[tabby title=”Health Financing”]

Health Financing

Kongres Indonesian Health Economics Association (InaHEA) Ke-3 pada hari kedua yang diselenggarakan di The Alana Hotel and Covention Center Yogyakarta dilaksanakan Plenary Discussion sesi pertama dengan tema Health Financing dimoderatori oleh Prof. Budi Hidayat, SKM, MPPM, Ph.D.

Pembicara pertama dari Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Drs. Purwiyanto, MA selaku Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara mengangkat tema Public Finance Policy in Indonesia: Support for Health Development. Pemerintah pada tahun 2015 telah menganggarkan untuk alokasi dana kesehatan tahun 2016 sebesar 5%. Berdasarkan dari Perpres No. 19 Tahun 2016 dan Perpres No. 28 Tahun 2016, maka iuran BPJS Kesehatan untuk PBI yang awalnya Rp.19.225 PMPB dinaikan menjadi Rp.23.000 PMPB. Jumlah PBI yang disubsidi oleh pemerintah juga mengalami kenaikan yang awalnya 88,2 juta menjadi 92,4 juta. Pada awal implementasi JKN pemerintah pusat telah mengalokasikan dana sebesar Rp.24,65 triliun, dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi Rp.37,63 triliun. Investasi di bidang kesehatan sangat penting untuk pembangunan di Indonesia, karena kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan harapan hidup dan produktivitas yang lebih baik. Komitmen yang kuat dibutuhkan untuk pengembangan kesehatan, mengingat defisit pembiayaan dalam Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan. Pelaksanaan JKN menciptakan peluang yang lebih besar untuk sektor swasta untuk berinvestasi di industri kesehatan karena meningkatnya permintaan dan kurangnya pasokan.

Pembicara kedua oleh Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr.PH membicarakan tentang Health Financing. Pembiayaan kesehatan merupakan suatu hal yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, misalnya dari Kementerian Keuangan yang memandang bahwa tidak ada uang untuk pembiayaan kesehatan serta fiskal yang tidak memadai, sementara dari Kementerian Kesehatan yang menyatakan bahwa alokasi dana untuk pembiayaan kesehatan terlalu sedikit, dan masih banyak lagi pendapat yang lain. Penghasilan dari dokter yang bekerja dalam asuransi kesehatan nasional antara Inggris dan Indonesia sangat berberda jauh, yakni di Inggris seorang dokter dapat memiliki penghasilan Rp.4,9 miliar dalam setahun sementara di Indonesia dokter tersebut hanya mempunyai penghasilan sekitar Rp.288 juta setahun. Masalah dalam dunia kesehatan yang sudah lama terjadi hingga sekarang yaitu tidak ada standar untuk market costs untuk kesehatan, serta tidak ada standar penghasilan untuk tenaga kesehatan. Syarat utama dalam mekanisme asuransi berkebalikan dengan mekanisme pajak, karena prinsip asuransi yaitu kecukupan dana. Solusi dalam permasalahan ini yaitu perlu diselenggarakan Benchmarking dengan negara lain. Belanja kesehatan di Indonesia saat ini masih di bawah 40% dari public health expenditures.

Pembicara ketiga oleh Prof. dr.Ascobat Gani, MPH., Dr.PH. membicarakan tentang sources and adequacy of public funding for public health. Bentuk dari pembiayan kesehatan terdapat beberapa macam, yakni partial, vertical, dan bias. Fungsi dari public health selama yang diketahui oleh masyarakat luas perlu diklarifikasi, karena fungsi yang sebenarnya yaitu untuk mengurangi risiko sementara fungsi asuransi yaitu perlindungan finansial. Public health akan berjalan dengan baik namun perlu dukungan dari pemerintah dalam pengalokasian anggaran kesehatan untuk menyediakan fasilitas kesehatan, SDM kesehatan, dan penunjang lainnya. Amerika Serikat pada tahun 2011 telah memiliki 10 fungsi esensial public health yang terbagi dalam 3 fungsi inti yakni assesment, health policy development, dan ensure. BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) yang saat ini telah berubah menjadi DAK non fisik diberikan langsung kepada sekitar 9.750 Puskesmas, namun itu hanya untuk biaya operasional dari kegiatan public health. DAK non fisik tahun 2016 mencapai Rp.2,4 triliun. Alokasi dana kesehatan dari APBD besarannya fluktuatif setiap tahunnya mengikuti dari fluktuatif besaran APBD, sementara kebutuhan untuk kesehatan tidak fluktuatif melainkan selalu naik. Disparitas antar kabupaten juga terjadi, meski memiliki kebutuhan yang sama. Public Health dari tahun ke tahun mengalami underfunding, dan subsidi untuk PBI meski telah mengalami kenaikan untuk 2016 mencapai Rp.25,5 triliun namun defisit JKN hingga tahun 2016 sekitar Rp.6,8 triliun. Kesimpulannya yaitu alokasi dana untuk UKM sebaiknya ditambah, tidak hanya mementingkan UKP saja.

Pembicara terakhir pada sesi pertama yakni Asrul Akmal Shafie Bpharm, PG Dip Health Econ, PhD yang membawakan presentasi dengan judul Health Technology Assessment in Universal Health Coverage. Realita dalam UHC saat ini yang mencakup pencegahan dan pengobatan, serta pengembangan sistem kesehatan yang menyertai semua intervensi rata-rata $42 per kapita di 49 low-income country pada tahun 2009 dan mengalami kenaikan menjadi $65 pada tahun 2015. Fiscal space untuk menjaga sustainabilitas terdapat 4 inti utama yakni external support, domestic revenue, deficit financing, reprioritization/efficiency. HTA dibutuhkan dalam UHC memiliki beberapa fungsi yaitu reduce inefficiency, making sense of evidences, increasing choice of technology, finite budget & resource constraint. HTA merupakan multi-disiplin dari analisis kebijakan yang mengkaji implikasi medis, ekonomi, sosial dan etika dari nilai tambahan, difusi dan penggunaan teknologi medis dalam peayanan kesehatan. Gaps dalam evidence untuk HTA yakni minimnya penelitian, design penelitian yang lemah dan minimnya pelaporan, tidak konsisten antar penelitian, kurangnya tindak lanjut.

Public Finance Policy in Indonesia Support for Health Development Drs. Purwiyanto, MA

Health Financing Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr.PH Materi

Source and Adequacy Public Funding for Public Health Prof. Dr. Ascobat Gani, MPH., Dr.PH Materi

Diskusi

Repoter: Wisnu Damarsasi

[tabby title=”Tobacco Economic”]

Tobacco Economic

Plenary Discussion 3rd InaHEA pada sesi kedua dimoderatori oleh DR. Rohani Budi Prihatin M.Si dengan tema Tobacco Economic. Pembicara pertama oleh Abdillah Ahsan, SE, MSE dengan judul Cukai Rokok Sebagai Sumber Pendanaan Kesehatan. Terdapat 4 kategori utama dalam menghitung GDP yakni konsumsi masyarakat, investasi, pengeluaran pemerinta, dan ekspor. Perkembangan realisasi pendapatan cukai tahun 2010-2015 mengalami kenaikan, dan pada tahun 2015 mencapai Rp.145.739,9 miliar. Pajak untuk tembakau diperlukan karena kita ketahui bahwa tembakau tidak baik dan untuk konsumsinya perlu dikurangi untuk menyelamatkan kehidupan dimana peduduk yang sehat makan akan lebih produktif. Amanat konstitusi dalam pengendaliakn konsumsi rokok tercantum dalam UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai Pasal 2 ayat 1 dimana dijelaskan bahwa konsumsi perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Kita ketahui besaran pajak untuk tembakau yakni bea cukai tahun 2016 sebesar 35,1% dan maksimalnya 57% dari harga retail, pajak untuk rokok lokal sebesar 10% dari bea cukai, dan VAT sebesar 8,7% dari bea cukai. Dana Cukai Rokok bisa membantu menambal defisit JKN sekitar Rp.8 trilliun, selain itu dana cukai rokok bisa membantu selisih antara iuran ideal dan iuran aktual yang saat ini ada. Dana cukai rokok juga bisa membantu membayar iuran bagi pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang miskin dan rawan miskin.

Pembicara kedua oleh Dr. Rachel A. Nugent yang merupakan Vice President Global Chronic Noncommunicable Diseases Global Initiative, RTI Internasional. NCDs merupakan penyakit yang banyak terjadi pada negara berkembang dibandingkan dengan negara maju. Penyakit yang termasuk NCDs pada beberapa negara berkembang mencapai 86%. Apabila dilihat dari segi jenis kelamin, maka antara pria dan wanita tidak berbeda dan prosentase penderita NCDs sangat tinggi terutama pada daerah Afrika. Penyebabnya yaitu konsumsi rokok, konsumsi alkohol, kurangnya kegiatan fisik, dan konsumsi makanan yang tidak sehat. Biaya yang dibutuhkan dalam penanganan NCDs setiap tahun mengalami kenaikan dan antara sekarang hingga 2030 secara global akan mencapai lebih dari $47 triliun. 65% kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit tidak menular. 65% pria di Indonesia merupakan perokok aktif, dan 13-15% perokok aktif yang ada di Indonesia mengalami kematian. Indonesia dikenal sebagai Baby Smoker Country, karena banyaknya anak usia muda yang menjadi perokok aktif. Hipertensi merupakan penyakit lain yang banyak terjadi di Indonesia, karena penduduk Indonesia mengkonsumsi garam 8,5 gram per hari dan 41% didiagnosa hipertensi.

Pembicara ketiga oleh Dr. Eduardo P. Banzon M.D., Msc. yang berlangsung melalui fasilitas webinar. Kondisi yang sering terjadi dalam Universal Health Coverage yakni terdapat masyarakat yang mampu namun tidak mau untuk melakukan pembayaran, selain itu terdapat masyarakat yang tidak mampu untuk melakukan pembayaran. Sin tax atau dalam Bahasa Indonesia adalah pajak dosa, merupakan pengalokasian untuk mengontrol tembakau. Sin tax tersebut digunakan untuk pembiayaan penyakit tidak menular, dan ini sudah dilaksanakan di beberapa negara seperti Algeria, Costa Rica, Nepal, dan Panama. Filipina merupakan negara dengan perokok aktif terbanyak di Asia Tenggara, selain itu memiliki harga jual dan pajak rokok yang terendah. Implementasi pengalokasian sin tax dengan pembagian 80% untuk jaminan kesehatan nasional dan 20% untuk tenaga kesehatan serta peningkatan fasilitas kesehatan. Hasil dari implementasi tersebut prevalensi untuk perokok menurun dari 25,4% menjadi 23,3% pada tahun 2013, penurunan perokok pada usia muda dari 6,8% menjadi 5,5% pada tahun 2013, serta penurunan konsumsi alkohol dari 48,3% menjadi 44,9% pada tahun 2013.

Cukai Rokok Sebagai Sumber Pendanaan Kesehatan Abdillah Ahsan, SE, MSE

The Economic Imperative for Prevention and Control of Global NCDs Dr. Rachel A. Nugent Materi

Sin Taxes. Earmarks and UHC Dr. Eduardo P. Banzon M.D., Msc Materi

Diskusi

Repoter: Wisnu Damarsasi

[tabbyending]

Sesi Paralel

[tabby title=”Pnl 1″]

Tobacco Economic

Hari kedua dari rangkaian seminar nasional InaHEA ke-3 yang bertempat di hotel Alana Yogyakarta dibagi dalam beberapa panel. Panel pertama mulai pukul 13.00-15.00 WIB di ruang yudistira yang bertema tentang “Tobacco Economics” yang dimoderatori oleh Prastuti Soewondo. Sesi pertama ini menampilkan empat presentasi oral abstrak

---

Public Support to Increase Cigarette Price and Excise to Finance UHC

Penulis : 1. Zahrina; 2. Hasbullah Thabrany
Penyaji : Zahrina

Indonesia merupakan negara dengan jumlah perokok yang cukup besar, Zahira mengatakan bahwa studi menunjukkan laki-laki merupakan konsumen perokok tertinggi dan setiap tahunnya mengalami kenaikan. Prevalensi perokok pada orang dewasa meningkat tajam dari 27% (1995) menjadi 36,3% (2013). Peningkatan penggunaan rokok meningkat selaras dengan peningkatan produksi rokok, jadi peningkatan cukai rokok yang tinggi di Indonesia tidak signifikan diakibatkan karena penggunaan rokok yang tinggi. Zahira mengatakan jika konsumsi rokok dapat mengakibatkan penyakit dan akan berdampak pada meningkatnya klaim dari JKN sehingga memberikan dampak yang lebih serius pada defisit JKN.

Zahira mengatakan bahwa responden mengetahui akan bahaya dari rokok namun sebagian besar sulit untuk berhenti mengkonsumsi rokok. Tingginya prevalensi perokok di Indonesia dipengaruhi oleh harga rokok yang murah, apalagi kemudahan dalam medapatkan rokok di likungannya khususnya dikalangan remaja. Dari penelitian yang dikemukakan oleh Zahira, sebagian besar masyarakat lebih banyak yang setuju dan sepakat jika harga rokok dinaikkan dan alokasi cukai rokok digunakan untuk keberlangsungan JKN, sehingga ada win win solution karena masyarakat mendukung. Dana dari cukai rokok dianggap sangat potensial untuk digunakan dalam mengurangi konsumsi rokok diindonesia dan menambah pendapatan negara, serta dapat diperuntukkan juga untuk pembagunan yang strategis di Indonesia. Hasil penelitian yang dipaparkan oleh Zahira merekomendasikan agar pemangku kebijakan mengetahui dan mendukung segera dilakukannya revisi UU cukai dan menaikkan tarif minimum 60% sesuai rekomendasi World Bank.

---

Pemanfaatan JKN dengan status merokok di Indonesia Tahun 2015

Penulis : 1. Arinditya Septiandri P; 2. Zahrina Laborahima; 3. Hasbullah Thabrany
Penyaji : Arinditya Septiandri P

Penelitian yang disampaikan oleh Arinditya merupakan subpenelitian dari penelitian Zahira dan rekan yang berjudul “Public Support to Increase Cigarette Price and Excise to Finance UHC” pada presentasi sebelumnya. Penelitian ini ingin melihat pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional oleh perokok setelah dua tahun penerapan JKN. Hasil yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa peserta JKN yang merokok lebih banyak menggunakan fasilitas kesehatan rawat jalan, dan memiliki resiko yang lebih besar untuk memanfaatkan layan kesehatan rawat jalan dibandingkan yang tidak merokok. Hasil akhir menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara status merokok peserta JKN dengan pemanfaatan layanan kesehatan jenis rawat inap.

---

The Study of The Number of Pulmonary Tuberculosis Patients in North Sumatera

Penulis : 1. Destanul Aulia; 2. Sri Fajar Ayu
Penyaji : Destanul Aulia

Destanul mengatakan “jumlah pasien tuberculosis di Indonesia terus meningkat setiap tahun dan berada pada ranking ke 7 di dunia”. Masalah yang masih dihadapi di Sumatera Utara dalam penelitian adalah susahnya dalam mengumpulkan data. Menurut Destanul, variabel-variabel yang berada dalam satu model dalam penelitiannya dalam jangka panjang akan memberikan pengaruh terhadap tuberculosis sehinga adjustment kebijakan diperlukan. Langkah yang perlu dilakukan untuk mengurangi penyakit tuberculosis salah satunya adalah dengan mengontrol populasi, dan mengurangi kemiskinan karena Destanul mengutarakan bahwa program yang sudah ada belum menghsasilkan peningkatan keberhasilan yang real dan masih kurangnya fasilitas kesehatan, sehingga diperlukan dukungan dari berbagai pihak.

---

Tax on Household Health and Finances in Rich and Poor Smokers in China: An Extended Cost-Effectiveness Analysis

Penulis : 1. Stéphane Verguet; 2. Cindy Gauvrau; 3. Mary MacLennan; 4. Sujata Mishra; 5. Shane Murphy; 6. Elizabeth Brouwer; 7. Rachel Nugent, Ph.D; 8. Kun Zhao; 9. Prabhat Jha; 10. Dean Jamison
Penyaji : Rachel Nugent, Ph.D

Penelitian yang dilakukan oleh Rachel dan rekan di China menunjukkan bahwa pajak dari tembakau mengurangi kematian dini yang berhubungan dengan rokok dan meningkatkan pendapatan pemerintah, tapi masih menimbulkan kritikan karena dianggap tidak proporsional mempengaruhi orang miskin. Peserta yang mengikuti pemaparan ini bertanya tentang hal yang pertama kali dipilih dari menurunkan konsumsi perokok atau penurunan kemiskinan, karena kemiskinan juga memberikan dampak pada kesehatan. Rachel menjelaskan bahwa hal tersebut tidak dapat dipilih mana yang terlebih dahulu karena banyak faktor yang mempengaruhi, namun untuk negara China menurunkan kemiskinan dapat memberikan win win solution

---

Reporter : Rani Kusuma (RK)

[tabby title=”Pnl 2″]

Health Financing Policy

Oral Session di hari ke 2 di 3rd INA HEA Congres di Ruang Arjuna mengangkat tema Health Financing Policy yang dimoderatori oleh Ibu Kurnia Sari.

Pemaparan oral pertama oleh Darius Erlangga mengakat judul Inequity in health care utilization and out of pocket health expenditure before and after the implementation of jamkesmas. Penelitian ini menggunakan data IFLS 2007 dan 2014. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengeksplore pemerataan (equity) pemanfaatan pelayanan kesehatan dan pengeluaran out of pocketsebelum dan sesudah memiliki jaminan kesehatan. Kesimpulan yang diungapkan oleh peneliti adalah terdapat indikasi ketidakseimbangan pemanfaatan pada masyarakat miskin dan pengeluaran biaya kesehatan. Dipaparkan juga masyarakat miskin mengakses pelayanan kesehatan hanya berdasarkan kebutuhan (need) khususnya pelayanan rawat inap.

Untuk pemaparan oral kedua yang disampaikan oleh Eko Setyo Pambudi meneliti tentang Pengurangan biaya out of pocket pada pelayanan kesehatan di Indonesia. Dijelakan peneliti bahwa Universal health Coverage memiliki 3 dimensi utama yaitu besar kepesertaan (population coverage), cakupan pelayanan (service coverage) dan cakupan pembiayaan (cost coverage). Biaya out of pocket pada pelayanan kesehatan yang sarankan adalah tidak melebihi 25% dari pengeluaran rumah tangga. Diperlukan pengurangan biaya out of pocket pada pelayanan kesehatan dikarenakan akan berdampak pada peningkatan efisiensi, menjadikan akses pelayanan menjadi lebih baik khususnya diantara masyarakat miskin, dan terhindar dari kejadian penyakit katastropik.

Pemaparan penelitian ke 3 oleh Erry Setiawan yang mengambil judul Local Goverment Capacity in Financing TB Program: An Exit strategy before termination of GF ATM. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh prorsi pembiayaan dari GF selalu lebih besar dari porsi pengeluaran dari APBN sehingga tujuan penelitiannya adalah membandingkan besaran kebutuhan program berdasarkan SPM dengan total anggaran program TB yang telah dialokasikan. Sample pada penelitian ini yang memenuhi kreteria inklusi dan eksklusi adalah adalah kabupaten garut yang memiliki Kapasitas Fiskal rendah dan Cirebon yang mewakili kebijakan fiskal tinggi. Kesimpulan pada penelitian ini adalah di kedua daerah tersebut ada kesenjangan jumlah anggaran yang dibutuhkan dengan besaran anggaran yang telah ditetapkan. Dengan keluarnya GF ATM diharapkan melakukan advokasi kepada Pemerintah dan DPRD untuk dapat pengalokasian dana khusus untuk mengurangi kasus TB.

Pemaparan oral ke 4 disampaikan oleh Novianty Br. Gultom. Yang mengangkat judul Proteksi Pembiayaan Kesehatan melalui JKN dengan mengambil focus penelitian adalah pembiayaan out of pocket pada pasien rawat inap. Salah satu hasil penelitian yang didapat adalah insiden biaya tambahan banyak dilakukan terkait dengan biaya obat. Insiden pemberian resep obat pada pelayanan RJTL lebih tinggi dibanding dengan pada pelayanan RITL, diduga terkait dengan pemberian obat pada pasien penyakit kronis rawat jalan, dimana pola pemberian obat pada pasien penyakit kronis adalah 7 hari dicakup CBGs dan 23 hari dibayar melalui skema Non CBGs.

Pemaparan terakhir pada sesi pertama disampaikan oleh Diah Ayu Pusandari yang mengangkat judul Pelayanan Homecare pada pasien stroke di Era JKN. Selanjutnya peneliti menjelaskan bahwa Home care mendorong kesembuhan pasien karena perawatan dilakukan di rumah, tempat yang penuh dengan rasa nyaman, dan juga keterkaitan antara fisik dan emosi. Tujuan penelitian ini adalah untukmenghitung cost effectiveness layanan homecare dibandingkan dengan layanan rawat jalan tanpa home care. Hasil yang didaptkan adalah pelayanan homecare memiliki peranan penting pada pasien stroke. Kesimpulan akir yang diungkapkan peneliti adalah pelayanan homecare lebih cost effective dibandingkan dengan rawat jalan di Rumah Sakit.

Reporter : Dewi A

[tabby title=”Pnl 3″]

Social Behavior of Participant in Health Insurance

Sesi ini berlangsung di ruang Arjuna, dimulai sejak pukul 13.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB dengan moderator Dr. Mubasysyir Hasanbasri, MA. Penyaji pertama adalah Unun Khamida dari CHEPS UI yang memaparkan tentang The Effects of Pro-Poor Health Insurance on Health Facility Delivery (HFD) and Skilled Birth Delivery (SBD) In Indonesia: Lessons learned from jamkesmas. Kematian ibu merupakan tantangan kesehatan masyarakat yang sangat besar secara global. Sekitar 800 wanita meninggal setiap hari di dunia karena melahirkan dan penyebab terkait kehamilan, dan sebagian besar ini terjadi di negara berkembang. Perempuan miskin dan pendidikan rendah menjadi risiko tinggi untuk kematian ibu. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Jamkesmas di kalangan perempuan miskin di Indonesia dengan menggunakan analisis sekunder SDKI tahun 2007-2012 dan didukung data kualitatif di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Hasil kajian ini, didapatkan bahwa Jamkesmas meningkatkan HFD dan SBD di kalangan perempuan miskin dibandingkan dengan perempuan tidak miskin dengan selisih 7,5% dan 8,4%. Perempuan miskin dengan Jamkesmas lebih cenderung memiliki HFD 21% dan SBD 20% dibandingkan dengan perempuan miskin tanpa asuransi kesehatan. Persepsi bahwa asuransi kesehatan tidak penting, kurangnya identifikasi yang valid dari pemerintah, kesalahan identifikasi masyarakat miskin, komitmen pemerintah daerah, dan pendekatan berbasis masyarakat menjadi alasan masih adanya masyarakat belum memiliki jaminan kesehatan. Diharapkan dengan jaminan kesehatan dapat mengurangi hambatan finansial untuk meningkatkan serapan pelayanan kesehatan dan berkontribusi terhadap rekomendasi kebijakan untuk keberhasilan pelaksanaan jaminan kesehatan yang berpihak pada masyarakat miskin di Indonesia.

Haerawati Idris dari FKM Universitas Sriwijaya menjadi penyaji kedua yang memaparkan kajian tentang Determinants of Health Insurance Ownership in Informal Sector: Evidence from Indonesia Family Life Survey dan berfokus pada analisis triangle kebijakan publik jaminan kesehatan. Proporsi besar dari sektor informal merupakan karakteristik umum yang ditemukan di banyak negara berkembang. Sektor informal di Indonesia berkisar antara 60 dan 70% dari seluruh pekerja. Sistem jaminan kesehatan belum sepenuhnya meng-cover pekerja informal. Kebijakan jaminan kesehatan di Indonesia terus mengalami perubahan dalam pencapaian UHC. Hasil analisis triangle menunjukkan bahwa peraturan JKN yang ada hanya melibatkan peran pelaku kebijakan resmi sedangkan kelompok berkepentingan (serikat pekerja sektor informal dan paguyuban sektor informal) belum diikutsertakan. Kebijakan pun belum mampu membiayai pelayanan yang membutuhkan biaya pengobatan yang besar. Secara proses, lahirnya kebijakan yang ada melalui proses top down dan dipengaruhi berbagai faktor ekonomi, politik dan internasional. Kebijakan jaminan kesehatan perlu dikembangkan sehingga nantinya mampu menjamin sektor informal secara menyeluruh.

Penyaji ketiga, Faisal Mansur dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan FK UGM memaparkan tentang Beban Ganda Masyarakat Miskin Pengguna Jaminan Kesehatan dalam Menjangkau dan Memanfaatkan Layanan Kesehatan di Nusa Tenggara Timur. Jamkesmas menjadi kebijakan pemerintah pusat untuk masyarakat miskin menghadapi kesulitan finansial pemanfaatan pelayanan kesehatan, meskipun belum meng-cover di semua daerah. Selain Jamkesmas, Jamkesda ikut menopang dalam jaminan kesehatan masyarakat miskin. Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki wilayah kepulauan dengan jumlah fasilitas dan tenaga kesehatan terbatas menjadi sebuah tantangan dalam implementasi jaminan kesehatan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran perbulan masyarakat miskin pengguna jamkesmas atau jamkesda untuk biaya kesehatan sekitar 1,7 % dari total pengeluaran rumah tangga. Masyarakat yang menggunakan fasilitas rawat jalan sebesar 27% mengeluarkan biaya tambahan dibawah Rp 100.000. Sebesar 15% masyarakat mengeluarkan biaya rawat inap pada kisaran dibawah Rp 500.000. Tidak tersedianya obat di fasilitas kesehatan, biaya transportasi menjadi alasan penambahan biaya, namun ada juga masyarakat yang tidak mengetahui alasan penambahan biaya tersebut. Pasien rawat jalan sebesar 76% dengan pengeluaran rata-rata mencapai Rp 30.600, sedangkan pasien rawat inap sebesar 58% mengeluarkan biaya transportasi rata-rata 28.179. Jamkesmas/Jamkesda belum sepenuhnya dapat mengatasi beban finansial masyarakat miskin, maka diperlukan adanya kebijakan pemerintah setempat untuk membangun dan melengkapi fasilitas kesehatan yang memadai, dan pelayanan kesehatan yang mampu menjangkau daerah jauh dan terpencil.

Kajian selanjutnya membahas tentang Faktor-faktor Ketidakpatuhan Peserta PBPU Membayar Iuran Tahun 2015 yang ditulis oleh Eka Pujiyanti, Mahlil Ruby, Dinda Srikandi, Deddy Siregar. Jumlah peserta JKN kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) per 31 Januari 2015 tercatat 9.052.859 jiwa, tetapi premi sampai bulan Desember 2014 yang tidak tertagih mencapai Rp. 600 M (31%). Terkait sulitnya pengumpulan iuran yang berkesinambungan menjadi dasar untuk dikaji lebih lanjut tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan peserta PBPU menunggak premi. Kajian dilakukan terhadap peserta PBPU BPJS Kesehatan yang sedang atau pernah menunggak iuran 2-6 bulan dan/atau lebih dari 6 bulan. Analisis regresi menunjukkan keadaan kesehatan peserta pada saat mendaftarkan diri ke BPJS Kesehatan dalam keadaan sakit lebih berisiko menunggak dibandingkan yang mendaftar dalam keadaan sehat. Peserta PBPU perempuan berisiko menunggak 1,5 kali daripada laki-laki. Peserta yang tinggal di wilayah pedesaan berisiko lebih tinggi dibandingkan dengan yang tinggal di wilayah perkotaan. Penghasilan yang tidak menentu, malas mengantri, dan alasan lainnya (ATM offline, proses yang lama ketika membayar, sudah bayar tapi tercatat belum bayar dan lain-lain), lupa, kecewa dengan pelayanan BPJSK atau faskes menjadi alasan peserta PBPU tidak dapat membayar iuran secara rutin. Pemerintah di beberapa negara mendesain skema subsidi, baik menurut besaran upah pekerja, jumlah anggota rumah tangga yang harus ditanggung, PBPU kelas 3, atau pun indikator sosial ekonomi lainnya.

Kajian terakhir dalam panel 3 ini adalah Factors Associated with Adherence to JKN Contribution Payment among Members from Informal Sector Workers: A Cases of Caesarean Section Patient’s Family in 2015 yang ditulis oleh Mira Nurfitriyani dan Kurnia Sari dari Universitas Indonesia. Tingginya kasus operasi caesar dan kontribusi pembayaran yang rendah dapat mempengaruhi sustainability JKN. Selama 2015, operasi caesar merupakan kasus terbesar di sektor informal BPJS Kesehatan Depok (59%), sedangkan kontribusi premi sektor informal hanya mencapai 63%. Hasil kajian menunjukkan adanya hubungan antara kepatuhan membayar premi JKN dengan masa tunggu pasien melahirkan setelah pembayaran premi, manfaat yang dirasakan saat melahirkan, memiliki riwayat pengobatan setelah melahirkan (baik untuk pasien dan anggota keluarga), dan kepala rumah tangga dengan usia lebih tua dari 34 tahun, pendidikan tinggi, memiliki pendapatan lebih dari upah minimum Kota Depok pada tahun 2015, statusnya sebagai anggota JKN, memiliki pengetahuan yang baik dan sikap terhadap JKN, dan tidak memiliki hambatan untuk membayar premi JKN. Maka, diperlukan adanya kemitraan JKN dengan pemangku kepentingan lainnya dan upaya pemberdayaan masyarakat.(DM)

Reporter : Dwi Meliastuti

[tabby title=”Pnl 4″]

Good Governance I

---

Desain Koordinasi Manfaat Ditegah Isu Efisiensi Dan Mutu Jaminan Kesehatan Nasional

Oleh: Mahlil Ruby

JKN yang  sudah berjalan ini masih mendapatkan ganjalan dari BUMN yang masih enggan untuk menjadi bagian dari JKN. JKN masih membutuhkan waktu misalnya saja perubahan budaya BPJSK, FFS ke INA CBGs, Yankes (SDM, Faskes) yang terbatas dan iuran masih terbatas. Metode dengan menggunakan FGD dengan  badan usaha (BU) askom, pakar hukum, BU yang telah menjadi peserta dan belum menjadi peserta BPJSK

Koordinasi manfaat yang biasa dikenal dengan istilah COB telah diatur dalam Perpres No. 19/2016 yang menyebutkan adanya koordinasi manfaat. COB masih menjadi mekanisme peserta untuk menggunakan haknya sebagai peserta JKN dan COB. Sebagian BU harus mengeluarkan dana dobel dimana peserta BU harus menjadi peserta JKN dan terpakasa Askom dan tetap menyediakan pelayanan kesehatan sendiri. COB berlaku hanya untuk yang naik kelas. Integrasi peserta belum dapat berjalan dengan baik. BPJS masih terkendala dengan IT mereka sendiri.  RS bisa mengambil inisiatif sendiri untuk mengambil dari BPJSK dan langsung ke perusahaan asuransi lainnya. Askom tidak mau adanya moral hazard sehingga tidak merugi.

 

---

The Role of Community Based Program Againts Non-communicable Disesases A Systematic Review

Oleh: Evvi Rotua

Penyakit tidak menular merupakan beban penyakit yang sangat besar dan terjadi hampir di seluruh dunia. 16 juta orang meninggal di usia dibawah 70 tahun dan 80% nya terjadi di negara berkembang.

Tujuan penelitian ini sebagai review untuk melihat efektivitas Community Based Program untuk mengurangi penyakit tidak menular dengan menggunakan review terhadap penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya atau yang dikenal dengan systematic review. Dari 27.795 artikel yang dipilih kemudian diskrinning menjadi 7 artikel yang dianalisis. Skrinning dilakukan dengan menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi.

Berdasarkan hasil review dapat diketahui bahwa faktor yang dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap penurunan jumlah kasus NDC terhadap community based program. NCD bisa dicegah dengan menggunakan upaya-upaya promotif. Peran komunitas sosial dapat meningkatkan quality of life dari seseorang.

---

Building governance of health service delivery in Easternmost Indonesia districts

Oleh: Eddi S. Rahmat

Penelitian ini dilakukan di Papua untuk mencari teknik yang inovatif dan untuk melibatkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Kegiatan dievaluasi dengan melihat kapasitas organisasi meningkat atau tidak, dilihat dari tingkat kepuasan. Data primer dikumpulkan melalui Organizational Capacity Assessment (OCA), Customer Satisfaction Survey (CSS), and Qualitative study. Evaluasi dilihat lebih dari persepsi masyarakat. Dimensi pemerintahan yang dilihat adalah accountibility, responsiveness, participation, dan transparency. Kategori kepuasan yang digunakan adalah menggunakan acuan dari Menpan.

Pada waktu pemberian capacity building ternyata di dinas kesehatan peningkatannya sangat rendah daripada yang dilakukan di puskesmas. Hal yang paling kurang adalah di dalam hal transparency dan participation. Capacicty building setelah dilakukan di Papua sangat meningkatkan kepuasan pasien, misalnya dari jam buka Puskesmas. Intervensi ilmu yang baru meskipun dengan keterbatasan dari institusi sudah dianggap berhasil.

---

Creating the right to access to quality health care for the poor: A case study at a restructured hospital with no-class wards policy in Indonesia

Oleh: Budi Aji

Hak untuk mengakses pelayanan kesehatan di RS tanpa kelas yang dilakukan di RS di Kulon Progo. RS di Indonesia “berkelas” misalnya kelas I,II,III, VIP. Kalangan yang mampu akan mengakses ke pelayanan kesehatan di RS swasta yang bagus tetapi jika orang yang miskin akan mengakses ke RS di kelas III yang murah. Apakah ada gap kualitas di dalam hal ini?

Di Kulon Progo pada tahun 2012 membuat RS tanpa kelas. Ada peningkatan admission rate sebesar 43,42% yang sebelumnya 39,60% pada tahun 2011 dan mencapai 56,35% pada tahun 2013.
Penelitian ini menggunakan 6 alat analisis yaitu Non-discrimination, Physical accessibility, Economic accessibility, Information accessibility, Prompt attention, Adequate treatment. Penelitian dilakukan secara case study. Penelitian dilakukan dengan cara melakukan wawancara terhadap pengguna pelayanan kesehatan di RS, penentu kebijakan di daerah seperti manager, dinas kesehatan, pimpinan daerah serta dilakukan FGD terhadap tenaga profesional di RSUD.

Hasilnya menunjukkan kebijakan tanpa kelas di rumah sakit menurunkan diskriminasi pada pasien sehingga meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak RS. Selain itu, kebijakan tersebut meningkatkan angka utilisasi masyarakat sehingga dapat mendukung pelaksanaan JKN untuk mencapai UHC. Kebijakan tanpa kelas di RS dapat meningkatkan jaminan kualitas pelayanan kepada pasien sehingga memberikan kepercayaan pasien terhadap RS dan memberikan hak pasien serta dapat untuk mengembangkan clinical pathway.

 

Reporter: Tiwi

[tabby title=”Pnl 5″]

Government’s Role Trend & Policy

Dr. Dumilah selaku moderator membuka panel sesi pertama diskusi rangkaian kongres InaHea hari kedua yang dimulai tepat pada pukul 13.00 WIB. Panel diskusi yang bertema “Goverenment Role” ini diisi oleh pembicara dari Dr. Armansyah dari Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan mengenai arah kebijakan tarif INA-CBGs. Prof. Supasit Pannarunothai dari Center for Health Equity Monitoring Foundation, Thailand. Masing-masing pembicara menyampaikan materinya terlebih dahulu lalu berikutnya dibuka termin tanya jawab peserta.

Pembicara pertama Dr. Armansyah memulai presentasinya dengan penjelasan mengenai landasan hukum JKN. Setelah itu dilanjutkan mengenai pola pembayaran provider yang terdiri dari pembayaran retrospektif dan pembayaran prospektif. Selanjutnya materi yang disampaikan oleh Armansyah yaitu mengenai pembayaran INA-CBGs beserta perkembangan, implementasai, serta arahan kedepan. Hal yang krusial yang akan dilakukan oleh tim tarif JKN adalah update tarif INA-CBGs dan akan melakukan piloting pada tahun 2018 mengenai classifikasi ulang untuk diimplementasikan pada tahun 2019.

Prof. Supasit kembali menjadi pembicara dalam seminar panel kali ini. Supasit mengisi seminar kali ini dengan judul “Critical Analysis in the implementation of INA-CBG”. Menurutnya intervensi yang harus dilakukan oleh pemerintah (telah dilakukan oleh pemerintah Thailand) meliputi pembiayaan, pelayanan, regulasi, dan “cash tranfer”. Sebaiknya untuk mencapai suatu regulasi yang baik diperlukan data yang menunjang, dalam artian provider memberi data kepada pemerintah untuk dijadikan salah satu bahan ntuk membuat regulasi. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam konteks regulasi yaitu adanya audit regulasi, untuk perbaikan jika ada kekurangan pada suatu regulasi.

Moderator di akhir acara menyimpulkan bahwasanya diskusi kali ini tidak hanya membahas masalah makro, namun juga membahas masalah mikro yang lebih teknis. Kesempatan kali ini juga membahas mengenai road-map kebijakan, dari masa lalu, masa kini, serta forecast (meramal) kebijakan di masa depan. Pelajaran yang dapat diambil dari negara Thailand yaitu, tidak hal yang terjadi secara instan, namun harus ada langkah-langkah perjuangan. Diharapkan sebagai akademisi, praktisi, dan pemegang kebijakan dapat bersama-sama membangun sistem yang lebih baik. (PL)

[tabby title=”Pnl 6″]

Economics Evaluation

Panel enam dari rangkaian seminar nasional InaHEA hari kedua dimulai pukul 15.30-17.30 WIB berjudul “economic evaluation” dan dimoderatori oleh dono Widiatmoko. Pada sesi ini terdapat empat presentasi oral abstrak yang terdiri dari

---

Health-Related Quality of Life of Indonesian Type 2 Diabetes Mellitus outpatients using the EQ-5D-5L instrument with the Indonesian TTO value set

Penulis : Bustanul Arifin; Antoinette D.I. van Asselt; Fredrick Dermawan Purba; Qi Cao; Lusiana Idrus; Jarir At Thobari; Paul F.M. Krabbe; Maarten J. Postma
Penyaji : Bustanul Arifin

Masyarakat di Indonesia banyak yang tidak sadar jika terkena penyakit DM dan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Bustanul mengatakan bahwa dalam penelitian yang dilakukan bersama rekan-rekannya yang menggunakan EQ-5D-5L instrument karena banyak negara sudah menggunakan instrument tersebut tapi masih jarang yang melakukannya di Indonesia. Menurut Bustanul, Indonesia mempunyai karakteristik wilayah yang berbeda untuk wilayah bagian timur dan wilayah bagian barat sehingga diperlukan pengukuran yang berbeda. Bustanul berharap kedepannya penelitian ini dapat diteruskan dengan membandingkan antara 3L dan 5L sehingga dapat diperoleh bukti dan tools untuk masyarakat Indonesia lebih memilih yang mana.

---

Cost and Outcome Of Hemodialysis Class B And Class C Hospital

Penulis : Firda Tania; Hasbullah Thabrany
Penyaji : Firda Tania

Penyakit gagal ginjal mengalami penigkatan dan ditanggung oleh JKN. Penyakit ini juga memerlukan pengobatan yang sering sehingga perlu diperhitungkan cost dan outcome. Pada presentasinya Firda menjelaskan bahwa Rumah Sakit dengan tipe B memiliki tingkat pelayanan kesehatan lebih baik dibandingkan dengan Rumah Sakit tipe C, namun secara spesifik tidak ada perbedaan persyaratan untuk melakukan hemodialysis (HD) dari segi sarana prasaran, jumlah tenaga kerja dan hal lainnya yang berkaitan dengan pengobatan. Tidak ditemukannya kasus rujukan dalam penerimaan pasien HD, jadi Firda mengatakan “tingkat keparahan rumah sakit dengan tipe A sebagai RS rujukan tertinggi belum tentu memiliki tingkat keparahan penyakit gagal ginjal yang lebih parah dari RS kelas B atau kelas lainnya”.
Jaminan Kesehatan Nasional memberikan kemudahan akses bagi pasien untuk melakukan HD karena semuanya ditanggung oleh JKN, berbeda dengan sebelum adanya JKN yang mana pasien gagal ginjal tidak sering melakukan HD karena terkendala biaya. Firda menjelaskan bahwa dari segi perspektif RS tidak terdapat perbedaan dalam penyelenggaraan hemodialisis tapi biaya tarif CBG’s berbeda berdasarkan tipe RS. Kesimpulan yang disampaikan Firda adalah tidak ada bukti yang memperlihatkan bahwa pengeluaran biaya BPJS yang lebih tinggi akan menghasilkan outcome yang lebih baik, sehingga sebaiknya melakukan revisi tarif tanpa membedakan tipe RS, tapi lebih menitikberatkan pada jenis kepemilikan rumah sakit apakah itu RS swasta atau RS pemerintah.

---

The Analysis of Funds Efficiency on Tuberculosis High Burden Country

Penulis : Estro Dariatno Sihaloho; Adiatma Y.M Siregar
Penyaji : Estro Dariatno Sihaloho

Tuberculosis menjadi penyakit yang endemic di dunia dengan penderita yang cukup banyak. Indonesia merupakan salah satu negara penderita TB tertinggi di dunia, banyak penderita yang berasal dari negara-negara berkembang dan negara-negara miskin. Menurut Estro, “semakin tinggi prevalensi  maka tingkat kematian menjadi lebih tinggi”. China memiliki prevalensi TB yang lebih rendah tapi mengeluarkan total funding yang lebih besar jika dibandingkan dengan Indonesia yang memiliki prevalensi tingg tapi mengeluarkan total funding lebih kecil dengan jumlah US$ 55 juta. Hasil ini menimbulkan pertanyaan “apakah pemerintah serius menuntaskan TB di Indonesia”, kata Estro. Rekomendasi ke depannya bagi pemerintah diharapkan dapat mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan pajak rokok semahal-mahalnya dan mengeluarkan biaya untuk tobacco control yang lebih besar.

 

---

The costs of establishing vaccine manufacturing facilities in middle income countries: an economic evaluation

Penulis : Syarifah liza munira, Jan Hendriks, Ines Atmosukarto, Martin H. Friede, Yijuan Chen, Louise Carter, Archie clements
Penyaji : Syarifah liza munira

Pembicara pada sesi terakhir dihari ke-2 dari rangkaian seminar nasional InaHEA ke-3 memaparkan tentang penelitiannya bersama rekan terkait dengan supply vaksin dari produsen lokal di negara-negara berkembang, karena setengah dari supply vaksin yang ada masih masuk dalam immunization programs globally. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman untuk advokasi kepada pemangku kebijakan dalam memberikan dukungan pengembangan penggunaan vaksin dari produsen lokal di negara berkembang.

Reporter : Rani Kusuma (RK)

[tabby title=”Pnl 7″]

Universal Health Coverage Policy

Oral Session ke 2 dimoderatori oleh Adiatma Siregar. Pemaparaan pertama berjudul Analisis Equitas Pelayanan Kesehatan Rawat Inap di daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan di Era JKN oleh Wahyu Nugrahaeni. Dijelaskan peneliti bahwa wilayah DTPK belum optimal dalam ketersediaan dalam hal sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji equitas di wilayah DTPK. Hasilnya adalah hanya 1,85% yang memanfaatkan pelayanan kesehatan di wilayah DTPK. Sebagai gambaran demografi, pemanfaatan rawat inap di wilayah DTPK adalah di wilayah perkotaan, hal ini dikarenakan pembangunan pelayanan kesehatan di daerah perkotaan. Lebih lanjut kesimpulan yang disampaikan peneliti adalah setelah JKN dalam 1 tahun adalah masih adanya ketimpangan/inequitas di wilayah DTPK. Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah perlu percepatan fasilitas kesehatan layanan sekunder/rujukan dan penyediaan tenaga kesehatan di wilayah DTPK.

Pemaparan ke-2 oleh Emiko Masaki yang memaparkan Fiscal Space for UHC: Global Experience and Options for Indonesia. Indonesia adalah alah satu negara yang Out of Pocket tertinggi di Asia. Pada pemaparan ini dijelaskan ada 5 pilar Fiscal space untuk kesehatan diantaranya adalah kondisi makroekonomi yang kondusif, sector kesehatan yang menjadi priorita sdalam anggaran pemerintah, meningkatkan efisiensi, peningkatan sector spesifik untuk meningkatan penambahan sumber daya dan evaluasi pendanaan dari sector spesifik contohnya Global Fund. Pemaparan oral selanjutnya oleh Mahlil Ruby yang memaparkan Dinamika Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Mahlil menjelaskan dalam mencapai UHC 2019 perlu adanya kebijakan yang mendukung, komponen dalam mencapai UHC (Universal Health Coverage) adalah iuran cukup, benefit memadai dan rendah OOP (Out Of Pocket). Lebih lanjut Mahlil menjelaskan Implementasi UHC 2019 di Indonesia hanya sekedar populasi coverage. Dalam pemaparannya ada beberapa perubahan kebijakan dalam mendukung UHC yaitu dari dimensi governance, perluasan kepesertaan, kecukupan dan kesinambungan iuran, proteksi finansial, efisiensi dan mutu. Dijelaskan juga dalam implementasi JKN maka perlu dikembangkan kebijakan anti fraud namun pelaksanaan di indonesia masih sulit dalam penerapannya.

Peserta Oral session terakhir adalah Vini Aristianti yang meneliti efek Jaminan Kesehatan Nasional terhadap Pengeluaran Kesehatan Katastrofik. Tujuan penelitian ini adalah mengukur efek program JKN terhadap risiko pengeluaran kesehatan yang melebihi batas kemampuan rumah tangga ketika menggunakan pelayanan kesehatan rawat inap. Dijelaskan hasil penelitian ini adalah

dengan program JKN maka akan meningkatkan utilisasi pelayanan rawat inap diantara rumah tangga yang memiliki lansia dan/atau orang sakit/cacat. Program JKN masih belum terlihat mengurangi risiko pengeluaran kesehatan katastrofik diantara rumah tangga dengan lansia dan/atau orang cacat. Sehingga rekomendasi akhir adalah menjalankan program promotif dan preventif sehingga rumah tangga yang mempunyai lansia dan/ orang cacat meningkat status kesehatannya.

Reporter : Dewi A

[tabby title=”Pnl 8″]

Provider Payment System

Sesi ini berlangsung di ruang Arjuna, dimulai sejak pukul 15.30 WIB sampai dengan 17.30 WIB dengan moderator  Deni K Sunjaya. Sesi kedua dibuka oleh penyajian dari Edhie Rahmat yang memaparkan tentang Hospital care quality in Indonesia UHC: Accreditation or payment system?. Indonesia saat ini masih berupaya dalam mempertahankan kualitas perawatan medis, karena jumlah RS umum dan swasta yang terakreditasi kurang dari 30%. Program JKN yang dilaksanakan pada 2014, menjadi tantangan untuk pengadaan RS yang saat ini belum merata. Pada tahun 2019, RS nantinya akan memberikan akses pelayananan kesehatan medis yang komprehensif dan berkualitas untuk 250 juta jiwa. USAID Indonesia didukung Kementerian Kesehatan memulai proses dalam mencapai akreditasi internasional untuk sembilan rumah sakit tipe A pada tahun 2013, dengan mengadopsi kriteria JCI menjadi akreditasi nasional, dan akreditasi ISQUA untuk badan akreditasi nasional (KARS). Kajian dilakukan selama 4 tahun untuk mengevaluasi proses akreditasi dan dampak di rumah sakit yang memiliki akreditasi berbeda. Hasil kajian menunjukkan bahwa rumah sakit dengan akreditasi internasional memiliki kualitas yang lebih baik daripada yang lain. Pada pelaksanaan JKN, terjadi peningkatan kunjungan pasien tanpa dibarengi dengan peningkatan kualitas rumah sakit. Kemenkes berencana mengakreditasi setidaknya satu RS di 500 kabupaten pada 2019. Kredensialing sebagai syarat kerjasama rumah sakit umum dan swasta dengan JKN belum terlaksana dengan baik. Insentif belum ada untuk rumah sakit yang melakukan akreditasi, dan sistem pembayaran DRG membuat pembayar tidak bisa memantau kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit

 

---

Penyaji kedua, Nurul Jannatul Firdausi dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya memaparkan kajian tentang Bed Management, Apakah Menjadi Kebutuhan di Era JKN?: Tantangan Rumah Sakit untuk Menjamin Keberlanjutan Layanan. Implementasi JKN yang sudah memasuki tahun ketiga masih menghadapi banyak tantangan. Masalah yang sering dikeluhkan peserta JKN adalah waktu tunggu lama, termasuk transfer pasien dari IGD ke rawat inap. Faktor utama meningkatnya waktu tunggu adalah ketersediaan tempat tidur di ruang rawat inap. Hasil kajian ini menunjukkan 82,2% pasien adalah pengguna jaminan kesehatan (37,8% PBI, 44,4% Non PBI)dengan kelas perawatan III sebesar 44,4%. Waktu tunggu transfer pasien dari IGD tidak menunjukkan perbedaan antara peserta JKN dan pasien yang membayar sendiri, yaitu lebih dari 30 menit dikarenakan pasien menunggu kamar yang sesuai. System bed management yang belum optimal, proses pemulangan pasien, persiapan kamar dan kondisi tempat tidur menyebabkan waktu tunggu rawat inap. Tentunya hal ini menghambat aliran pasien rawat inap, maka diperlukan pengembangan sistem bed management yang terintegrasi dan dapat diakses oleh pihak terkait.

---

M. Faozi Kurniawan menjadi penyaji ketiga yang memaparkan tentang Kebijakan Pemanfaatan Dana Sisa dan Dana Kompensasi dalam Monitoring Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pelaksanaan JKN yang sudah berjalan, menjadi isu menarik sebagai dasar monitoring dan evaluasi kebijakan. Penting untuk melakukan analisis klaim dan iuran kepesertaan yang mencerminkan pemerataan akses pelayanan kesehatan. Prinsip gotong royong menjadi terbalik karena alokasi dana sisa dari NTT dipergunakan di Jawa Tengah yang kekurangan dana. Selama tahun 2014, besaran klaim di RSUD Bajawa Rp 7,68 miliar dan RSUD Umbu Rara Meha Rp 14,37 miliar. Pemanfaatan klaim INA-CBG’s tahun 2014 didominasi oleh peserta JKN Non PBI kelas 1 dan kelas 2 yang tentunya bukan masyarakat miskin. Besaran dana sisa di Kabupaten Ngada berkisar 47% dan Kabupaten Sumba Timur 32%. Pada kajian ini belum didapatkan pemanfaatan dana kompensasi, hal ini dipengaruhi kurangnya koordinasi antar lintas sektor di level daerah. Pemerintah seharusnya lebih bijak dalam menginvestasikan dana untuk pengadaan fasilitas kesehatan.

---

Penyaji keempat, Joys Karman Niken Palup dari BPJS Kediri memaparkan kajian tentang Investigating The Underlying Factors of Inpatient Service Level Upgrading among BPJS Participants. Pelaksanaan JKN membuat kunjungan rawat inap rumah sakit meningkat seiring dengan permintaan yang tinggi dalam hal peningkatan pelayananan kesehatan. Kajian ini bertujuan untuk menggambarkan peningkatan pola naik kelas rawat inap dengan indikator sosial ekonomi untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mendasarinya. Kajian ini melibatkan enam rumah sakit di Kediri Timur yang berkerjasama dengan BPJS untuk mengevaluasi tren peningkatan dan analisis pemanfaatan pelayanan naik kelas rawat inap tahun 2013-2014. Hasil kajian menunjukkan bahwa jumlah kasus rawat inap pada tahun 2014 telah meningkat dibandingkan tahun 2013. Dua puluh pasien yang naik kelas, 10% ke kelas VIP. Responden yang memiliki kemauan untuk meningkatkan kelas perawatan sebesar 52%. Kemauan tinggi untuk layanan naik kelas sebagian besar dipengaruhi oleh kualitas privasi yang tersedia di rumah sakit dan tarif yang dirasakan tidak mahal maupun kemampuan untuk membayar serta tingkat layanan yang lebih tinggi ketika dibutuhkan. Kualitas dan standar tarif pada tingkat yang sama dari layanan di seluruh rumah sakit diperlukan untuk mengevaluasi premi asuransi untuk status ekonomi menengah ke atas serta menjamin kesesuaian tingkat pelayanan dan ekuitas.

---

Kajian terakhir yaitu tentang Financing Model of Inpatient Services in Nirlaba Hospital, Rumah Sakit Sehat Terpadu Dompet Dhuafa yang ditulis oleh Riastuti Kusumawardani, Fajar Ariyanti dari  UIN Syarif Hidayatullah. Penyelenggaraan pelayanan rujukan rumah sakit umum di Indonesia masih didominasi oleh sektor swasta dalam penyediaannya. Rumah sakit Nirlaba adalah salah satu penyedia pelayanan kesehatan swasta yang tidak mengutamakan keuntungan dan merupakan mitra sangat penting untuk pemerintah khususnya sektor kesehatan. Penerima manfaat pelayanan rawat inap RS DD mencapai 3259 penerima dan terus bertambah setiap tahunnya. Pembiayaan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh RS DD melalui penerimaan donasi zakat, infaq dan shadaqah dompet dhuafa dan pasien BPJS. Revenue Collection RS DD pada tahun 2014 berasal dari klaim BPJS, Dompet Dhuafa berupa dana ZISWAF dan Fundraising. Ditahun 2015, terdapat revenue tambahan berasal dari sisa dana klaim BPJS 2014 karena pelayanan 2014 masih didanai 100% dari DD untuk operasional RS. Pola berintegrasi dan bersinergis dengan program JKN, dan pengguna diikutsertakan sebagai peserta BPJS. Alokasi biaya besar pada pelayanan medis terutama obat dan alat kesehatan. Penguatan sistem pelayanan rumah sakit untuk pelayanan RS secara komprehensif sehingga setiap unit saling berkaitan, seperti sebuah sistem yang bekerja secara berkesinambungan. Perbaikan pola tarif diperlukan dengan mempertimbangkan aktivitas yang dilakukan.

Reporter : Dwi Meliastuti

[tabby title=”Pnl 9″]

Good Governance II

Gambaran Obat Generik Dan Obat Dengan Merk Dagang Pada Realisasi Berdasarkan Data E-catalogue Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) Tahun 2014-2015

Penyaji: Ary Dwiaji

Sejak dimulainya JKN, faskes untuk pengadaan obat dengan menggunakan e-purchasing melalui ecatalog yang sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Surat edaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) No. 167 Tahun 2014. Kategorisasi dalam proses lelang yang dilakukan LKPP akan berdampak pada obat yang tayang pada e-catalogue serta jumlah dan volume yang ada pada realisasinya. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi realisasi dari kategorisasi obat generik melalui data e-catalogue tahun 2014-2015.

Penelitian ini adalah penelitian evaluasi menggunakan data realisasi LKPP tahun 2014-2015. Selain itu dilakukan wawancara dengan pegawai LKPP yang berwenang dalam penyusunan e-catalogue. Analisis dilakukan dengan menghitung perbedaan realisasi pada kelompok obat generik dan obat dengan merk dagang. Pasien diharapkan tidak lagi membeli obat sendiri, akan tetapi pada kenyataannya pasien masih banyak yang membeli obat sendiri.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa di dalam e-catalogue, pada tahun 2014 terdapat 73 perusahaan obat dan 800 (50,3% generik, 49,7% obat merk dagang) jumlah molekul obat dan di tahun 2015 79 perusahaan dan 795 (40,4% generik, 59,6% obat merk dagang) jumlah molekul obat. Temuan lainnya adalah nilai volume realisasi pengadaan obat lewat e-catalogue 2014 sejumlah Rp 1.199.009.238.280, – (72% generik, 28% merk dagang) untuk 1.928.496.189 satuan obat terkecil (98% generik, 2% merk dagang) dan 2015 sejumlah Rp 3.201.442.822.229, – (48% generik, 52% merk dagang) untuk Rp 3.175.775.412 satuan obat terkecil (97% generik dan 3% merk dagang). Berdasarkan dari hasil wawancara didapatkan bahwa masalah terbesar dalam e-catalogue terdapat pada RKO dan HPS.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa belum terjadi keselarasan antara waktu penetapan Fornas dengan waktu penetapan e-catalogue. Realisasi obat dalam e-catalogue menunjukkan adanya perbedaan antara volume jumlah obat dengan volume rupiah pada kelompok obat generik dan obat dengan merk dagang. Saran dalam penelitian ini adalah perlu menyepakati alur dan jadwal penyusunan e-catalogue, serta memperbaiki sistem penetapan RKO dan HPS.

---

Capitation Fund Management Of The Indonesian National Health Insurance

M. Faozi Kurniawan1, Budi Eko Siswoyo

Penelitian ini dilakukan di 20 distrik dari  7 regional. Kepesertaan JKN di puskesmas masih mendominasi jumlahnya, akan tetapi tren perkembangannya lebih banyak di puskesmas. Hal ini berpengaruh terhadap distribusi dana kapitasinya. Puskesmas BLUD lebih maksimal mendapatkan dana kapitasi daripada puskesmas non BLUD. Penerimaan dana kapitasi di DPP dan klinik merasa besaran dana kapitasinya masih kecil, sedangkan pihak puskesmas merasa dana kapitasi yang mereka peroleh sudah cukup. Penerimaan dana kapitasi per bulan di puskesmas BLUD bisa mencapai Rp 70 juta. Dana kapitasi bisa sampai ke puskesmas bisa dalam waktu yang lama karena proses tranfer.

Puskesmas BLUD sudah mengenal RBA, sehingga di puskesmas bisa menentukan atau merencanakan penganggarannya. Klinik pratama mengelola sendiri untuk dananya. Tren utilisasi rasio masih relatif aman, meskipun masih didominasi oleh klinik pratama. Trend rujukan sudah mulai turun. Klinik pratama jika dilakukan rata-rata terhadap dana kapitasi yang diperoleh mencapai Rp 78.000. Puskesmas cenderung enggan untuk menerapkan kebijakan yang berasal dari pusat. Mereka masih menunggu adanya peraturan dari pemerintah daerah.

Klinik dana lebih banyak untuk pelayanan yaitu sekitar 45%. DPP penentuan dana jasa pelayanan dengan menunggu dana sisa terlebih dahulu. Di puskesmas dana kapitasi diperuntukkan untuk obat akan tetapi masih sebesar 33%. Tantangannya adalah kapitasi masih kurang untuk penerapan pelayanan selama 24 jam, persepsi yang salah terhadap benefit package untuk kegiatan promotif dan preventif, panduan untuk pemanfaatan dana kapitasi, kurangnya sosialisasi pengelolaan dana kapitasi, kurangnya tenaga untuk mengelola P-care.

---

The Implementation of Smoke-free Law in Bali: Economic Impact among Hotels and Restaurants

I K Suarjana

Prevalensi perokok di Bali saat ini ialah 31,0%. Sejak 2012 Bali menerapkan peraturan kawasan bebas rokok. Daerah bebas rokok: tempat pendidikan, sekolah, transportasi, tempat kerja, tempat bermain anak, tempat umum termasuk hotel dan restoran. Dilakukan studi kepatuhan secara kesuluruhan sebesar 17%. Tujuannya adalah untuk melihat dampak ekonomi terhadap penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok. Penelitian dilakukan secara case study terhadap 5 hotel dan 4 restoran di Denpasar dan Badung. Sampel penelitian dilakukan secara purposive sampling terhadap 10 orang manager, 10 orang karyawan dan 10 orang pengunjung. Pengumpulan data dilakukan secara indepth interview, survei dan penggunaan checklist.

Hasil penelitian ini diperoleh bahwa hotel dan restoran sudah menempelkan slogan dilarang merokok, memisahkan area tempat merokok dan tidak merokok. Persepsi dari pengunjung, manager dan karyawan mendukung adanya perda tersebut. Karyawan juga ada yang meminta untuk disediakan “smoking room”. Pendapatan juga semakin meningkat sejak diterapkannya perda tersebut. Pendapatan sebenarnya tidak tergantung dari diterapkannya perda tersebut tetapi dipengaruhi oleh faktor lain seperti kualitas pelayanan. Tingkat kepatuhan dari Perda ini sudah mencapai 60%.

---

Transitioning Externally-funded Health Programs In Indonesia: Critical Areas To Ensure Program Sustainability

Pandu Harimurti

Transisi ekonomi untuk pembiayaan kesehatan.  Transisi ekonomi dengan melihat total health spending. Transisi alah suatu mekanisme suatu negara beralih dari pembiayaan luar negeri ke pembiayaan domestik. Sustainability merupakan bagaimana suatu negara bisa mempertahankan hasil dari program yang sudah diperoleh.

Status ekonomi Indonesia yang sudah mulai memabik dari tahun 1997 – 2015  membuat bantuan dana dari luar negeri menjadi semakin menurun. Perbaikan status ekonomi Indonesia membuat Indonesia tidak berhak lagi mendapatkan bantuan dana hibah dari luar negeri misalnya dari GAFI maupun dari World Bank. TB dananya sebesar 70% berasal dari luar negeri. Implementasi JKN harus memperhatikan konteks pembiayaan dan pelayanan.

---

RS Berbentuk BLU: Berapa Besaran Proporsi Obat dan BHP?

Yunita, Kurnia Sari

Pengeluaran kesehatan meningkat setiap tahunnya, hampir 30% berasal dari biaya obat. RS sebagai salah satu penyedia pelayanan kesehatan perlu melakukan pengelolaan komponen obat dan BHP. Tujuannya adalah untuk mengetahui rata-rata proporsi obat dan BHP di RS BLU terhadap total alokasi RS pada tahun 2015. Metode penelitiannya secara deskriptif kualitatif. RS yang diteliti adalah RS vertikal Kemenkes. Data yang dianalisis merupakan data sekunder APBN tahun 2015.

RS BLU sumber pembiayaannya berasal dari rupiah murni dan BLU. RS yang besar pengeluarannya adalah RS Sardjito, RS Sanglah dan RS Ludiro Husodo pengeluaran terbesarnya adalah untuk pembelian obat. RS Kanker, RSKO dan RS Kusta sebagian besar pembiayaan obat bukan dari BLU tetapi berasal dari rupiah murni. Semakin banyak permintaan pelayanan kesehatan di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), hal ini mengakibatkan semakin besar kebutuhan Obat & BHP.

Reporter: Tiwi

[tabby title=”Pnl 10″]

JKN Evaluation

Sesi presentasi oral yang bertema evaluasi JKN dibuka oleh Muttaqien, MPH selaku moderator. Seni ini merupakan sesi oral panel ke-10 dalam sesi presentasi oral rangkaian kegiatan kongres ketiga InaHea. Presentasi pertama diisi oleh Febrina Siregar dari Universitas Indonesia, dengan presentasi yang berjudul Analisis Kepuasan Pelanggan Puskesmas Danau Indah Bekasi di Era JKN Tahun 2015. Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Febrina yaitu untuk mengetahui gambaran indeks kepuasan masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan Puskesmas Danau Indah Bekasi pada tahun 2015. Temuan dari penelitian tersebut yaitu secara umum kualitas pelayanan di unit rawat jalan dipersepsikan baik pasien PBJS di Puskesman Danau Indah Bekasi, nun belum dalam tingkatan prima.

Pembicara kedua dalam presentasi oral ini yaitu Dr. drg. Yulita Hendartini, M.Kes, AAK mengenai penelitiannya yang berjudul Evaluasi Kinerja FKTP di ERA JKN. Latar belakang dari penelitian yang dilakukan Yulita yaitu managed care dimana pelayanan primer merupakan ujung tombak dari pengendalian biaya, disisi lain sebaran peserta yang terdaftar di FKTP sangat beragam . Dr. drg. Yulita, M.Kes, AAK menyebutkan bahwasanya terdapat gap atau kesenjangan antara kepesertaan antara Puskesma denganb jumlah FKTP. Hal yang menarik dalam penelitian ini bahwasanya data tidak hanya diambil dari FKTP milik pemerintah, namun diambil juga dari FKTP swasta yaitu dokter praktek. Temuan yang menarik dalam penelitian ini adalah sebagian besar FKTP beban kerjanya belum optimal. Melalui penelitian ini beliau merekomendasikan agar dialkukan penyesuaian jumlah kepesertaan dengan jumlah FKTP, BPJS Kesehatan diharapkan mendorong pemerataan dokter di FKTP, dan perlunya evaluasi terhadap Peraturan BPJS No. 2 Tahun 2015 mangenai penetapan norma kapitasi.

Presenter ketiga pada sesi oral kali ini disampaikan oleh Chriswardani Suryawati dari FKM Universitas Diponegoro mengenai penelitiannya yang berjudul Implementasi JKN di Rumah Sakit Tahun 2015 (studi kasus di RSUD Kota Semarang). Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan yang terkait dengan implementasi JKN di RSUD Kota Semarang dari berbagai aspek (kepesertaan, keuangan, pelayanan, organisasi) dari hubungan kerjasama antara BPJS Kesehatan dan RSUD Kota Semarang. Hasil umum yang sangat menarik dalam penelitian ini yaitu jumlah kunjungan pasien meningkat signifikan baik pada rawat jalan maupun jawat inap. Hal ini menjadi pertanyaan yang sangat menarik untuk didiskusikan. Saran dari penelitian tersebut yang juga memicu perbincangan lebih lanjut yaitu mengenai keberadaan Jamkesda ataupun Jamkesmaskot.

Gemala Chairunnisa Puteri dari Universitas Indonesia merupakan pembicara terakhir pada sesi oral mengenai evaluasi JKN, penelitian yang beliau presentasikan berjudul Tingkat Kepuasan Peserta JKN Tahun 2015, yang bertujuan mengetahui tingkat kepuasan kepuasan peserta JKN Tahun 2015. Secara umum hasil penelitian tersebut yaitu tingkat kepuasan peserta JKN masih rendah (kurang dari 50%), kepuasan peserta PBI lebih tinggi daripada non-PBI. Menarik, moderatorpun menyebutkan bahwa penelitiantersebut ternyata berbeda dengan data survey kepuasan yang dilakukan oleh BPJS. (PL)

Reporter : Putri Listiani

[tabbyending]