atas Fiona Adshead dari NCD Alliance, Wayne Huey-Herng Sheu dari Chinesse Taipei Diabetes Education, Hsiu-His Chen dari National Taiwan University, Nilay D sah dari Mayo Clinici USA. Moderator dalam sesi ini adalah Ying Wei Wang dari University of Geneva.

Sesi dimulai dengan pemaparan mengenai gambaran NCD di dunia yang disampaikan oleh Fiona Adshead. Data menunjukkan bahwa terdapat 70% dari kematian di dunia disebabkan oleh NCD. 40% dari kematian di negara Low Middle income adalah kematian pada usia di bawah 70 tahun. Berdasarkan hasil dari beberapa studi juga menunjukkan bahwa NCD mempengaruhi perekonomian sebuah negara dan terbukti menurunkan 5% GDP dunia. Peluang penanggulangan masalah NCD yaitu dengan kerjasama lintas sektor yang berfokus pada pencegahan, manajemen, surveilans dan sistem kesehatan.

Wayne juga mengemukakan bahwa 4 penyakit yang menjadi penyakit terbanyak diderita penduduk dunia adalah penyakit kardiovaskular, diabetes, kanker, dan penyakit pernapasan akut. Rencana aksi global WHO 9 untuk mencegah dan mengendalikan penyakit menyediakan road-map dan target global untuk seluruh negara, termasuk negara-negara Asia. Wayne juga menyampaikan fakta bahwa dengan meningkatnya angka kematian di Asia akibat NCD menempatkan penyakit tersebut sebagai penyakit penyebab kematian terbanyak di Asia. Berdasarkan data WHO, 62% kematian di Asia disebabkan oleh NCD dan 8,5 juta orang meninggal setiap tahunnya dengan penyakit tersebut. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dibutuhkan kerja sama lintas sektor yang dapat di implementasikan untuk meningkatkan kesadaran terhadap pencegahan dan kontrol NCD.

Hsiu-His Chen juga dalam presentasinya mencoba membahas NCD berdasarkan pengalaman Taiwan. Selama 2 dekade terakhir, Taiwan melibatkan pemerintah, sektor swasta dan NGO bersama-sama mengembangkan strategi di setiap level. Di skala nasional, kebijakan kesehatan di pencegahan primer (misalnya pada pengurangan berat badan dan promosi berhenti merokok), pencegahan sekunder seperti skrining kesehatan, pencegahan tersier berupa asuransi kesehatan secara menyeluruh. Proses pencegahan ini juga melibatkan sistem informasi kesehatan yang baik dari setiap level pelayanan kesehatan. sistem informasi dapat berupa skrining dan demografi terkait promosi kesehatan, faktor risiko dan determinan perilaku kesehatan terkait NCD.

Nilay juga menyampaikan hasil analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi peran big data sebagai indikator penting dalam pencegahan NCD. Analisis yang dilakukan menggunakan Novel Analytic untuk mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan target pelayanan kesehatan pasien dengan kondisi kronis, dan peran teknologi digital untuk meningkatkan manajemen real-time. Nilay menemukan bahwa big data dapat menyajikan cara manajemen penyakit kronis dengan teknologi baru yang berpotensi mengubah cara tenaga kesehatan memberi pelayanan kepada pasien dengan kondisi kronis.

Reporter: Muhamad Asrullah, MPH (PKMK UGM)

Plenary4

Tema yang diangkat pada sesi ini adalah “Digital: What future for health profession”. Micaele Serafini dari Medecins Sans frontiers (MSF) bertindak sebagai moderator dalam sesi ini. Teknologi digital tidak hanya meningkatkan praktik yang ada tetapi mengarah pada terobosan yang menantang profesi kesehatan, mendefinisikan kembali jenis pelayanan dan mengganggu hierarki penyedia pelayanan kesehatan. Pasien memiliki akses ke informasi medis, tenaga kesehatan dipercayakan dengan semakin banyak tanggung jawab medis, sedangkan di sisi lain konsultasi via internet mulai diakui di beberapa negara. Isu ini akan dibahas oleh Vanessa Candeias dari World Econpmic Forum Switzerland, Mikhail Natenzon dari National Telemedicine Agency Russia, dan Xavier dari Switzerland.

Menurut Vanessa, dampak positif teknologi digital terhadap profesi tenaga kesehatan sekarang yakni terkait proses transfer data dan penggunaan data, kualitas pelayanan kesehatan, dan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi. Teknologi digital membantu dalam menyediakan informasi dan jasa yang dibutuhkan untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang efektif. Informasi yang berkembang saat ini terkait profesi kesehatan adalah berlandas pada guidelines dan tools yang ada di belahan dunia. Alat-alat dunia kesehatan yang sedang berkembang dan melibatkan teknologi canggih, misalnya dalam dunia onkologi, adalah contoh bagaimana akurasi dan presisi tetap dapat ditegakkan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

Mikhail menjelaskan bahwa digital revolution di dunia kesehatan dimulai dengan perbaikan fasilitas kesehatan yang menunjang pelayanan kepada masyarakat. Revolusi digital tidak dapat dilaksanakan jika kekurangan fasilitas penunjang. Hal ini diibaratkan Jika diagnosis tepat maka tindakan kesehatan dalam bentuk intervensi juga akan sesuai. Distance medicine juga bisa dilakukan jika memiliki fasilitas, berdampak pada efektivitas dan kualitas yang lebih baik. Pasien akan menerima resep dan melakukan konsultasi tanpa perlu menghabiskan biaya karena jauhnya akses. Implementasi Telemedicine di Republik Argentina juga menunjukkan hal yang sama bahwa hal yang perlu dilakukan adalah mengatur sumber daya kemudian memulai dengan mengkomunikasikan dengan provider dan unit yang lebih ahli. Telemedicine yang dikembangkan memiliki kelebihan jika telemedicine memenuhi standar internasional tetapi bisa diakses oleh masyarakat di daerah rural. Hal ini bisa terwujud dengan melakukan kerjasama dengan pihak swasta dan pemerintah. Contoh konkret yang telah dilakukan di Republik Argentina adalah tidak hanya menyediakan mobile laboratory, tetapi juga bisa melakukan komunikasi dengan mobile laboratory lainnya untuk melakukan koordinasi dengan tenaga kesehatan lainnya atau mengirimkan hasil pemeriksaan kesehatan pasien. Masalah yang muncul jika telemedicine diterapkan lintas negara adalah terkait bahasa dan regulasi yang berlaku di masing-masing negara.

Xavier menjelaskan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat bisa ditekan dengan menggunakan teknologi artificial intelligence. Biaya beberapa komponen dapat diminimalisir misalnya biaya yang ditimbulkan dari ketidakakuratan pemeriksaan serta waktu yang dibutuhkan dalam pelayanan.

Artificial intelligence memungkinkan untuk diterapkan di negara low-middle income dengan tenaga kesehatan yang terbatas. Sebaliknya, negara dengan negara dengan jumlah tenaga kesehatan yang tinggi, artificial intelegency tidak akan menggantikan posisi tenaga kesehatan. Xavier juga menambahkan bahwa sebuah sistem tidak dapat bertahan jika tidak didukung oleh tenaga kesehatan. Vanessa memberikan pendapat yang sama bahwa artificial intelegence dapat menjadi salah satu solusi dengan tidak menggeser posisi tenaga kesehatan.

Reporter: Muhamad Asrullah, MPH (PKMK UGM)