Pelatihan Sistim Informasi untuk UHC

[info_post_meta]

National Health Security Office Building, Room 201 and 202
Bangkok, Thailand

Beberapa negara di Asia sedang mempersiapkan Universal health coverage (UHC) sebagai salah satu strategi pembiayaan kesehatan untuk seluruh penduduknya. Beberapa negara seperti Thailand, Taiwan dan Korea telah menjalankan UHC sejak lebih dari 10 tahun yang lalu. Vietnam, Filipina, Kamboja, Malaysia dan Indonesia termasuk yang akan menuju era UHC. Pada prinsipnya UHC bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang mendapatkan pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan terhadap pembiayaan pelayanan kesehatan yang diterima (WHO). Sehingga UHC memiliki 4 komponen isu:

Sistem kesehatan yang efisien dan dikelola dengan baik untuk memenuhi prioritas kebutuhan kesehatan komunitas melalui layanan terpadu yang berpusat pada masyarakat dengan cara:

menginformasikan dan mendorong masyarakat untuk tetap sehat dan mencegah penyakit,
mendeteksi secara dini kondisi kesehatan;
memiliki kapasitas untuk mengobati penyakit, dan
membantu masyarakat dalam rehabilitasi.

Keterjangkauan – sebuah sistem pembiayaan pelayanan kesehatan secara “gotong-royong” sehingga setiap individu mampu membiayai pelayanan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.
Akses sumber daya kesehatan dengan mudah, termasuk obat-obatan esensial dan teknologi untuk mendiagnosa dan mengobati masalah medis.
Tersedianya tenaga kesehatan yang terlatih dan memiliki motivasi untuk memberikan layanan untuk memenuhi kebutuhan pasien berdasarkan pendekatan terkini (evidence based).

UHC memberikan dampak yang besar bagi perubahan kebiajakan di suatu negara, mulai dari penyediaan layanan kesehatan yang berjenjang dari kegiatan promotif sampai rehabilitatif (penguatan sistem rujukan), penyediaan sumber daya kesehatan yang merata (manusia, teknologi dan obat-obatan), pengelolaan pembiayaan kesehatan (kepesertaan jaminan, pembayaran klaim) dan tentunya penguatan sistem informasi UHC sebagai upaya untuk melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun perencanaan.

Dalam pengelolaan UHC, teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu unsur penting dalam mengelola sistem informasi jaminan kesehatan semesta (UHC). Berbagai kebutuhan informasi stakeholder dapat diakomodasi dengan memanfaatkan sistem informasi. Kegiatan monitoring, evaluasi, perencanaan dan pengambilan keputusan dapat dipercepat dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi. Secara operasional TIK juga berperan dalam meningkatkan efisiensi pelayanan UHC. Proses verifikasi kepesertaan, klaim elektronik, pelaporan rutin dan pengumpulan data rutin dapat dilakukan secara mudah.

Reportase Hari Ke-1

Welcome Address and Opening Remarks

Foto bersama peserta workshop yang mewakili negaranya masing-masing

Hari pertama meliputi lima sesi, yang diawali dengan perkenalan peserta yang terdiri dari beberapa negara, perwakilan NGO (Rockofeller, World Bank), fasilitator workshop yang berjumlah 30-an orang. Terdapat 5 perwakilan dari Bangladesh, 4 perwakilan dari Malaysia, 6 perwakilan dari Republik Laos, 7 orang dari India (Negara Bagian Karnataka) dan 4 perwakilan dari Indonesia. Sebagian besar perwakilan dari peserta merupakan tim IT yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi untuk pelaksanaan UHC di negaranya masing-masing.

Perwakilan Indonesia diwakili oleh praktisi rumah sakit (Sjamsul Arifin dari RS Sardjito dan dr. Agus Mutamakin dari RS Ciptomangunkusumo), perwakilan PT Askes diwakili oleh Jusran Mawardi dari Unit IT dan Akademisi dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Guardian Y. Sanjaya.

Gambaran Umum Universal Health Coverage (UHC)

Dr Suwit Wilbulpolprasert

Dr Suwit Wilbulpolprasert, Senior Advisor on Disease Control, Ministry of Public Health, Bangkok, Thailand menyampaikan gambaran umum UHC. UHC adalah suatu konsep reformasi pelayanan kesehatan yang mencakup beberapa aspek antara lain:

1). Aksesibilitas dan equitas pelayanan kesehatan,

2). Pelayanan kesehatan yang berkualitas dan komprehensif yang meliputi pelayanan preventif, promotif, curatif sampai rehabilitatif dan

3). Mengurangi keterbatasan finansial dalam mendapatkan pelayanan kesehatan bagi setiap penduduk.

Terdapat tiga dimensi pada UHC, yaitu

Penerima manfaat pelayanan kesehatan-seluruh penduduk (beberapa referensi menyebutkan suatu negara dikatakan tercapai jika lebih dari 80 persen penduduk terlindungi oleh asuransi kesehatan)
Ketersediaan pelayanan esensial yang merata dan aksesibel, dan
Cakupan perlindungan kesehatan-mulai dari pelayanan sederhana sampai pelayanan berbiaya mahal yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Di Thailand, konsep UHC dimulai sejak tahun 1975 yang meng-cover masyarakat miskin dan hampir miskin. Kemudian ditingkatkan pada peserta sukarela, pekerja formal, anak-anak dan orang tua (eldery). Perubahan lain pada dimensi UHC di Thailand adalah peningkatan kualitas pelayanan kesehatan secara merata yang dimulai pada tahun 1991 dengan motto “More health for money not more money for health”.

Sampai saat ini, terdapat tiga skema UHC di Thailand.

Social security scheme (SSS), yang mencakup kurang lebih 9.5 juta penduduk yang bekerja di sektor formal, yang dikelola oleh Kementrian Tenaga Kerja.
Civil servant medical benefit scheme CSMBS) yang khusus untuk pegawai negri dan dikelola oleh Kementrian Keuangan, mencakup 5,5 juta penduduk. CSMBS termasuk meng-cover pasangan dan anak.
Universal Coverage Scheme (UCS) untuksemua penduduk yang belum di-cover kedua skema lainya, seperti pekerja informal, anak lebih dari 20 tahun, orang tua, pekerja yang ter-PHK dan lain sebagainya. Dalam skema ini terdapat 47,8 juta penduduk yang ter-cover dan dikelola oleh National Health Security Office (NHSO).

Materi Presentasi

Manajemen Skema Universal Coverage

Dr. Samrit Srithamrongsawat , the Deputy Secretary General of NHSO

Dr. Samrit Srithamrongsawat , the Deputy Secretary General of NHSO menjabarkan pentingnya keorganisasian dalam mengelola NHSO. NHSO mengelola sebagian besar dari jaminan kesehatan semesta, termasuk mengelola data kepesertaan untuk ketiga skema yang ada (SSS, CSMBS dan UCS). Struktur organisasi NHSO dioptimalkan untuk melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi. Secara garis besar fungsi-fungsi yang ada dalam struktur organisasi di NHSO antara lain:

Pelayanan pelanggan dan right protection, terhadap peserta jaminan mapupun penyedia layanan yang dikontrak. Call center 24 jam non stop disediakan untuk memberikan pelayanan terhadap pelanggan. Jumlah panggilan dievaluasi baik jenis dan masalah yang dilayani. Termasuk secara berkala melakukan survey kepuasan pelanggan.

materi Persentasi

Site Visit National Helath Security Office (NHSO)

NHSO berada di kompleks kepemerintahan Thailand yang terintegrasi. Terdapat tiga ruangan penting dalam NHSO, antara lain manajemen klaim, data center dan call center.

Data Claim Office (e-claim)

Gambar: Peserta mengunjungi e-claim office dan berdiskusi dengan staf e-claim

Semua klaim rumah sakit dengan UCS (meng-cover 47,8 juta penduduk) mengirimkan klaim elektronik secara terpusat. Terdapat 1.200 rumah sakit yang melakukkan klaim ke data klaim office dengan total 30 ribu klaim per hari. Thailand telah melakukan sentralisasi klaim sejak tahun 2004, dimana semua klaim dikirimkan per hari oleh rumah sakit baik secara online maupaun menggunakan sistem informasi rumah sakit dengan standar data set yang telah ditentukan.

Terdapat 65 data set yang harus dikirimkan rumah sakit ke data center, seperti tindakan medis, obat, pelayanan kanker, pelayanan preventif dan promotif dan lain-lain, yang akan diproses dengan sistem DRG. Terdapat 40 staf yang ada di data center yang mengelola data klaim, tidak hanya memproses grouper klaim, tetapi juga melakukan menganalisis klaim yang masuk untuk menilai kelayakan klaim dan laporan tahunan. Maksimum 30 hari klaim rumah sakit harus di-reimburst oleh NHSO.

Data Center

Gambar: Ruangan Data Center yang mengelola infrastruktur TIK untuk NHSO

Data center merupakan fasilitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang ada di NHSO. Terdapat beberapa tim yang mengelola infrastruktur ini antara lain, technical support, network, application dan database. Infrastruktur dibangun tahun 2004 dengan hanya terdiri dari 4 server sampai sekarang terdapat 36 server untuk mendukung pengelolaan data dan informasi di seluruh Thailand, termasuk 13 kantor cabang yang ada.

Data center memiliki data backup yang lokasinya kurang lebih 20 KM dari server utama. Beberapa fungsi lain dari infrastruktur ini adalah menghubungkan database kepesertaan dengan data kependudukan yang dimiliki oleh Kementrian Dalam Negri.

Call Center

Gambar: Call Center 24 jam dengan nomor khusus 1330 untuk pelayanan pelanggan baik peserta jaminan maupun penyedia layanan kesehatan

Call center dibuat untuk layanan pelanggan, baik peserta jaminan mapun penyedia layanan kesehatan (rumah sakit). Call center beroperasi 24 jam sehari dengan 43 operator yang dibagi dalam 3 shift jaga. Call center menerima kurang lebih 1.000 panggilan per hari, yang mayoritas dari peserta yang menanyakan skema jaminan yang dimiliki dan komplain terhadap pelayanan kesehatan. Untuk kasus-kasus khusus dilakukan follow up secara intensif. Dalam 1 bulan, kurang lebih 4.000 kasus di-follow up dengan 97 persen terselesaikan.

Materi Persentasi

Pengalaman 10 Tahun UHC di Thailand

Walaiporn Patcharanarumol

Walaiporn Patcharanarumol, researcher in health care financing International Health Policy Program (IHPP), Ministry of Public Health menyampaikan beberapa temuan hasil reviewer independen terkait dengan pelaksanaan UHC di Thailand kurn waktu 2001-2010 (10 tahun). Independen reviewer yang terdiri dari narasumber nasional dan internasional melakukan review dengan memfokuskan aspek pembuatan kebijakan UHC, konteks lingkungan, pelaksanaan kebijakan, tata kelola UHC dan dampak pelaksanaan UHC.

Beberapa temuan dijabarkan secara komprehensif dalam sebuah buku “Thailand’s Universal Coverage Scheme: Achievement and Challenge”

UHC Thailand telah tercapai dengan tiga skema asuransi kesehatan sosial (SSS, CSMBS dan UCS). UCS merupakan skema terbesar dan dominan di Thailand yang meng-cover kurang lebih 47,8 juta penduduk Thailand.

Jika dilihat lebih jauh, pelaksanaan UHC dilatarbelakangi oleh beberapa hal:

Adanya bukti terhadap ketidakmerataan pelayanan kesehatan pada akhir tahun 1990an, yang dapat dilihat dari 18 juta penduduk pada saat itu tidak terlindungi asuransi kesehatan, pelayanan kesehatan yang tidak terdistribusi ke seluruh Thailand, termasuk kualitas pelayanan kesehatan yang tidak merata.
Secara konstitusi telah memiliki pondasi yang kuat dengan adanya UU National Helath Security Act tahun 2002.

Tiga faktor penting yang mendorong keberhasilan UHC di Thailand adalah komitmen politik, pergerakan sosial dan sumber daya manusia yang menguasai UHC (know how) melalui penelitian dan bukti-bukti ilmiah yang kuat.

Dalam pelaksanaannya, keberhasilan UHC disebabkan karena beberapa hal:
Sumber pembiyaaan yang pasti. Sumber pembiayaan UHC bersifat tetap yang berasal dari pajak. Penghitungan dilakukan per-kapita per tahun yang mengalami peningkatan dari tahun-ke tahun. Hal ini juga didukung dengan kebijakan pemerintah dengan tingginya persentasi pengeluaran negara untuk kesehatan (tahun 2011 sebesar 14 persen dari total pengeluaran pemerintah untuk kesehatan), salah satunya untuk membiayai UHC.
UHC memberikan pelayanan yang komprehensif meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, kecelakaan, kegawat-daruratan, pelayanan preventif dan promotif dengan mekanisme kontrak terpusat. Jejaring penyedia layanan kesehatan di satu kabupaten (rumah sakit dan primary care unit), melakukan kontrak kerjasama dengan NHSO berdasarkan jumlah populasi yang dilayani dalam satu distrik tersebut.
Fokus pelayanan ditekankan pada primary care unit sebagai gatekeeper terhadap pelayanan lanjutan. Penguatan sistem pelayanan kesehatan diutamakan pada penyediaan layanan primer yang komprehensif di seluruh Thailand, yang didesain untuk efisiensi dan pemerataan pelayanan kesehatan.
Mekanisme pembayaran pelayanan kesehatan yang diberikan secara kapitasi untuk semua pelayanan rawat jalan dan DRG untuk pelayanan rawat inap (Close-end provider payment)
Memanfaatkan sumber daya dan kebijakan kesehatan yang sudah ada seperti, kebijakan tersedianya primary health center di setiap kecamatan, kebijakan PTT bagi tenaga kesehatan minimal tiga tahun yang mencakup dokter, dokter gigi, perawat dan farmasi.

Beberapa faktor lain yang mendukung keberhasilan adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu perencanaan, monitoring pelayanan dan evaluasi kegiatan UHC.

Reportase Hari Ke-2

Health System Component for UHC

Walaiporn Patcharanarumol

Salah satu yang paling menonjol dalam mempersiapkan UHC menurut Walaiporn Patcharanarumol adalah penguatan pelayanan primary care di Thailand. Tahun 1980 dimulai pergerakan penguatan sistem kesehatan nasional di Thailand dengan menekankan daerah rural. Selama 5 tahun, pembiayaan kesehatan diarahkan pada daerah rural tanpa ada investasi dana untuk daerah perkotaan. Beberapa agenda peningkatan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan di daerah antara lain pemberian insentif yang besar bagi tenaga kesehatan yang bekerja ke daerah rural. Kemudian pendidikan kesehatan gratis bagi putra-putri daerah yang kembali ke daerahnya. Diikuti kejelasan jenjang karir bagi tenaga kesehatan yang bekerja di daerah (level 1 sampai level 11). Lalu, perbaikan dan penambahan insfrastruktur kesehatan, peralatan medis dan penyediaan obat dan sediaan farmasi yang mencukupi. Terakhir, penyediaan rumah, transportasi dan rekreasi bagi tenaga kesehatan yang berkerja di daerah rural.

Sistem pelayanan kesehatan di Thailand menggunakan sistem rujukan berjenjang, mulai dari primary care unit (PCU) yang berjumlah kurang lebih 8.000 PCU seluruh Thailand, 800 rumah sakit distrik sebagai rumah sakit sekunder dan rumah sakit tersier yang biasanya di level provinsi dan atau rumah sakit pendidikan. PCU juga disebut sebagai rumah sakait promotif dan preventif (P&P). Tiap PCU dan rumah sakit memiliki standar minimum layanan yang ditetapkan secara nasional.

Untuk primary health unit (PCU) atau istilah lain Rural Health Center (PHC) setidaknya memiliki: pertama, terdiri dari 3-8 staf (sebagian besar adalah perawat yang lulus dari MOPH nursing school). Kedua, setiap PCU mengkover 5.000-10.000 jumlah penduduk. Ketiga, melakukan kontrak kerjasama dengan district hospital untuk mekanisme rujukan. Keempat, jika tidak ada dokter, district hospital yang akan merotasi dokternya ke PHC secara bergilir. Kelima, sistem rekam medis menggunakan unik ID dari pencatatan sipil dan disimpan dalam bentuk family folder untuk memastikan pelayanan dokter keluarga yang komprehensif. Keenam, sekarang merevolusi menjadi sub-districy health promotion hospitals. Ketujuh, berbagai skema insentif disediakan, salah satunya dalam bentuk penghargaan tiap tahun bagi PHC yang sudah mencapai standar pelayanan yang telah ditetapkan.

District hospital merupakan layanan rujukan pertama bagi PCU. District ini terdiri dari 2-8 dokter mengakomodasi sampai 50.000 populasi. Terdapat setidaknya 2 dokter spesialis terutama penyakit dalam dan bedah, serta 60-150 tempat tidur. Kemudian, district juga menyediakan berbagai pelayanan, termasuk mobile clinic untuk menjangkau daerah-daerah pelosok. NHSO mengkontrak rumah sakit district yang sudah memiliki jejaring layanan primer. Pasien/peserta UHC harus mengikuti mekanisme rujukan dimana mereka terdaftar. Jika pasien melakukan bypassing primary care dimana dia terdaftar, maka pasien harus membayar sendiri 100 persen biaya kesehatannya. Namun demikian pasien memiliki keleluasan untuk pindah kepesertaan dari satu PHC ke PHC lain maksimum 4 kali per tahun.

Gambar: Kontrak Jejaring Pelayanan Kesehatan antara NHSO dan Rumah Sakit Distrik

Perubahan pola pelayanan rujukan dari tahun 1977-2010 menunjukkan meningkatnya presentasi pelayanan primary health care dari tahun ke tahun. Jumlah kunjungan Primary health center hanya 29 persen dari total kunjungan pada tahun 1977, dan tahun 2010 meningkat menjadi 54 persen. Reformasi pelayanan rujukan didukung dengan peningkatan alokasi anggaran kesehatan dari tahun ke tahun, mulai dari 3.4 persen di tahun 1972 menjadi 8.1 persen pada tahun 2004, kemdian tahun 2011 mencapai 14 persen dari anggaran nasional. Ini penting bagi Thailand untuk mendukung UHC.

Mekanisme pembayaran pelayanan kesehatan juga mengalami transformasi, yang pada awalnya hanya sebatas pada pembayaran kegiatan kuratif dengan mekanisme kapitasi untuk layanan rawat jalan dan DRG untuk layanan rawat inap, ditambah beberapa skema reimburstment bagi fasilitas kesehatan untuk beberapa aktivitas yaitu promotif dan preventif dengan mengcover palayanan screening (screening kanker tertentu, screening TB, dll). Diikuti, penggantian biaya untuk pelayanan Outreach ke masyarakat. Terakhir, kegiatan Home Visit dengan menggunakan sistem family folder. Integrasi pelayanan kesehatan menjadi syarat bagi terselenggaranya universal health coverage .

Site Visit ke Provinsi Samutsongkhram

Samutsongkhram provinsi berada kurang lebih 100 KM dari Bangkok, di sebelah barat Kota Bangkok. Provinsi ini merupakan salah satu provinsi kecil di Bangkok yang terdiri dari 191.000 jumlah penduduk. Terdapat 3 rumah sakit district di Provinsi, dimaan rumah sakit terbesar adalah RS Somdejphraphutthalertla yang memiliki 311 tempat tidur. Khusus untuk provinsi ini, kontrak dengan NHSO dilakukan langsung dengan 1 provinsi (bukan level distrik), berikut jejaring 3 rumah sakit yang ada dan 50 primary care unit yang terdaftar. Sehingga setiap warga di Propinsi ini memiliki keleluasan untuk mendapatkan pelayanan di salah satu dari 50 PCU yang ada dan 3 rumah sakit rujukan yang tersedia (Berbeda dengan yang lain, umumnya 1 peserta terdaftar di salah satu primary care dan satu rumah sakit rujukan).

Dinas Kesehatan Provinsi Samutsongkhram

Dinas Kesehatan membantu proses administrasi kepesertaan, mengkoordinasi kontrak kerjasama dengan NHSO dan membantu pencatatan dan pelaporan rutin pelayanan kesehatan. Dalam pelayanan registrasi peserta.

Rumah Sakit Somdejphraphutthalertla

Rumah sakit Somdejphraphutthalertla merupakan salah satu rumah sakit sekunder rujukan di provinsi Samutsongkhram. Didukung oleh 883 staf medis dan non medis RS ini melayani mayoritas penduduk di Provinsi Samutsongkhram dengan 19 jejaring primary health center.

RS masih menggunakan pencatatan konvensional, rekam medis kertas yang disimpan berdasarkan family folder. Selain mengelola berkas rekam medis, unit rekam medis rumah sakit juga melakukan entri data pelayanan pasien, baik rawat inap maupun rawat jalan ke dalam sistem yang berbasis elektronik. Hasil entri-an ini digunakan untuk kepentingan lain seperti:

Unit statistik rumah sakit akan menganalisis data elektronik untuk menghasilkan informasi yang digunakan manajemen rumah sakit dalam pengambilan keputusan, melakukan perencanaan (terutama untuk proyeksi pembiayaan kesehatan tahun berikutnya), monitoring dan evaluasi pelayanan rumah sakit.
Unit klaim rumah sakit menggunakan data elektronik untuk keperluan klaim dan kelengkapan data yang harus dikirimkan ke NHSO

Gambar: Ruang penyimpanan berkas rekam medis dengan sistem family folder. Tampak petugas RS melakjukan entri data rekam medis ke dalam sistem komputer

Bagian pendaftaran telah menggunakan sistem berbasis elektronik yang fungsinya untuk melakukan pencatatan data demografi pasien (tersimpan di dalam database internal rumah sakit). Selain itu, dengan akses internet yang stabil, rumah sakit langsung terhubung dengan jaringan internet dan database kepesertaan di NHSO. Dengan demikian rumah sakit dapat melakukan verifikasi kepesertaan dan skema jaminan kesehatan untuk semua pasien yang datang.

Gambar: Sistem berbasis komputer di bagian pendaftaran digunakan untuk verifikasi kepesertaan dan skema jaminan kesehatan yang dimiliki oleh pasien

Gambar: Rekam medis kertas yang digunakan untuk dokumentasi medis pelayanan pasien di rumah sakit.

Materi Persentasi

Jejaring Primary Care Provinsi Samutsongkhram

Primary care unit merupakan unit terkecil pelayanan kesehatan di Thailand. Primary care terdiri dari 2-8 staf tetap. Di primary care tempat kunjungan, jumlah staf tetap hanya 6 orang, terdiri dari kepala primary care, staf teknis, 2 perawat dan 2 Thai traditional medicine. Primary care juga memiliki health volunteer yang berasal dari desa-desa di sekitar primary care. Primary care beroperasi dari jam 7.30 sampai jam 19.00, mengcover 6 desa, 5.229 penduduk (1.053 kepala keluarga), dengan rata-rata kunjungan 50 pasien per hari atau 18.000 pasien per tahun.

Gambar: Pelayanan pasien di primary care Samut Songkhram dengan dokumentasi medis secara elektronik.

Hampir semua primary care di provinsi Samut Songkhram menggunakan sistem yang berbasis komputer.

Gambar: Sistem berbasis komputer digunakan di primary care.

Reportase Hari Ke-3

UHC Measurement and Monitoring

Dr. Supon Limwattananon dari NHSO

Prinsip dari monitoring UHC adalah mengelola informasi kesehatan. Dr Supon Limwattananon dari NHSO menjelaskan aktivitas ini lebih kepada bagaiamana mengelola informasi agar dapat membantu pengambilan keputusan untuk melakukan transformation terhadap perbaikan. Kunci pentingnya adalah menyajikan informasi tersebut sebaik mungkin sesuai dengan target penerimanya/kebutuhan user yang bervarisai, terutama bagi dokter!

Evaluasi dapat dilakukan secara luas untuk melihat dampak atau outcome suatu program terhadap status kesehatan. Dengan demikian, sumber datanya dapat diperoleh dari 1). Data populasi seperti survey kesehatan rumah tangga, survey penduduk, dan 2). Data rutin fasilitas kesehatan seperti laporan pelayanan pasien, laporan klaim dan sebagainya. Keduanya penting untuk mendukung informasi kesehatan secara komprehensif. Data rutin sebagai contoh, tidak bisa menjawab pertanyaan faktor resiko penyakit dan health responsiveness. Sebaliknya data populasi tidak bisa menjawab utilisasi pelayanan kesehatan.

Beberapa sumber data lain yang penting untuk UHC adalah data pencatatan sipil dan vital statistik. Integrasi dengan data pencatatan sipil dan vital statistik (umumnya dikoordinasi oleh kementrian dalam negri) akan membantu proses transaksional data di level operasional. Sebagai contoh validitas kepesertaan dan skema penjaminan yang dimiliki seseorang, status kelahiran dan kematian seseorang dan bahkan dapat melakukan analisis terhadap penyebab kematian.

Sumber data tersebut dianalis untuk beberapa tujuan antara lain menilai outcome kesehatan, melakukan estimasi financial risk protection, mengevaluasi utilisasi kesehatan, dan mengevaluasi ketersediaan sumber data kesehatan. Salah satu aspek dari UHC yang belum banyak dievaluasi adalah isu kesetaraan (equity), terutama kesetaraan antara populasi miskin dan populasi tidak miskin dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, yang menjadi salah satu aspek penting UHC (accesibility and equity). Dalam publikasi King, Harper and Young, 2012 menunjukkan bahwa negara maju dengan angka harapan hidup tinggi lebih peduli terhadap isu kesetaraan. Dalam presentasinya, Dr Supon menunjukkan bagaiman data survey rumah tangga dapat digunakan untuk menilai kesetaraan pelayanan kesehatan.

Download Presentasi

Collaboration between Ministry ICT, MoHP, and NSO

Ms. Jirawan, NSO Advisor, Former NSO Director

Pada awal diterapkannya universal health coverage di Thailand, data populasi NSO digunakan untuk penghitungan proyeksi kebutuhan dana asuransi kesehatan secara kapitasi yang perlu dipersiapkan pemerintah. Kolaborasi ini dilanjutkan terutama dalam menyediakan data untuk melakukan monitoring dan evaluasi kesehatan. Ms. Jirawan dan Ms. Rajana mempresentasikan bagaiamana Badan Statistik Nasional (NSO) dapat membantu melakukan survey populasi, seperti survey kesehatan rumah tangga, survey demografi kesehatan dan lain sebagainya, secara berkala yang dapat digunakan oleh NHSO dan kementrian kesehatan untuk menilai capaian UHC.

Kolaborasi ini terus dilakukan dan mendorong NSO untuk melakukan perubahan proses bisnis dan pelayanan statistik yang dilakukan. Terdapat 3 pelayanan utama NSO untuk sektor kesehatan pertama, statistic production, seperti melakukan beberapa survey kesehatan seperti survey kesehatan rumah tangga, survey konsumsi alkohol, survey HIV/AIDS dan survey faktor resiko merokok. Kedua, pelayanan statistik, seperti pemberian pelatihan statistik, konsultasi instrumen survey, serta kolaborasi internasional. Ketiga, manajemen statistik nasional yang termasuk didalamnya adalah penyediaan standar data demografi nasional seperti jenis pekerjaan, tipe pendidikan yang digunakan secara nasional.

Ms. Rajana, current NSO Director

Saat ini, terdapat 21 stakeholder dari departemen dan lembaga berbeda, yang telah bekerjasama dengan NSO terkait ketiga aspek tersebut.eberapa tantangan di sektor kesehatan yang perlu dimasukkan dalam survey terkait kesehatan adalah: agar dapat melakukan estimasi terhadap faktor resiko dan faktor pendukung kesehatan seperti kondisi fisik populasi dan perilaku populasi. Kemudian, menilai status kesehatan dengan data vital statistik dan penyebab kesakitan dan kematian. Terakhir, mengevaluasi kinerja sistem pelayanan kesehatan dengan berbagai indikator seperti ketersediaan sumber daya kesehatan, aksesibilitas pelayanan kesehatan dan outcome kesehatan.

Download Presentasi

Achieving UHC with support IT

Ms. Netnapis

Teknologi informasi dan komunikasi (ICT) merupakan pendukung penting keberhasilan UHC. Jika dilihat dari framework pelaksanaan UHC yang direkomendasikan Joint Learning Networks (JLN), ICT masuk sebagai kebutuhan fungsional UHC. Saat ini lebih dari 100 staff bekerja terkait dengan pengembangan, implementasi dan maintenance ICT untuk NHSO, dengan lebih dari 1.200 rumah sakit, 10.000 primary health centers, 77 provinsi dan 13 kantor cabang yang terhubung dengan NHSO melalui jaringan internet. Pengeluaran ICT untuk infrastruktur, pengembangan sistem dan pemeliharaan kurang lebih 100 juta Baht per tahun (10% dari total pengeluaran operasional NHSO).

Terkait dengan aktivitas TIK dalam NHSO, Ms. Netnapis menjelaskan terdapat 6 core business dari departemen ICT NSO, yaitu pertama, strategic planning. Tahun 2003 Biro Teknologi dan Informasi NHSO membuat master plan IT yang mencakup 3 kebutuhan besar, 1). Arsitektur jaringan yang menghubungkan seluruh stakeholder terkait (kantor cabang, rumah sakit, primary care, kementrian dalam negri), 2). Arsitektur database sebagai data center untuk mengakomodasi variasi data yang dikumpulkan dari berbagai macam stakeholder, termasuk skema interoperabilitas antar multiple sistem dan 3). Arsitektur aplikasi untuk mengakomodasi transaksi data, manajemen data dan excecutive information systems. Kedua, health provider registration systems yang digunakan secara nasional. Ketiga, beneficaries enrollement atau pendaftaran kepesertaan secara nasional. Penduduk Thailand dapat melakukan pendaftaran kepesertaan melalui jejaring fasilitas kesehatan, kantor cabang dan primary health center di seluruh Thailand. Termasuk yang dikembangkan adalah integrasi dengan data pencatatan sipil, sehingga NHSO juga berperan dalam melakukan cleaning data kependudukan. Update data kependudukan dengan database Kementrian Dalam Negri dilakukan secara otomatis melalui Enterprise Application Integration (EAI). Kementrian Dalam Negri mengirimkan data secara otomatis tiap malam ke NHSO untuk update kepesertaan seperti kelahiran, kematian, perubahan nama, perubahan alamat (baik alamat tempat tinggal maupun alamat tempat terdaftarnya pelayanan kesehatan).

Keempat, Fund management, seperti klaim elektronik dari rumah sakit, reimburstment yang terintegrasi dengan sistem bank. Data yang terkumpul di data center juga dimanfaatkan untuk menganalisis proyeksi kebutuhan anggaran tahun berikutnya. Penting untuk dipertimbangkan mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh UC Scheme.

Pelayanan rutin menggunakan kapitasi untuk semua pelayanan rawat jalan dan penggunaan DRG untuk pelayanan rawat inap. Terkait dengan DRG, terdapat departemen lain di Kementrian Kesehatan yang melakukan pengembngan dan update DRG.
Pay on top untuk pelayanan kesehatan yang berbiaya mahal.
Pembayaran lain yang diakibatkan oleh kesalahan medis, biaya depriviasi, pengobatan tradisional dan insentif khusus untuk primary health unit yang mencapai standar pelayanan tertentu.

Kelima, health service quality control. Bekerjasama dengan Biro Audit NHSO, biro ICT menyediakan data elektronik untuk membantu monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan. Selain itu, fasilitas data warehouse dengan data yang masuk hampir real time, digunakan untuk pengembangan decision support systems (alert, reminder) untuk mendukung quality control seperti alert terkait angka kejadian tinggi readmission untuk kasus yang sama, angka kejadian tinggi untuk operasi tertentu dan lain sebagainya.

Keenam, Consumer protection dalam bentuk call center dengan nomor khusus dan beroperasi 24 jam sehari. Beberapa inovasi ICT diperkenalkan dalam pengelolaan NHSO untuk membantu peningkatan efisiensi pelayanan kesehatan dalam skema UHC, antara lain: pertama, e-payment sistem yang terhubung dengan sistem perbankan, sehingga memudahkan untuk proses reimbursment ke rumah sakit. Kedua, Smart Vendor Management Inventory (VMI), yang pada dasarnya adalah inventory systems dalam mendukung pembelian obat, sediaan farmasi dan bahan habis pakai secara terpusat (centralized purchasing), terutama untuk medical product yang berbiaya mahal dan volumenya besar. Dengan pembelian terpusat ini dapat mengurangi biaya pembelian medical product nasional sampai 50 persen, mengurangi pembelian medical product yang slow movement, Ketiga, Antidot Distributin Systems yang mengakomodasi distribusi antidotum secara nasional sehingga dapat menjamin ketersediaanm, mengoptimalkan penggunaan dan distribusi obat-obatan antidotum secara nasional.

Beberapa isu terkait pemanfaatan ICT lainnya yang penting adalah pertama, penentuan standar data set untuk mendukung interoperabiltias antar sistem. NHSO mengembangkan 50 tabel data set untuk mendukung UHC. Kedua, dengan jumlah staf yang terbatas, beberapa kegiatan dioutsourcing-kan dengan tenaga ahli dari luar, baik vendor, research center. Ketiga, dalam mendesain sistem informasi, NHSO menggunakan 99,9 percent of service level agreement untuk menjamin pelayanan ICT yang diberikan. Real time application cluster digunakan untuk mencapai service level agreement. Keempat, disaster site (DR site) disediakan di lokasi yang berbeda dengan jarak 20 km dari server pusat. Disaster site (DR Site). Mekansime backup dilakukan secara bertingkat sesuai dengan prioritas data. Data kepesertaan dan data klaim menjadi prioritas utama backup yang dilakukan setiap hari. Back up mingguan digunakan untuk data dan applikasi, sedangkan full backup dilakukan per bulan.

Reportase Hari Ke-4

Enrollment Systems and Eligibility Checking Mechanism in Thailand

Ms. Netnapis

Dalam presentasinya Ms. Netnapis Suchonwanich memaparkan pentingnya pencatatan sipil sebagai salah satu sumber data untuk berbagai kebutuhan. Terkait dengan UHC, manfaat yang paling nyata adalah penghitungan kapitasi berdasarkan jumlah penduduk yang sebenarnya. Walaupun jika pencatatan sipil tidak tersedia, dapat menggunakan data sensus penduduk. Namun demikian, sensus penduduk tidak bisa digunakan untuk pengecekan kelayakan dan skema kepesertaan yang diikuti oleh seseorang, seperti halnya pencatatan sipil. Dalam presentasinya membahas 2 aspek, pertama pencatatan sipil dan kedua pencatatan penyedia layanan kesehatan.

Pencatatan Sipil (Civil registration)

Pencatatan sipil merupakan pencatatan kependudukan permanen terhadap seseorang, baik terkait kelahiran seseorang, kematian, pernikahan, perceraian, perpindahan penduduk dan lainya. Di Thailand, bayi baru lahir harus didaftarkan ke pencatatan sipil maksimal 15 hari dengan denda 200 Baht keterlambatan pendaftaran. Sedangkan untuk kematian minimal 1×24 jam harus dilaporkan ke kantor pencatatan sipil. Minimal data set ditetapkan negara untuk pencatatan sipil, termasuk ID unik untuk setiap penduduk

Di Thailand ID unik ini telah di-maintainance sejak tahun 60an. Dengan TIK saat ini ID unik dimaintainance dalam satu database pusat. ID terdiri dari 13 digit dengan beberapa arti: pertama, digit pertama: menerangkan penduduk yang lahir sebelum 1984, terlambat mendaftarkan. Kedua, 2 digit berikutnya menerangkan provinsi dimana penduduk terdaftar pertama kali. Ketiga, 2 digit berikutnya menerangkan district dimana penduduk terdaftar pertama kali. Keempat, 5 digit selanjutnya berkaitan dengan nomor acak yang diperoleh secara otomatis untuk membedakan satu dengan lainnya. Kelima, 2 digit berikutnya kelompok penduduk. Keenam, 1 digit terakhir digunakan untuk fungsi check sum (verifikasi keaslian dan keabsahan secara elektronik).Terkait kepentingan UHC, data dari pencatatan sipil selalu diupdate ke Database Pusat Kementrian Dalam Negri setiap 15 menit (umumnya data kematian dan data kelahiran). Tiap malam database Kementrian Dalam Negri mengupdate data kependudukan ke database NHSO untuk update data kepesertaan jaminan kesehatan.

Pendaftaran Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Health Provider ID)

Berbeda dengan pencatatan kepesertaan yang memanfaatkan data kependudukan, pendaftaran fasilitas pelayanan kesehatan (seperti rumah sakit, primary health center) difasilitasi oleh NHSO. Tidak ada pengaturan khusus terhadap ID Fasilitas Kesehatan, hanya 5 nomor acak yang digenerate oleh sistem secara otomatis, yang didapatkan pada saat pertama kali registrasi ke Ministry of Public Helath (MOPH). Untuk fasilitas pemerintah, registrasi hanya dilakukan sekali, tetapi untuk fasilitas swasta seperti apotik, klinik swasta dan laboratorium swasta harus dilakukan pembaruan setiap tahun sekali.ID Faskes penting untuk pendaftaran pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan (beneficaries enrollment) untuk ketiga UHC scheme (SSS, CSMBS and UCS). Prinspinya enrollment beneficaries adalah one to one registration. Kedepan untuk reimburstment pelayanan kesehatan yang terintegrasi dengan sistem perbankan.

Bagaimana ID card ini digunakan di fasilitas kesehatan? Untuk penduduk yang tidak memiliki ID Card (umur < 7 tahun) dapat menggunakan booklet registrasi kependudukan yang didapat oleh setiap kepala keluarga (kartu penduduk). Petugas kesehatan cukup memasukkan 13 digit ID unik pasien untuk melihat kelayakan skema jaminan kesehatan yang dimiliki secara online (terhubung dengan database NHSO dan Kementrian Dalam Negri). Sedangkan untuk pasien yang sudah memiliki kartu ID, dapat menggunakan card reader untuk membaca secara otomatis kelayakan jaminan kesehatan yang dimiliki. Beberapa inovasi pernah diterapkan seperti menggunkan Kios Verifikasi Otomatis, dimana pasien bisa langung melakukan pendaftaran pelayanan kesehatan secara mandiri.

Pengecekan eligibilitas kepesertaan penting dilakukan sebelum pelayanan kesehatan untuk 1). Mengurangi penyalahgunaan kartu, 2). Update informasi kepesertaan. Mekanisme verifikasi dengan database pusat menggunakan web services Richplain Platform (RCP). Walaupun telah terfasilitasi secara elektronik beberapa permasalahan masih terjadi: misalnya perlu waktu lama bagi penduduk untuk pindah dari satu skema ke skema lainnya. Sebagai contoh pensiunan pegawai negri sipil pindah dari skema CSMBS ke UC scheme, atau dari UC scheme to SSS or CMSB scheme, membutuhkan waktu hingga 5 bulan. Hal ini menjadi indikator penting untuk proses penyempurnaan sistem kepesertaan jaminan kesehatan di Thailand. Lalu, registrasi kelahiran masih kombinasi antara manual dan elektronik, terutama proses keluarga mendaftarkan bayi yang baru lahir. Harapannya, sertifikat kelahiran dapat dilakukan secara otomatis (Seamless operation of birth certificate), sehingga mempermudah proses administrasi bagi penduduk Thailand.

Gambar: Proses pengeluaran sertifikat kelahiran yang bisa dioptimalkan dengan TIK

Asuransi kesehatan untuk pendatang luar negri, yang projeknya baru dimulai bulan Juli 2013, harapannya dapat meng-cover non-Thai residen, termasuk mengidentifikasi personal (finger print and foto).

Bureau of Registration Administratin

Head of Technology Division of BORA

Divisi IT meruapakan salah satu bagian dari struktur organisasi Bureau of Registration Administration (BORA), selain divisi Civil registration, ID card dan Registration Support.

Penataan kartu ID di Thailand dilakukan sejak tahun 60-an. Tahun 1962 kartu ID menggunakan kertas yang ditulis tangan. Sistem komputer dengan database terpusat mulai diperkenalkan tahun 1987-1996, termasuk mengakomodasi foto diri. Walaupun bentuk fisik ID Card masih dalam bentuk print out. Pada saat itu butuh waktu lebih dari 3 bulan bagi penduduk untuk mendapatkan kartu ID yang dikeluarkan hanya dari Pusat (computer based using centralized processing systems, inlcude photo). Dengan konsep yang sama, tahun 1997-2005 terdapat perubahan bentuk kartu fisik, yang menggunkan magnetic card. Kemudian baru tahun 2005-sampai sekarang menggunakan smart card yang dapat menyimpan data lebih banyak.

Software dikembangkan secara mandiri mulai dari stand alone systems (1995), menggunakan sistem yang terdistribusi pada tahun 1998 (distribution systems) dan tahun 2005 mulai menggunakan centralized systems. Pada tahun 2012 telah dikembangkan aplikasi untuk layanan mobile unit dan self service systems.

Infrastruktur utama dalam mengelola data dan smart card berada di Provinsi Pathum Thani (25 KM dari Bangkok), dengan back up site in Bangkok. Infrastruktur terus ditambah untuk mempermudah proses transaksi data secara elektronik. Sampai saat ini, terdapat 9 pusat data, dengan database yang tersinkronisasi antara satu dengan lainnya (sub-database) untuk melayani semua wilayah di Thailand. Dengan mekanisme ini, dapat memastikan validitas data kependudukan dan mengurangi adanya kartu palsu.

Untuk pelayanan kartu kependudukan, terdapat lebih dari 1.000 kantor layanan kartu ID (client services) yang dapat memberikan layanan kependudukan di Thailand dan telah terhubung secara realtime dengan pusat data kependudukan Thailand. Termasuk inovasi pembuatan outlet-outlet layanan di Mall, stasiun kereta dan 154 mobile unit (van with satellite).

Dengan mempertimbangkan keamanan, untuk aksesibilitas informasi didalam kartu secara umum terdapat 3 level aksesibilitas ke kartu ID, user dengan hak mengedit, user dengan hak melihat dan user dengan hak admin.Semua riwayat aksesibilitas, perubahan data tercatat siapa dan kapan dilakukan perubahan tersebut (Audit trail).

Site Visit of Civil Registration

D Card processing (physical processing)

Gambar: Tumpukan kartu chip kosong dari perusahaan rekanan yang siap untuk diproses.

Salah satu fasilitas yang ada di kantor pusat Biro Registrasi dan Administrasi (BORA) adalah pemrosesan kartu fisik ID nasional untuk didistribusikan ke seluruh Thailand. Dalam satu bulan dapat mempersiapkan 1,2 juta kartu yang siap untuk didistribusikan dan digunakan di seluruh unit layanan registrasi dan administrasi. Terdapat lebih dari 1.000 outlet layanan kartu ID di Thailand yang telah terintegrasi secara online, termasuk layanan khusus di Mall dan stasiun kereta api. Proses persiapan kartu antara lain:

Gambar: Proses mempersiapkan kartu chip untuk dijadikan kartu ID resmi.

Kartu yang dipersiapkan harus mempertimbangkan keamanan dan ketahanan. Menurut penelitian, kartu ini dapat bertahan hingga 6-10 tahun, sehingga kadaluarsa kartu disesuaikan dengan masa kartu (8 tahun). Banyaknya informasi penting dan pribadi di kartu chip ini, setidaknya terdapat 8 level keamanan yang diterapkan dalam mempersiapkan kartu (Dalam site visit hanya ditunjukkan beberapa mekanisme keamanan saja).

Gambar: Alat yang digunakan untuk memformat kartu dan menambahkan kode kartu baru sebelum kartu didistribuskan.

Pertama pemberian metadata kartu seperti kode baru kartu sebagai identitas kartu yang dilakukan secara otomatis menggunakan mesin khusus, yang dibeli dari Jerman. Metadata kartu termasuk Isi kartu termasuk metadata kartu kapan diproses/diberi kode baru, siapa yang melakukan pemrosesan kartu, dari mana kartu diproduksi, kapan dikeluarkan.

Selain kode identitias kartu chip, aspek keamanan lain yang ditetapkan adalah menggunakan laminating khusus yang dapat dilihat keasliannya dengan melihat gambar tiga dimensi di dalam karu (seperti stiker 3 dimensi).

Gambar: Metadata kartu dan riwayat perubahan informasi personal (ex: Foto) tersimpan didalam kartu chip.

Untuk membaca kartu diperlukan card reader khusus yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah. Termasuk untuk melihat data di dalam kartu, petugas yang akan melihat informasi dalam kartu chip kependudukan harus memasukkan ID card mereka. Riwayat siapa yang mengakses kartu tercatat secara otomatis (fungsi audit trail).

Site Visit to Local Government Office (ID card services)

Gambar: Peserta workhsop mengunjungi Local government office di provinsi Phatum Thani.

Local government office merupakan fasilitas pelayanan publik di level distrik (setara dengan Kecamatan di Indonesia). Selain pelayanan pencatatan sipil, kantor ini juga melayani pembuatan kartu ID nasional, baik pembuatan baru, update kartu lama, update informasi dan lain sebagainya. Setiap local government office telah terhubung dengan database kependudukan pusat, sehingga update data dapat dilakukan secara real time. Dengan koneksi internet yang stabil, pelayanan kartu dapat dilakukan di kantor cabang manapun. Dalam satu hari, kantor ini dapat melayani hingga 500 pelayanan ID nasional.

Proses pelayanan kartu dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar: Proses pelayanan kartu ID di Kantor Pencatatan Sipil Lokal.

Gambar: Pengecekan biometrik (sidik jari telunjuk dan jempol) yang terdapat di dalam kartu dengan biometrik penduduk yang ingin meng-update kartunya sebagai salah satu pemeriksaan keaslian kartu.

Reportase Hari Ke-5

Audit Systems for UC Scheme

Dr Panomwan

Di NHSO terdapat divisi khusus untuk melakukan audit untuk UC scheme yang disebut Bureau of Medical Audit (BMA). Menurut UU universal health coverage Thailand, BMA bertujuan untuk memastikan efektifitas dan efisiensi UHC (pelayanan kesehatan, mekanisme pembayaran, dan lain-lain). Sehingga aktivitas BMA terdiri dari:

Melakukan audit terhadap mekanisme pembayaran dan pelayanan kesehatan
Mengembangkan sistem audit baru untuk menyesuaikan dengan situasi
Membuat standar audit untuk ketiga skema asuransi kesehatan
Mempromosikan dan mengaktifkan unit layanan kesehatan dalam melakukan perbaikan kualitas pelayanan.

BMA baru berdiri 4 tahun setelah NHSO didirikan. Terdapat kurang lebih 15 staf BMA yang ada di kantor pusat NHSO, 2 diantanya dokter dan selebihnya perawat. Untuk melakukan audit, BMA dibantu oleh staf di tingkat cabang (13 kantor cabang NHSO) dan bekerjasama dengan sumber daya dari luar seperti dokter senior, asosiasi dokter dan pusat penelitian (universitas). Tiap tahun NHSO mengalokasikan dana 100 juta Baht untuk kegiatan audit.

Audit tidak dilakukan pada semua kasus melainkan mempertimbangkan beberapa kriteria yaitu kasus-kasus dengan 1).High impact seperti kasus kanker, 2). High cost and high risk seperti Stemi dan penyakit cardiovaskuler, dan 3). High volume. Beberapa contoh audit antara lain, utilization review untuk pelayanan rawat inap, perbaikan akses terhadap layanan kesehatan, variasi biaya pelayanan kesehatan untuk kasus-kasus tertentu dan efektivitas pelayanan promotif dan preventif, dan sebagainya.

Namun demikian, BMA fokus pada 4 aspek audit yaitu audit coding, financial audit, clinical audit dan medical record audit.

Audit Coding. Audit coding dilakukan untuk menilai kelayakan kodifikasi penyakit dan tindakan medis untuk mengeluarkan kode DRG. Kodifikasi menggunakan standar ICD 10 versi 2010 untuk diagnosis penyakit dan ICD 9CM untuk tindakan medis. Audit coding dilakukan setiap tahun dengan pendekatan sistematic random sampling pada abnormal data, dengan jumlah 1-1,5% klaim/ tahun. Kriteria abnormal data ditentukan terlebih dahulu. Terdapat kurang lebih 66 kriteria abnormal data. Salah sau contoh data abnormal craniotomi dengan LOS < 3 hari. Untuk mengevaluasi coding, digunakan formulir khusus. Selain DRG, sumber lain untuk memverikasi adalah discharge summary yang dikirimkan rumah sakit ke NHSO sebagai bagian dari syarat klaim.
Financial/Billing Audit. Berbeda dengan audit coding yang dilakukan secara retrospektif, financial audit dilakukan dengan perencanaan di awal tahun untuk menilai kelayakan pembiayaan pelayanan tertentu. Tahun 2013 telah ditentukan terdapat 5 pembiayaan pelayanan yang akan dilakukan audit, antara lain Thai traditional medicine dan pembiayaan sepatu untuk untuk penderita diabetes mellitus.
Quality/clinical audit. Sama dengan financial audit yang dilakukan secara prospektif, clinical audit dilakukan pada kasus-kasus tertentu saja. Tahun 2013 telah ditetapkan 7 kasus yang dilakukan audit antara lain operasi batu saluran kemih, stroke dan kanker payudara. Audit klinis dilakukan dengan membandingkan laporan dengan clinical practice guideline (CPG) yang sudah ditetapkan sebelumnya. BMA bekerjasama dengan universitas (Royal College Medical School) dalam menyusun CPG.
Medical record audit. Audit rekam medis dilakukan di lapangan menggunakan formulasi khusus untuk menilai kelengkapan rekam medis. Staf BMA secara random mengunjungi rumah sakit tertentu dan menilai kelengkapan rekam medis di rumah sakit untuk kasus-kasus tertentu.

Group Discussion and refleksi UHC

Masing-masing perwakilan negara mendiskusikan apa yang menjadi prioritas UHC di negaranya masing-masing dan bagaimana pengalaman di Thailand dapat membantu proses percepatan UHC di negaranya. Dari Indonesia memaparkan bahwa secara UU Indonesia harus memulai UHC tanggal 1 Januari 2014. Telah ada beberapa working group yang mempersiapkan UHC, mulai dari skema kepesertaan, penghitungan biaya kapitasi, mekanisme monitoring dan evaluasi, tetapi sedikit perhatian terhadap optimalisasi penggunaan TIK untuk UHC. Beberapa hal yang menjadi priortitas menurut diskusi kelompok perwakilan Indonesia adalah:

Sinkronisasi berbagai skema asuransi kesehatan di Indonesia. Target awal di Indonesia menggabungkan Askes, Asabri, Jamsostek dan Jamkesmas untuk terdaftar dalam BPJS Kesehataan. Kemudian berangsur-angsur skema jaminan kesehatan daerah.
Pilot project UHC di 3 provinisi di Indonesia, termasuk bagaimana IT dapat digunkan untuk mengoptimalkan UHC serta integrasi dengan data kependudukan yang telah dibuat oleh Kementrian Dalam Negri.
Mengembangkan framework monitoring dan evaluasi UHC secara sistematis dengan menetapkan indikator-indikator kunci untuk berbagai kebutuhan seperti, menghitung proyeksi kebutuhan dana tahun berikutnya, mengembangkan DRG secara mandiri sesuai dengan kebutuhan nasional dan lain-lain.

Setiap negara memiliki kekuatan dan kelemahan yang harus dipertimbangkan dalam mengembangakan UHC. Di Malaysia fasilitas pelayanan kesehatan cukup bagus dan mekansime referral sudah berjalan. Di Banglades dan Kanataka, India lebih kepada permasalahan ketersediaan dan kualitas pelayanan kesehatabn. Sedangkan di Indonesia lebih kepada tantangan geografis yang luas. Beberapa pengalaman Thailand yang perlu dipertimbangkan antara lain:

Adanya reformasi pemberian layanan kesehatan dengan menekankan pelayanan primer di daerah rural.
Dalam melakukan pooling dana, pertimbangkan untuk kejadian katastropik (bencana alam, krisis ekonomi) sehingga pembiayaan kesehatan tetap aman.
Pembeliaan sumber daya kesehatan yang efisien, terutama untuk obat dan alat kesehatan yang mahal, yang volumenya besat, sehingga dengan sentralisasi pembelian dapat meningkatkan efisiensi pengeluaran.
Memperkuat kapasita SDM lokal sehingga dapat menjamin keberlangsungan UHC. Tenaga ahli dari luar bisa saja memberikan masukan, tetapi satu-satunya yang dapat mengembangkan UHC nasional adalah sumber daya lokal.
Mulai dari yang kecil tetapi terus menerus.
Membangun jejaring dengan banyak orang untuk sharing pengalaman.
UHC membutuhkan biaya operasional untuk memastikan pelayanan UHC yang berkualitas.