The 2nd Indonesia Health Economics Association Congress
“Health Financing and Economics of nutrition”
Reportase Hari Pertama InaHEA 2015:
Health Accounts
Jakarta, 8 April 2015
Reporter: Nurul Jannatul Firdausi, S.KM
Sesi Panel 2 (08/04/2015) berlangsung sejak pukul 13.00-15.00 WIB di Ruang Jasmine 5. Sesi yang membahas Healt Account ini, dibuka oleh Prastuti Soewondo, salah satu Dosen FKM UI, yang berperan sebagai moderator. Sebagai pembuka panel, moderator menjelaskan bahwa Healt Account merupakan kegiatan yang dapat memberikan gambaran aliran pembiayaan terkait konsumsi barang dan jasa kesehatan. Kurang lebih empat abstrak dipaparkan pada panel ini dengan mengupas tentang seberapa besar peran pemerintah dalam pembiayaan program kesehatan, baik di tingkat nasional maupun di daerah serta seberapa besar penyerapan dana yang diberikan pemerintah.
Presentasi abstrak pertama dibawakan oleh Kurnia Sari sebagai perwakilan Tim NHA dengan judul Update NHA 2012. Pemaparan ini memberikan gambaran tentang pengeluaran kesehatan Indonesia. Pengeluaran kesehatan Indonesia memang selalu meningkat hingga mencapai 252 Triliun pada tahun 2012. Namun, pengeluaran kesehatan yang meningkat ini jika dibandingkan dengan PDB hanya sebesar 3,07%. Jika dibandingkan dengan negara Asia lainnya, Indonesia hanya lebih baik dari Myanmar, bahkan kondisinya hampir sama dengan Sudan selatan. Selain itu, pembayaran sendiri (out of pocket) untuk kebutuhan kesehatan masih tinggi. Berdasarkan sumbernya, pengeluaran kesehatan terbanyak adalah rumah sakit (49,8%). Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengeluaran kesehatan masih banyak digunakan untuk UKP. Pengeluaran kesehatan untuk UKM masih rendah. “Justru program UKM pada kasus prioritas, seperti HIV/AIDS banyak dibantu oleh donor, bukan dari pengeluaran kesehatan Indonesia” papar Sari mengakhiri presentasinya.
Pemaparan selanjutnya mengulas lebih dalam tentang peran pemerintah dalam pengeluaran kesehatan Indonesia. Abstrak yang berjudul The Role of Ministry of Health (MoH) as Financing Agent in Health Financing System ini dipaparkan oleh Lili Nur Indah Sari yang juga salah satu Tim NHA. Pemaparan ini bertujuan untuk melihat pencapaian Kementerian Kesehatan untuk pembiayaan program yang diprioritaskan. Penelitian ini memaparkan pengeluaran kesehatan oleh Kementrian Kesehatan hanya mencapai 6,6%. Pengeluaran kesehatan dari Kementrian Kesehatan ini masih didominasi untuk pelayanan kesehatan personal, seperti pelayanan rawat inap, rawat jalan, obat, rehabilitatif dan pelayanan penunjang. Lili juga menjelaskan pengeluaran kesehatan untuk kegiatan yang bersifat promotif dan preventif terus meningkat hingga tahun 2012. Namun peningkatan dari pengeluaran tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan administrasi dan belanja modal.
Pemaparan presenter ke-3 semakin mengerucut dengan mengulas Health Account pada kasus Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Abstrak dengan judul Tantangan Produksi NHA: Contoh Kasus Bantuan Operasional Kesehatan dibawakan oleh Yunita, salah satu Tim NHA. Alokasi dana BOK sebesar 3,01% dari total anggaran Kementrian Kesehatan. Tantangan alokasi BOK ini adalah adanya variasi yang besar pada alokasi dana BOK per kapita per Kabupaten/kota. Selain itu, penyerapan BOK masih belum optimal. Penyerapan dana BOK tertinggi untuk program KIA (34%). Namun, penyerapan dana BOK untuk administrasi tertinggi kedua dibandingkan program UKM lainnya. Dengan demikian Kementrian Kesehatan perlu adanya pendampingan dalam pembuatan perencanaan dana BOK.
Presentasi terakhir dibawakan oleh Hanifa Hasnur dari FKM UI, dengan judul abstrak Potret Pembiayaan Kesehatan Bersumber Pemerintah: Contoh Kasus Kabupaten Pidie Jaya. Temuan menarik dari penelitian ini adalah Kabupaten Pidie Jaya ini masih sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Sebesar 69,375 pendapatan Kabupaten Pidie Jaya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU). Selain itu, pengelolan pembiayaan kesehatan terbesar di kabupaten Pidie Jaya adalah Dinas Kesehatan. Namun, hal ini bukan berarti pembiayaan untuk program yang bersifat promotif preventif menjadi lebih baik. Berdasarkan dimensi program, alokasi pembiayaan didominasi oleh pelayanan kuratif (9,20%). Selain itu berdasarkan kegiatan dan mata anggaran pembiayan kesehatan terbanyak untuk biaya operasional pada kegiatan tidak langsung. Berdasarkan jenjang kegiatan, pembiayaan kesehatan banyak terserap di tingkat kabupaten dibandingkan desa dan Puskesmas. Kabupaten Pidie Jaya. Setiap tahunnya fiskal di Kabupaten Pidie Jaya selalu meningkat. Sehingga kegiatan UKM dapat ditingkatkan dan Dinkes sebagai pengelola pembiayaan kesehatan terbesar harus bertanggung jawab untuk meningkatkan kegiatan UKM.
Unduh Materi :
